hari ini saya membaca berita bahwa beberapa minggu kedepan kendaraan roda dua bermotor, dilarang melintasi beberapa jalan protokol di jarkarta, dan beberapa bulan kedepan mobil pribadi yang melewati jalan tersebut akan dikenakan tarif melalui sistem ERP(electronic road pricing). sontak banyak sekali komentar yang menyatakan bahwa kebijakan tersebut diskriminatif, dan makin menyulitkan rakyat kecil, padahal kebijakan tersebut sudah diimbangi dengan disediakannya bus tingkat gratis di sepanjang jalan tersebut bahkan jauh sebelum kebijakan ini diberlakukan, padahal setiap kali saya berada di jalan tersebut, saya selalu melihat bus gratis itu lalu lalang kesana kemari dalam kondisi "KOSONG" bukan karna sedang tidak beroprasi melainkan karna orang-orang tetap memilih untuk bepergian dengan kendaraan pribadi mereka meskipun itu tidak gratis, padahal bus kosong yang berlalu lalang itu tetaplah menggunakan bahan bakar sehingga terjadilah pemborosan ganda, ditambah lagi dengan begitu banyaknya orang yang bepergian dengan kendaraan pribadi dan terbatasnya ruang jalan yang menyebabkan macet, terjadilah triple pemborosan, lalu berteriak lah mereka mengatakan pemerintah tidak becus, tidak bisa mengatasi kemacetan apa saja kerjamu di balik meja itu, sementara mereka menutup mata untuk melihat bus gratis yang lalu lalang dalam kondisi kosong meski juga terjebak macet, mereka tidak melihat bus transjakarta yang terhambat jalannya lantaran kendaraan pribadi juga telah masuk je jalur bus transjakarta, bahkan para pejalan kaki pun terhambat mobilitasnnya karna motor juga sudah naik ke ke trotoar dan mereka pun tak menyadari bahwa ruas jalan telah menyempit karna ada pengerjaan proyek MRT yang tak kunjung beres, lantaran para investor menghentikan suplay dananya karna mereka takut, takut jika bermilyar-milyar dana yang mereka kucurkan untuk proyek MRT tidak akan kembali, bagaimana mungkin para investor bisa yakin dananya kembali, bus gratis saja tidak digunakan, bagaimana mungkin orang-orang akan pindah dari kendaraan pribadi ke layanan MRT yang berbayar.
kini satu satunya hal yang dimiliki pemerintah untuk mengatasi masalah hanyalah dengan kekuasaannya membuat aturan dan kebijakan, dengan kekuasaannya mendesak para investor dan kontraktor untuk segera menyelesaikan proyek MRT yang katanya bisa mengatasi kemacetan. tapi jangan lupa mereka para pengguna kendaraaan pribadi baik motor maupun mobil juga punya kekuasaan, mereka bisa saja turun kejalan berteriak atasnama rakyat menolak diskriminasi, menolak aturan dan kebijakan.
atau mereka bisa saja menerima kebijakan turun dari kendaraanya pindah ke transportasi publik, sembari mengawasi pelayanan transportasi publik, mendukung ibu kota menjadi lebih baik.

pada akhirnya tidak ada kota yang mampu berubah jika tidak dimulai dari masyarakatnya.