TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah berharap pemerintah tidak menghentikan Kurikulum 2013. Menurutnya, selain pembahasannya telah memakan waktu lama, kurikulum yang lahir pada era pemerintahan SBY itu sudah menelan biaya banyak, salah satu contohnya dalam percetakan buku Kurikulum 2013.

"Kita kan nggak tahu aksi penghentian ini implikasinya berat. Penghentian itu mencakup berapa wilayah, berapa sekolah, terus level apa? Saya dengar mencapai di atas Rp 2 triliun untuk mencetak bukunya. Kalau ini masuk APBN kan hangus. Nah jangan ini sampai mubazir," kata Fahri di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (8/12/2014) kemarin.

Fahri juga meminta Menteri Kebudayaan, Pendidikan Dasar dan Menengah Anies Baswedan menghentikan pelaksanaan Kurikulum 2013. Selain itu dirinya juga menyarankan, Anies bertemu Muhammad Nuh untuk membahas Kurikulum itu.

"Kalau saya usulkan, sebaiknya menterinya juga ketemu mantan menterinya SBY. Jangan sampai kebijakan yang dibikin kabinet SBY jadi dimentahkan. Seperti kurikulum, ini kan sudah dibahas periode DPR lalu," katanya.

Menurutnya, pertemuan itu perlu agar ada kesepahaman yang sama antara kedua pihak. Semestinya, setiap kebijakan termasuk pendidikan melibatkan seluruh stakeholder. Pasalnya, apa yang dilaksanakan Pemerintahan SBY selama 10 tahun, cukup matang dipikirkan.

"Tolong semuanya jangan dimentahkan. Obrolkan baik-baik. Pak Anis dan Pak M. Nuh kan orang baik juga," katanya.

Fahri pun mengimbau Anies agar mendengarkan pula masukan dari M Nuh sebagai menteri yang dulu menerapkan kebijakan kurikulum 2013.

"Yang saya lihat ada perbedaaan pandangan dari Anis dan Nuh. Tolong dibicarakan, disepakati. Kemudian kesepakatan dikeluarkan sama-sama dengan pemahaman yang utuh," lanjutnya.