Pemerintah akan Beli Aset Lapindo


Arimbi Ramadhiani/KOMPAS.com
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono.
Senin, 8 Desember 2014 | 19:00 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com- Pemerintah berencana membeli aset PT Minarak Lapindo Jaya sebesar Rp 781 miliar. Hal ini dilakukan pemerintah supaya Lapindo yang tengah dilanda krisis keuangan bisa melunasi tunggakannya kepada masyarakat yang masuk dalam peta area terdampak.

"Jadi memang begitu. Saya sudah bicara, tadi saya, pak Menko dan pak Andi (Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto) memang pengertiannya begitu. Cuma nanti asetnya yang kita ambil, jadi kita beli," ujar Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimoeljono, di istana kepresidenan, Selasa (8/12/2014).

Basuki mengungkapkan pembelian aset Lapindo itu akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2015. Aset yang akan dibeli pemerintah, sebut Basuki, akan bernilai Rp 781 miliar. Dengan pembelian itu, pemerintah meminta Lapindo untuk bisa melunasi tunggakannya kepada masyarakat.

"Bayarnya ke Lapindo karena kita belinya ke Lapindo. Lapindo yang bayar ke masyarakat," ucap dia.

Selama ini, korban dalam peta area terdampak menjadi tanggung jawab Lapindo, sedangkan ganti rugi untuk korban di luar peta area terdampak ditanggung pemerintah. Namun, karena Lapindo sudah kehabisan dana, belum semua korban dalam peta area terdampak mendapatkan ganti rugi.

Pada Maret lalu, Mahkamah Konstitusi telah mengabulkan permohonan enam korban lumpur Lapindo yang berada dalam area terdampak. Intinya, MK meminta negara dengan kekuasaan yang dimiliki untuk menjamin dan memastikan pelunasan ganti rugi korban dalam peta area terdampak.

PT Minarak Lapindo Jaya sudah melunasi sebagian besar kewajiban pembayaran ganti rugi senilai Rp 3,8 triliun. Namun, masih ada kekurangan Rp 781 miliar yang belum dibayar. Lapindo berdalih tengah dilanda kesulitan keuangan. Sementara dari pihak pemerintah, sejak 2007 hingga 2014, anggaran yang dikeluarkan pemerintah untuk membiayai BPLS sudah menyentuh angka Rp 9,53 triliun.

Penulis: Sabrina Asril
Editor: Bayu Galih