TEGAL - Anggota DPR RI Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Anang Hermansyah mengusulkan kepada pemerintah agar seluruh penyaluran penerimaan bantuan subsidi kepada warga misikin dengan menggunakan atau menunjukkan kartu BPJS.
Menurut dia, penggunaan kartu BPJS akan lebih memudahkan untuk penyaluran bantuan bersubsidi dari pemerintah kepada warga miskin.
"Saya saja belum punya kartu BPJS. Memang pemerintah pusat pada tahun 2019 mendatang menargetkan seluruh warga Indonesia harus memiliki kartu BPJS," ujar Anang Hermansyah pada kegiatan Diskusi Rakyat bertema kenaikan harga BBM dan program kompensasi untuk rakyat bersama Desi Ratnasari anggota DPR RI komisi IV, warga Kota Tegal dan Wali Kota Tegal Siti Masitha Soeprano di Pendopo Ki Gede Sebayu, Minggu (7/12/2014).
Anang Hermasyah yang saat ini duduk di komisi X DPR RI menyebut kebijakan pemerintah yang selama ini dalam menyalurkan bantuan bersubsidi dengan berbagai kartu-kartu berbeda.
"Kalau setiap penyaluran atau penerimaan bantuan subsidi pemerintah harus menggunakan kartu-kartu yang selalu berbeda, itu pasti merepotkan. Makanya, saya usulkan kedepan pemerintah lebih baik menggunakan kartu BPJS ini untuk menyalurkan seluruh bantuan bersubsidi kepada warga miskin. Sehingga tidak terlalu banyak kartu yang dipegang warga miskin,"jelas dia.
Dia mencontohkan, terkait penyaluran BBM bersubsidi kepada warga miskin, kedepan warga yang sudah memiliki kartu BPJS nantinya berhak menerima BBM bersubsidi tersebut.
"Ya kalau semua warga Indonesia sudah memiliki kartu BPJS, pemerintah akan lebih mudah menyalurkan bantuan bersubsidi kepada warga miskin,"ungkapnya.
Namun demikian, Anang akan menyerahkan semua keputusan bagaimana mekanisme terkait penyaluran bantuan bersubsidi kepada pemerintah.
"Disini saya akan mengusulkan ke pemerintah pusat, tapi untuk keputasanya ya kita tunggu bersama saja,"kata Anang.
Sementara itu, seorang warga Kota Tegal Joshua Igho yang ikut dalam diskusi rakyat itu, menyebut apa yang diusulkan Anang Hermasyah terkait mekanisme penyaluran bantuan bersubsidi dari pemerintah kurang pas.
Joshua memaparkan, sesuai dengan aturan yang ada saat ini, seluruh warga Indonesia berhak memiliki kartu BPJS.
"Dari mana dia (Anang) bisa tahu kartu BPJS hanya dikhususkan bagi warga miskin. Itu salah kaprah, sebab seluruh warga Indonesia berhak memiliki kartu BPJS,"kata Joshua.
Dia juga kurang sepaham atas usulan Anang yang meminta pemerintah menyaratkan warga miskin yang menerima bantuan bersubsidi dengan kartu BPJS.
"Saya tekankan sekali lagi, kalau BPJS itu dapat dimiliki warga kaya ataupun miskin di negara ini. Saya nggak setuju kalau dia (Anang) kalau kartu BPJS sebagai syarat atau patokan warga untuk menerima seluruh bantuan bersubsidi dari pemerintah,"papar dia.