TEMPO.CO, Jakarta - Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan Partai Golongan Karya mengingkari kesepakatan bersama dalam mendukung Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu) Pemilihan Kepala Daerah Langsung. SBY menyebut Golkar melanggar nota perjanjian yang disepakati saat Partai Demokrat hendak bergabung dengan Koalisi Merah Putih dalam kepemimpinan parlemen. (Baca: Tolak Perppu, Kubu Prabowo Sebut SBY Pembohong)

"Waktu itu, Partai Demokrat bersedia bersama Koalisi Merah Putih dalam kepemimpinan DPR dan MPR, dgn syarat (mutlak) KMP harus menyetujui dan mendukung Perppu. Kini, secara sepihak Partai Golkar menolak Perppu, berarti mengingkari kesepakatan yang telah dibuat. Bagi saya hal begini amat prinsip," tulis SBY di akun Twitter resminya, @SBYudhoyono, Kamis malam, 4 Desember 2014. (Baca: Jokowi Janji Perjuangkan Pilkada Langsung)

Dengan perubahan sikap Golkar ini, SBY menyerukan agar pimpinan partainya mulai merapat ke Koalisi Indonesia Hebat agar Perpu Pilkada tidak diubah. "Bagi saya, politik juga tentang kebenaran. Politik akan indah jika para pelakunya sungguh memegang etika dan juga bisa dipercaya," cuit SBY. (Baca: Dikibuli Golkar, Demokrat: Sudah Biasa Itu)

Selama satu jam, SBY mencuit 15 pernyataan soal sikapnya terkait dengan Perpu Pilkada. SBY memposisikan dirinya sebagai presiden yang mengeluarkan kebijakan tersebut dan Ketua Umum Demokrat. (Baca: Alasan Koalisi Prabowo Bernafsu Tolak Perpu Pilkada)

Ketika menuliskan pendapatnya, SBY mengaku sambil memegang nota kesepakatan bersama enam partai tertanggal 1 Oktober 2014. Keenamnya yakni Golkar, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Persatuan Pembangunan. Nota tersebut ditandatangani ketua umum dan sekretaris jenderal masing-masing oleh partai. (Baca: Soal Perpu Pilkada, Ruhut: Golkar Jilat Ludah)

"Nota Kesepakatan ini saya terima tgl 1 Oktober 2014 sore hari di Jakarta, sebelum dilaksanakan pemilihan pimpinan DPR RI," kata SBY. Demokrat, menurut SBY, tak akan bekerja sama dengan pihak yang tak konsisten dan ingkar janji seperti Golkar. (Baca juga: Pemerintah Minta DPR Terima Perpu Pilkada)

http://www.tempo.co/read/news/2014/1...erapat-ke-PDIP

Akankah drama terulang kembali ?

-------------------------------------

Update :

Syarief Hasan: SBY Masih di Tiongkok, Mudah-mudahan Segera Bertemu Mega

Jakarta - Pertemuan Ketua Umum Partai Demokrat SBY dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri diharapkan segera terjadi untuk menggolkan Perppu Pilkada langsung di DPR. Kapan SBY Bisa bertemu Mega dan apakah PD bakal bergabung dengan KIH di parlemen?

"Beliau masih di Cina (Tiongkok)," kata Ketua Harian Partai Demokrat Syarief Hasan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (5/12/2014).

Syarief berharap kedua tokoh yang pernah menjabat Presiden Indonesia ini bisa segera bertemu. Tentu bagus bila keduanya bisa bersama-sama memajukan demokrasi Indonesia, dalam hal ini mempertahankan Pilkada langsung.

"‎Ya mudah-mudahan. Bagus kalau pemimpin bangsa saling bertemu silaturahmi. Itu yang ditunggu masyarakat," tutur Syarief.

Syarief berbicara usai bercengkerama bersama enam anggota Fraksi PDIP di selasar Gedung Nusantara II DPR. Mereka tampak akrab berbincang santai.‎

http://news.detik.com/read/2014/12/05/155943/2768988/10/syarief-hasan-sby-masih-di-tiongkok-mudah-mudahan-segera-bertemu-mega?9922022

nah lo