Ramainya pemberitaan tentang perintah Jokowi untuk menenggelamkan kapal maling ikan kian marak, tapi hingga saat ini belum satu kapal pun yang ditenggelamkan.

Seperti diberitakan Presiden Jokowi menginstruksikan aparat untuk menenggelamkan kapal asing yang menangkap ikan secara ilegal di wilayah Indonesia. Kebijakan itu pun sempat membuat gerah Malaysia yang nelayannya kerap kedapatan mencuri ikan di wilayah laut Indonesia.

Agar tidak menimbulkan kecaman dari dunia luar, TNI sebagai salah satu instrumen keamanan negara pun menyiapkan mekanisme penenggelaman kapal itu. Panglima TNI Jenderal Moeldoko memerintahkan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Marsetio untuk menyiapkan perencanaan matang terkait instruksi presiden itu agar tak menimbulkan situasi mencekam.

“Saya perintahkan KSAL disiapkan perencanaan dengan baik. Jangan sampai kita masuk dalam situasi kecaman global. Ini yang harus diwaspadai,” kata Moeldoko saat mengadakan pertemuan dengan perwira tinggi TNI usai membuka latihan Penanggulangan Terorisme di Batalyon 461 Paskhas Halim PK, Senin (1/12/2014).

Meski begitu, Moeldoko ingin TNI tetap tegas melaksanakan perintah presiden itu. Kondisi psikologis juga harus dipahami dengan baik. Karena itu, Moeldoko akan mengadakan pertemuan untuk menyamakan mekanisme penenggelaman kapal.

“Nanti kita didiskusikan lebih bagus lagi. Nanti ada cara-cara yang lebih elegan yang bisa diterima dunia internasional,” ujar Moeldoko.

Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Maritime Institute (IMI) Dr. Y. Paonganan perintah jokowi tersebut bukti ketidakpahamannya tentang kondisi maritim RI saat ini.

“perintah menenggelamkan kapal maling ikan oleh Jokowi kepada mentrinya dan TNI bukti bahwa dia tidak paham kondisi maritim RI saat ini, dan mungkin juga tidak bisa membaca peta NKRI” kata Paonganan

Menenggelamkan kapal maling ikan tidaklah semudah yang dibayangkan, kalau hanya kapal-kapal kayu ukuran 30 GT ke bawah itu juga percuma, mestinya yang ditarget itu adalah kapal yang berkuruan besar yang selewiran di perairan Arafura, Natuna dan lain-lain. Itupun kalau pengenggelaman kapal dianggap efektif.

Kapal-Kapal maling ikan yang berukuran besar yang masuk ke wilayah perairan RI kabarnya kebanyakan canggih dan juga diperlengkapi senjata canggih loh, kalau ngejarnya pake kapal patroli KKP itu mana mampu ngejarnya. Jadi tindakan itu bukan solusi untuk memberantas illegal fishing.

“Menurut saya, sebaiknya jokowi mempelajari dengan seksama dulu seperti apa wilayah maritim RI, lalu identifikasi masalah-masalah yang menyebabkan begitu mudahnya kapal-kapal asing masuk mencuri ikan di lautan RI, baru menyusun rencana pemberantasan secara konprehensif” tuturnya

Salah satu masalah mendasar sehingga RI sulit mengawasi perairannya karena luasnya wilayah lautan dan terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki negara dalam hal ini TNI AL sebagai institutsi yang bertanggung jawab untuk menegakkan kedaulatan negara di laut, untuk mengawasi dan mengamankan kedaulatan wilayah maritim. Benahi dulu itu semua, baru lakukan aksi-aksi dalam memberantas kegiatan illegal di laut, tanpa itu semua, hari ini kita tenggelamkan 5 kapal maling ikan, besok akan masuk 1000 lagi lainnya, lalu sampai kapan.

“Sebaiknya Jokowi benar-benar ngerti laut dulu deh baru bicara lautan, laut itu bukan seperti waduk sunter yang bisa ditanami enceng gondok dalam sebulan bisa penuh” cetus Paonganan


- See more at: http://m.maritimemagz.com/2014/12/01....ZjcVn8g1.dpuf