BANDUNG, KOMPAS.com - Salah satu produk unggulan Presiden RI Joko Widodo, Kartu Indonesia Sehat (KIS) menuai beragam komentar. Pengamat kebijakan publik dan pemerhati konsumen, Agus Pambagio, menilai memulai program KIS begitu menguras tenaga.

"Saya harap Pak Jokowi tidak meneruskan KIS," ujar Agus dalam diskusi bersama BPJS Kesehatan, di Lembang, Bandung, Jumat (5/12/2014).

Agus mengatakan KIS tidak berbeda dengan produk jaminan kesehatan Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) Kesehatan. KIS yang dibuat oleh Jokowi, dianggap hanya produk politik saja.

Menurut Agus, dengan adanya KIS, banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Padahal, sistem yang dimiliki BPJS Kesehatan mulai berjalan baik. Tujuan yang ingin dicapai antara program BPJS dengan KIS adalah sama yaitu menjadi penolong bagi masyarakat Indonesia di bidang kesehatan.

Membuat produk baru dengan tujuan yang sama, kata Agus, dinilai membuang tenaga. "Karena membingungkan dan menambah kerjaan yang enggak perlu," ujar Agus.

Kata dia, daripada menggunakan anggaran dengan membuat produk kesehatan baru yang sama dengan produk sebelumnya, lebih baik dialihkan ke hal lain. Misalnya, untuk memperbaiki sistem BPJS kesehatan itu sendiri.

Agus menilai BPJS Kesehatan perlu melakukan pemutakhiran data terhadap peserta BPJS dari tahun ke tahun. "Atau kan banyak tuh kejadian di sini dapat BPJS, di sana enggak dapat. Nah itu aja yang dibenahi," ujar Agus.

Produk rename, biar keliatan Kerja
Paling bawah ane ngelesnya, BPJS badannya kartunya nanti namanya KIS
Asyuuu tenan