TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Politik,
Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno
mengaku telah melapor kepada Presiden Joko Widodo ihwal rencana pemerintah mengeksekusi kapal asing yang mencuri ikan di wilayah perairan Indonesia. "Sudah kami laporkan kepada Presiden," kata Tedjo setelah bertemu dengan Jokowi di Kantor
Kepresidenan, Jakarta, Kamis, 4 Desember 2014.


Menurut Tedjo, eksekusi dalam bentuk penenggelaman kapal akan dilakukan untuk pertama kali pada
Sabtu, 6 Desember 2014. Ia mengatakan lokasi eksekusi di perairan sekitar Pulau Anambas. "Ada tiga
kapal dari luar negeri yang akan ditenggelamkan," ujarnya


Tedjo mengatakan tiga kapal yang akan
ditenggelamkan ini sebelumnya sudah menjalani
proses hukum lantaran menangkap ikan secara ilegal di perairan Indonesia. Menurut dia, hasil proses hukum memberikan kewenangan kepada pemerintah atas nasib kapal itu, yakni bisa disita negara atau dimusnahkan.


Pemerintah, kata Tedjo, memilih menenggelamkan tiga kapal itu. "Ditembak, dibakar, atau
menggunakan segala macam," ujar Tedjo. "Yang penting, pesannya adalah jangan coba-coba melakukan pencurian ilegal di wilayah kami."


Menurut Tedjo, penenggelaman kapal ilegal
merupakan tindakan tegas pemerintah yang didasari oleh hukum yang berlaku di Indonesia. "Kami pun menghargai dan menghormati hukum yang berlaku di negara lain," kata mantan Kepala Staf TNI Angkatan
Laut ini.



Tedjo mengatakan sejumlah kapal milik TNI Angkatan Laut dalam posisi siap siaga untuk menjaga wilayah perairan Indonesia dari kapal-kapal pencuri ikan. "Ada 60-70 kapal yang bisa digerakkan setiap saat. Belum lagi kapal dari Bakorkamla, Kementerian Kelautan, kepolisian, dan Bea-Cukai," ujar Tedjo.



[url= m.tempo.co/read/news/2014/12/04/078626373/Pekan-Ini-Tiga-Kapal-Ilegal-Ditenggelamkan] sumber [/url]