Wakil Ketua Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Benny Rhamdani mengatakan revisi UU MD3 yang dilakukan DPR adalah sebuah pertunjukan kotemporer yang dipertontonkan dengan rasa tidak malu, demi mempertahankan kepentingan kekuasaan. "Revisi UU MD3 itu substansinya satu saja, melanggengkan kekuasaan.

Itu yang dipertontonkan tanpa rasa malu," kata Benny Rhamdani, saat Dialog Kenegaraan DPD RI, "Arah Politik Keparlemenan, Hendak ke Mana?", di Gedung DPD, komplek Parlemen, Senayan Jakarta, Rabu (3/12).

Perilaku DPR seperti itu, lanjutnya memaksa DPD seperti berhadapan dengan "preman". "Menyikapinya, saya minta DPD harus pula menghadapinya dengan bahasa "preman" juga," tegas senator asal Provinsi Sulawesi Utara itu.

Terkait dengan ajakan menjawab sikap DPR dengan bahasa "preman" tersebut, Benny mengaku dilarang oleh sejumlah anggota dan Pimpinan DPD, dengan alasan DPR akan membalasnya dengan pemotongan anggaran.

"Saya tegaskan, kalau DPR akan potong anggaran DPD hanya gara-gara menjawab dengan bahasa "preman", pertanyaan saya, emangnya APBN itu duit nenek moyangnya?" tanya Benny.

Melihat perilaku DPR dalam merevisi UU MD3, Benny menilai DPR anti-demokrasi dan anti-konstitusi. "Saya tegaskan anda DPR antidemokrasi dan antikonstitusi. DPR itu punya daya rusak tinggi terhadap demokrasi. Ayo, apa kita menunggu sampai demokrasi ini betul rusak atau bersama rakyat kita lawan DPR ini," pungkasnya.

Sumber