Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Susana Yembise akan membicarakan lebih lanjut dengan Wapres Jusuf Kalla terkait pengurangan jam kerja perempuan di kantor. Yohanna mengatakan wacana itu dapat memunculkan diskriminasi gender dalam lingkungan kerja.

"Menurut saya memang itu menambah diskriminasi karena kita mengarah ke responsive gender semua aspek ya misalnya kalau yang PNS perempuan dibuat seperti itu nanti yang swasta akan menuntut karena mereka kan dibayar setiap jam kalau sampai 3 jam sudah pulang gajinya bisa dipotong," ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (3/12).

Yohanna mengatakan di kementeriannya sudah terdapat UU yang mengatur jam kerja bagi perempuan sebelumnya. Aturan tersebut sudah baik, untuk itu pihaknya akan membicarakan kembali dengan JK yang melemparkan wacana ini.

"Itu wacana saja pada saat ada acara apa gitu, menurut beliau memang baiknya begitu namun kita dari kementerian kita ada UU dan peraturan yang mengatur kita jadi saya hanya bisa katakan nanti untuk bicara lagi dengan Pak Jusuf Kalla," ujarnya.

Yohanna ingin semua kementerian juga ikut membicarakan ini. "Maunya itu semua kementerian kumpul bersama dan kita bisa bicarakan sekitar wacana ini. Kita kumpul bersama melihat wacana ini," ujarnya.

Yohanna mengatakan sebenarnya peran perempuan dan laki-laki dalam membesarkan anak sama. Jika ibu tengah sibuk bekerja, ada penitipan anak di kementerian.

"Belum saya belum bisa katakan. Tapi memang peran kita kan menjaga kesetaraan gender itu ya kesetaraan gender jadi memang apa kita harus lintas sektor," ujarnya.