Senin, 01 Desember 2014 | 21:23
Aksi teatrikal anggota FPI (Front Pembela Islam) menolak Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) jadi Gubernur DKI Jakarta, Senin (1/12).

Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI menyatakan permintaan Front Pembela Islam (FPI) agar DPRD menggulingkan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dari jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta, adalah tidak masuk akal.

Ketua Fraksi Nasional Demokrat DPRD DKI, Bestari Barus menegaskan permintaan FPI agar DPRD DKI menggunakan hak interpelasi untuk menurunkan Ahok sebagai Gubernur, sangat tak beralasan.

"Saya sendiri tidak menggak mengapa FPI bisa menyatakan permintaan itu. Atas dasar apa Ahok harus diinterpelasi," kata Bestari di DPRD DKI, Jakarta, Senin (1/12).

Dalam tata tertib (tatib) DPRD DKI, pasal 12, bagian kedia tertulis hak interpelasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a adalah hak DPRD untuk meminta keterangan kepada Gubernur mengenai kebijakan Pemprov DKI yang penting dan strategis, serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

"Jadi hak interpelasi tersebut untuk meminta keterangan Gubernur. Bukannya untuk menurunkan Gubernur," ujarnya.

Bestari pun mempertanyakan kebijakan Ahok yang dinilai FPI mengganggu dan meresahkan warga Jakarta. Selama ini, dewan menilai kebijakan Ahok masih dalam koridor konstitusi yang ada.

Karena itu, dia menyatakan dewan tak ada waktu untuk mengurusi permintaan FPI. Saat ini, dewan harus sudah mulai bekerja untuk warga Jakarta. Membahas alat kelengkapan dewan (AKD) saat ini jauh lebih penting dari pada mengurus hak interpelasi penurunan Ahok dari jabatannya. Lagi pula, Ahok sudah resmi menjabat sebagai Gubernur DKI dan telah dilantik langsung oleh Presiden Joko Widodo beberapa saat lalu.

"DPRD sekarang sedang konsentrasi membentuk AKD. Mengenai interpelasi harus ditelaah dulu karena harus didasari oleh alasan yang tepat," tukasnya.

Penulis: Lenny Tristia Tambun/FQ
http://m.beritasatu.com/megapolitan/229639-permintaan-fpi-gulingkan-ahok-tidak-masuk-akal.html