NIH GAN, Baru aja Plt Dirjen Pajak dilantik, yaitu Wakil Menkeu yang sekarang. Posisi ini bersifat sementara sampai Dirjen Pajak yang baru terpilih dari sistem lelang jabatan. Rencana Kementerian Keuangan (Kemkeu) melelang jabatan Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak diapresiasi positif sejumlah pengamat.

Diharapkan Dirjen Pajak terpilih benar2 amanah, dapat meningkatkan pendapatan dari sektor pajak dan bebas dari tindak pidana korupsi. Yang jelas sih ya harus siap REFORMASI PAJAK




Pengamat Perpajakan, Yustinus Prastowo mengatakan, upaya lelang jabatan ini menjadi gambaran bahwa pemerintah saat ini ingin melakukan transparansi dalam hal birokrasi. Akan tetapi, pemerintah juga harus bisa menetapkan kriteria dan syarat yang tinggi, mengingat Dirjen Pajak termasuk posisi vital di struktur pemerintahan.

Ia pun menyarankan agar pemerintah juga melakukan seleksi di kalangan internal mengenai siapa yang patut direkomendasikan untuk mengisi posisi Dirjen Pajak. “Lelang jabatan ini tujuannya baik. Tapi kalau syarat dan mekanismenya tidak bagus justru malah nanti mendapatkan Dirjen Pajak yang tidak sesuai harapan,” ujar Yustinus.

Setidaknya, ia mengungkapkan, ada tiga kriteria nih gan yang harus dipenuhi dari calon Dirjen Pajak. Pertama, harus memahami dunia perpajakan. Kedua, kompetensi teknis. Terakhir, memiliki keberanian untuk mengambil tanggung jawab dan berani berkoordinasi dengan institusi pemerintahan yang lain.
(tambahan bagi ane sih, yaaa harus berani manuver untuk reformasi pajak)

Bambang PS Brodjonegoro (Menkeu) mengungkapkan posisi Dirjen Pajak harus diisi oleh orang yang sangat paham akan perpajakan selain memiliki kepemimpinan, kemampuan manajemen, dan integritas yang baik.

Tiga kriteria itu, menurutnya, penting di tengah kondisi Ditjen Pajak (DJP) yang memerlukan perbaikan manajemen dan peningkatan motivasi pegawai menyusul kasus korupsi yang menjadi sorotan publik.

Penunjukan orang awam hanya akan membuang tempo untuk sekadar beradaptasi dengan pengetahuan perpajakan dan lingkungan kerja DJP, padahal pencapaian target penerimaan pajak penting di tengah kebutuhan belanja negara yang meningkat.

Pengamat Pajak dari Perkumpulan Prakasa Wiko Saputra menyarankan, "Di internal Kemenkeu punya SDM bagus, hampir semua negara lain apresiasi SDM yang di Dirjen Pajak. Tapi pertanyaannya masalah integritas. Pansel harus terbuka, harus ada pengawasan publik. Rekam jejak, rekening, track record harus dibuka ke publik. Sehingga publik tahu siapa yang pantas, dan bisa meminimalisir muatan politiknya."