JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo akan segera menerbitkan Kartu BBM untuk nelayan di seluruh Indonesia. Kartu tersebut merupakan salah satu bentuk kompensasi atas kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang ditetapkan pemerintah sejak 18 November lalu.

"Minggu depan akan diujicobakan di salah satu kampung nelayan di Indonesia. Jika itu sudah baik, Presiden yang akan me-launching," ujar Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Syarief Widjaja di Kantor KKP, Jakarta, Jumat (21/11/2014).

Syarief menjelaskan, Kartu BBM itu memiliki tiga fungsi. Pertama, memberikan kemudahan bagi nelayan untuk mengakses BBM subsidi. Kedua, membuat pembukuan pendapatan nelayan menjadi lebih baik, dan ketiga membuat nelayan "melek" proses di perbankan.

Cara penggunaannya, nelayan mendapatkan selembar fisik Kartu BBM. Kemudian, nelayan tersebut melaporkan berapa jumlah hasil tangkapan ikannya ke bank. Bank akan mengisi kartu dengan sejumlah saldo senilai harga BBM bersubsidi sesuai dengan hasil tangkapan yang dilaporkan.

"Misalnya, bulan ini nelayan itu menangkap 20 ton ikan. Nah, bulan depan, dia mendapatkan BBM bersubsidi sesuai dengan hasil tangkapan untuk operasi selanjutnya," ujar Syarief.

Cara tersebut, lanjut Syarief, meminimalisasi penyalahgunaan BBM bersubsidi khusus bagi nelayan. Akan tetapi, Syarief belum mau mengungkapkan berapa jumlah penerima Kartu BBM nelayan tersebut dan bagaimana detail mekanisme penggunaannya. Ia mengatakan, semuanya akan dijelaskan setelah uji coba selesai dilaksanakan.

Jakarta -PT Pertamina (Persero) sukses menurunkan konsumsi solar subsidi hingga 12% di Kota Tarakan, Kalimantan Timur. Caranya, dengan menerapkan aturan wajib penggunaan kartu survei nelayan dan kendaraan bermotor setiap kali mengisi solar subsidi.

"Sebelum diterapkan kartu survei, penyaluran solar bersubsidi rata-rata sekitar 925 kiloliter (KL) per hari, setelah penerapan penyaluran turun di kisaran 825 KL per hari. Melihat hasil menggembirakan ini, kami komit terus menggalakkan penerapan Kartu Survei ini ke seluruh Indonesia," ungkap Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina Hanung Budya dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (22/11/2014).

Hanung mengatakan, penerapan kartu survei merupakan inisiatif perusahaannya untuk memastikan penyaluran solar bersubsidi tepat sasaran. Menurutnya penerapan kartu survei di Tarakan adalah bagian dari program serupa yang telah sukses di beberapa daerah lainnya di Indonesia termasuk kota Batam.

Hanung mengungkapkan kartu survei diterapkan di Tarakan sejak 18 Juli 2014, dan saat ini telah mencakup 2.909 unit kendaraan dan 974 unit kapal. Sejak penerapannya, kartu survei terbukti dapat menghemat konsumsi Solar bersubsidi sekitar 12%.

Ia menjelaskan, kartu survei berfungsi untuk mengetahui riil volume dan pola konsumsi solar bersubsidi untuk nelayan dan kendaraan darat di Kota Tarakan. Selain itu, dengan kartu ini juga dapat menjadi sarana pendataan kendaraan dan kapal nelayan yang berhak mendapatkan solar bersubsidi. Data tersebut selanjutnya bisa menjadi database untuk perhitungan kuota solar bersubsidi yang akurat.

"Kantu survei bisa diperoleh gratis di SPBU/APMS dan SPDN. Tanpa kartu survei, konsumen tidak bisa melakukan pembelian solar bersubsidi di SPBU. Pembelian Solar dibatasi sebesar Rp 200.000/hari," tuturnya.

Keberhasilan penggunaan kartu survei di Kota Tarakan, tidak terlepas dari dukungan penuh Pemkot Tarakan berupa Surat Edaran Walikota Tarakan dan rekomendasi dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Tarakan untuk nelayan. Dengan dukungan semacam itu, penggunaan Kartu Survei diyakini dapat berjalan dengan baik dan memberikan hasil yang optimal di tempat lainnya.

Selain di Kota Tarakan, penggunaan kartu survei ini telah sukses dijalankan di Kab. Belitung, Kab. Tarakan, serta wilayah Kab. Bintan, dan Kota Tanjung Pinang, serta Batam yang telah bertransformasi menjadi Fuel Card. Pertamina berkomitmen untuk terus mengembangkan program kartu survey ke berbagai daerah yang memiliki karakteristik serupa dengan Kota Tarakan, seperti Pulau Bali, dan juga seluruh Pulau Jawa.