Jakarta: Rencana pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) mengimpor 500-2500 kapal dari Cina untuk memenuhi kebutuhan tol laut yang menjadi salah satu program unggulannya mendapat kecaman dari berbagai pihak.

Rencana ini dinilai sebagai bentuk menganak tirikan industri perkapalan dalam negeri. kecaman tersebut salah satunya berasal dari Direktur Utama PT. Industri Kapal Indonesia (IKI), Saiful A Bandung Bismono. Menurutnya, Sikap tersebut dinilai akan mengancam produksi kapal nasional yang saat ini tengah bergairah bahkan bisa saja mematikan produksi kapal utamanya yang menjadi kewajiban dari PT IKI selaku perusahaan BUMN yang dipercaya pemerintah selama ini.

“Rencana impor tersebut sangat merugikan dan sebaiknya tidak dilakukan. Mestinya yang perlu dilakukan pemeritah terus mendukung perkembangan industri kapal dalam negeri,” ujarnya.

Lanjut Saiful, produksi kapal nasional tidak kalah dari luar negeri, apalagi sejumlah tenaga Sumber Daya Manusia (SDM) sudah terlatih dan professional. Malah, menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) seluruh tenaga ahli telah disertifikasi untuk dapat bersaing dengan tenaga ahli lainnya di ASEAN.

Kecaman senada juga dilontarkan oleh Ketua Umum Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan Sarana Lepas Pantai Indonesia (Iperindo) Eddy Kurniawan Logam yang mengatakan bahwa rencana impor kapal tersebut sangat memprihatinkan dan meresahkan pelaku usaha galangan kapal nasional. Pasalnya, hal itu akan mendorong pelaku usaha angkutan laut enggan membangun kapal baru di dalam negeri.

Pernyataan tersebut dinilai mencitrakan bahwa industri galangan kapal nasional tidak mampu. Bahkan Eddy memberikan tantangan kepada pihak yang meragukan perusahaan Galangan kapal untuk memproduksi kapal. “Siapa bilang galangan kapal nasional tidak mampu membangun kapal? Silakan pesan, dan kalau jelas syarat pembayarannya, kami akan laksanakan pembangunan kapal-kapal tersebut,” ujar Eddy di Jakarta.

Menurut Eddy, kemampuan galangan nasional saat ini terus tumbuh, sejalan dengan program pemberdayaan angkutan laut nasional. Tetapi, pertumbuhan tersebut belum optimal akibat hambatan kebijakan fiskal dan moneter yang memberatkan. (HA)

Sumur





Metrotvnews.com, Jakarta: PT Kereta Api Indonesia (Persero) (KAI), PT Jasa Marga, dan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) melakukan rapat dengan China International Fund (CIF) hari ini, Senin (3/11/2014) bertempat di kantor Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Jalan Merdeka Selatan Jakarta.

Namun rapat tersebut dilakukan secara tertutup dan dihadiri oleh Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Koordinator Perekonomian Sofjan Djalil, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, Direktur Utama KAI Edi Sukmoro, Direktur Utama PLN Nur Pamudji, Direktur Utama Jasa Marga dan perwakilan dari CIF.

Usai rapat, semua pihak yang hadir bungkam dan menyembunyikan isi rapat."Jangan sekarang ya saya buru -buru mau ke Setkab. Nanti siang saya balik lagi ke kantor," ujar Rini Soemarno sambil masuk ke dalam mobil.

Dirut KAI pun menjawab senada. "Saya sudah telat," kata Edi Sukmoro sambil pergi meninggalkan Kementerian BUMN.

Sedangkan Ignasius Jonan mengaku tak mengetahui isi rapat . "Tanya para Dirut BUMN, saya hanya menyaksikan," ucap Jonan.

Sementara itu Dirut Jasa Marga, Aditya Warman mengaku tidak mengikuti rapat karena dia menemui Sekretaris Menteri BUMN. "Saya ke lantai 15 tadi menemui sesmen untuk membahas tentang Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahun depan," kata Aditya.

Dirut PLN, Nur Pamudji yang biasanya terbuka pada wartawan pun turut diam seribu bahasa ketika dikonfirmasi mengenai isi rapat. "Hari ini buntu telinga saya. Maaf hari ini saya pelit bicara," pungkasnya.

Bungkamnya semua pihak membuat tanda tanya besar mengenai ada apa dibalik penandatanganan nota kesepahaman hari ini. Berdasarkan sumber yang enggan disebutkan namanya, rapat hari ini berisi perkembangan kelistrikan perkeretaapian di Indonesia.
WID

Sumur

Bagaimana ini gan...