JAKARTA – Solidaritas Pensiunan Karyawan Pertamina (SPKP) kembali mengingatkan Presiden Joko Widodo agar cermat dan teliti untuk tidak memilih Dirut PT Pertamina dari dinasti Ari Soemarno.

Ketua Umum SPKP Binsar Effendi Hutabarat menjelaskan, berdasarkan informasi yang diperoleh pihaknya dari internal Kementerian BUMN, nama calon Dirut Pertamina sudah final diproses Tim Penilaian Akhir (TPA). Sosok yang terpilih itu berasal dari eksternal Pertamina, meski dulunya pernah juga menjabat di jajaran Direksi Pertamina.

Ada tiga figur yang diproses di TPA, mereka adalah Ahmad Faisal (mantan Direktur Niaga Pertamina di era Dirut Pertamina Ari Soemarno 2006-2009), Frederick Siahaan ST (mantan Direktur Keuangan Pertamina juga di era Dirut Pertamina Ari Soemarno), Widyawan Prawira Atmaja (Deputi Pengendalian Komersial SKK Migas yang pernah sempat akan dijadikan Direktur Hulu Pertamina di era Dirut Pertamina Ari Soemarno). Ari Soemarno sendiri adalah kakak kandung Menteri BUMN Rini M Soemarno.

"Ari juga infonya salah satu kandidat terkuat untuk menempati posisi Komisaris Utama Pertamina menggantikan Sugiharto," ungkap Binsar kepada wartawan di Jakarta, Rabu (26/11).

Menurutnya, jika informasi itu benar, maka SPKPS mengingatkan Presiden Jokowi akan janjinya saat menjadi Presiden terpilih yang disampaikannya di Balai Kota Jakarta pada 24 September 2014 lalu.

Jokowi saat itu mengatakan dengan tegas, bahwa dirinya akan melakukan sejumlah pembenahan pada Pertamina dan menyatakan pula akan merombak perusahaan plat merah tersebut untuk memberantas mafia migas.

Binsar mengungkapkan, saat Ari Soemarno menjadi Dirut Pertamina, dan berdasarkan persetujuan Dewan Komisaris pada 17 September 2008, ia membentuk ISC (Integrated Supply Chain), alasan Ari saat itu agar dapat menyelaraskan pengadaan minyak mentah dan BBM buat kebutuhan kilang dan pemasaran.

"Tapi, mana buktinya ISC yang dibentuk Pak Ari itu? Justru yang terjadi sampai sekarang bukannya memfasilitasi dan mempercepat pembangunan kilang, tapi justru menghambat pembangunan kilang baru," tutur Binsar yang juga Komandan Gerakan Nasionalisasi Migas (GNM) ini.

Ia menegaskan, orang yang paling berkuasa di ISC kala itu adalah Ari Soemarno, karena dialah yang membentuk ISC pada 2008. Dengan demikian ISC adalah jantung mafia migas di Pertamina.

"Selama Dirut Pertamina-nya Ari Soemarno, dialah yang mengontrol penuh pengawasan terhadap Petral. Sehingga ISC Pertamina inilah yang secara de facto dan de jure menguasai Petral," beber Binsar.

Disebutkan Binsar pula, saat ini berlangsung kejahatan terstruktur, sistematis dan massif dalam pengelolaan migas di negara ini, yang mana selama ini sangat sepi dan jauh dari ruang pemberitaan media massa, maupun diskursus publik.

"Ini terjadi karena kuatnya backing para mafia migas ini ditambah lagi mendapat perlindungan secara legalitas formal melalui berbagai peraturan itu, bahkan dari pusat kekuasaan," jelas Binsar.

Ia menilai, "perlindungan" dari pusat kekuasaan itu karena kuatnya posisi Ari Soemarno dalam pusaran politik migas, dan terbukti pernah ditunjuk menjadi Ketua Kelompok Kerja (Pokja) bidang energi di kantor Tim Transisi Jokowi. Di Tim Transisi, Soemarno cs yang menyusun road map energi pemerintahan Jokowi-JK.

"Jadi semua ini menjadi perhatian serius dari seluruh pensiunan Pertamina yang ada di eSPeKaPe," tukasnya.

Dilanjutkan Ari, indikasinya bisa dilihat bagaimana para mafia migas berusaha tetap eksis dalam pemerintahan siapapun yang berkuasa. Ini artinya, niat Jokowi memberantas mafia migas nampaknya telah terinfiltrasi dari dalam.

"Sehingga sangat sulit diharapkan niat tersebut akan terlaksana dengan baik pada prakteknya," pungkas Binsar. (ind)

- See more at: http://www.indopos.co.id/2014/11/spk....XxbgOqmz.dpuf