JAKARTA – Tindakan Menko Polhukam Laksamana (Purn) Tedjo Edy Purdijatno yang memerintahkan kepolisian agar tidak memberikan izin untuk acara Munas Golkar ke 8 di Bali yang akan diselenggarakan pada 30 November sampai 3 Desember 2014 mendatang adalah tindakan inkonstitusional.

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Umum PPP Fernita Darwis yang juga sangat menyayangkan seorang menteri yang khusus membidangi politik, hukum, dan keamanan di negara ini justru tidak memahami hak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat, seperti yang tertuang dalam UUD 1945 pasal 28 E ayat 3.

"Tindakan Menko Polhukam jelas inkonstitusional. Jelas tertulis dalam pasal 28 E ayat 3 bahwa adalah hak setiap warga negara untuk berserikat dan berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Nah, penyelenggaraan Munas Partai seperti yang akan dilaksanakan Golkar adalah bentuk dari pengejewantahan pasal konstitusi tersebut. Saya sangat menyayangkan seorang Menko Polhukam yang purnawirawan bintang empat malah tidak memahami hal ini, Padahal semua warga negara sejak sekolah dasar sudah diajarkan pasal 33 UUD ini," terang Fernita kepada wartawan di Jakarta," Rabu (26/11).

Tindakan Menko Polhukam itu menurut Fernita menjadi kemunduran dalam berdemokrasi dan mengarah kepada tindakan represif oleh pemerintah terhadap parpol seperti yang dilakukan rezim Orde Baru.

"Karena itu kami mengecam keras atas pernyataan Menko Polhukam itu. Sekarang hanya melarang berserikat dan berkumpul, saya khawatir di masa depan akan ada tindakan yang lebih keras yang melanggar konstitusi yang dilakukan oleh pemerintahan saat ini. Sekarang hanya melarang lawan politik, besok-besok bisa saja memerintahkan untuk menangkapi lawan-lawan politik mereka," papar Fernita.

Menurut Fernita, dirinya merasa perlu mengingatkan hal ini karena ini kedua kalinya para menteri-menteri Jokowi melakukan tindakan untuk kepentingan politiknya setelah kasus PPP. Pemerintahan saat ini tegas Fernita seperti menghancurkan partai-partai politik yang berseberangan dengan kelompok pendukungnya.

"Bagaimanapun parpol adalah pilar demokrasi, tanpa parpol maka demokrasi hancur. Apa yang dilakukan menteri-menteri Jokowi jelas ingin menghancurkan demokrasi yang sehat ini. Setelah partai kami PPP diacak-acak, kini giliran Partai Golkar," ungkap Fernita.

Ia menambahkan, langkah pemerintahan Jokowi yang ingin menghancurkan partai-partai yang berseberangan sikap dengan pemerintah adalah bentuk ketakutan dari pemerintahan Jokowi. Ia pun menyarankan Jokowi fokus saja pada kenerja pemerintahannya, daripada terus merecoki partai-partai di Koalisi Merah Putih (KMP).

"Dulu gembar gembor mau koalisi ramping, tapi sekarang ikut ngobok-ngobok partai lain agar bisa ikut gerbong KIH. Pemerintahan ini kok gak ada habis-habisnya bikin aksi menghebohkan. Mbok yah jalankan saja dulu pemerintahan dengan koalisi yang ada, jangan belum-belum sudah menebar aroma ketakutan," urai Fernita lagi.

Ia menyontohkan sikap pemerintah saat menaikan harga BBM, padahal APBN 2015 saja belum digunakan, tapi sudah meminta menambah anggaran dengan mengurangi subsidi BBM.

Ia lantas mengingatkan PDIP sebagai partai pemenang pemilu dan pendukung utama pasangan Jokowi-JK untuk melihat sejarah dan bercermin pada sejarah tersebut. Tambahan huruf P dibelakang PDI adalah hasil dari tindakan pemerintahan otoriter yang memenjarakan demokrasi di era orde baru. Sayangnya kini PDIP melakukan hal yang sama seperti yang pernah mereka rasakan.

"Demokrasi yang sedang berjalan telah melahirkan Jokowi sebagai presiden sekarang ini. Kenapa ingin kembali set back dan mengarah ke jaman orde baru lagi," pungkasnya. (ind)

- Berita lengkap lainnya, klik ini aja gan: http://www.indopos.co.id/2014/11/ppp....ofCxewN2.dpuf