Merdeka.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Tedjo Edhy Purdijatno meminta Kapolri Jenderal Sutarman untuk tidak mengeluarkan izin penyelenggaraan Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar. Permintaan tersebut disampaikan mengingat bentrokan dua kubu berseberangan dalam rapat pleno persiapan munas di DPP Golkar.

"Jadi Golkar itu kan akan Munas Januari 2015, dia lakukan rapimnas di Yogya. Diputuskan sepihak, ARB maju dan dimajukan jadi tanggal 30 November-3 Desember. Tadi yang pro dan kontra itu bentrok sampai ada yang luka-luka. Saya sarankan Polri supaya tidak berikan izin di Bali tanggal 30," ujar Tedjo di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (25/11).

Pengamat politik dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Arya Fernandes, menilai pernyataan Tedjo bisa makin memperkeruh hubungan Partai Golkar langsung dengan pemerintah. Meski sebenarnya pada awalnya hanya ingin memberi saran terbaik soal Munas Golkar.

"Jadi saya kira tindakan Menko Polhukam sebenarnya cuma memberi saran. Namun saya kira malah jadinya memperkeruh hubungan Golkar dengan pemerintah," kata Arya kepada merdeka.com, Rabu (26/11).

Menurut Arya, alasan Tedjo Edhy juga tak masuk akal. Tedjo sempat beralasan tindakan itu terpaksa dilakukan mengingat lokasi penyelenggaraan munas merupakan destinasi wisata nasional dan internasional. Jika tetap dipaksakan dengan kondisi seperti yang berlangsung di DPP Golkar, maka akan berdampak pada industri pariwisata Indonesia.

"Saya kira meski itu saran, usulan lokasi baru oleh Menko Polhukam tapi di saat Golkar sedang memanas efeknya justru bisa menjadi negatif. Sebaiknya Menko Polhukam dan pemerintah tidak membuat pernyataan blunder yang ada kesan ikut terlibat," ujarnya.

Arya juga menilai pernyataan Menko Polhukam kemarin bisa membuat suhu politik memanas kembali. Sebabnya, Tedjo Edhy dulunya merupakan politisi NasDem yang pernah bersaing dengan Ical.

"Ada kesan dari Menko Polhukam ikut terlibat dan ikut mengintervensi. Masalah munas ini tentu bisa menjadi kekhawatiran karena bisa memanaskan Golkar dan NasDem, karena dulu pernah punya persaingan dengan Ical di munas sebelumnya," paparnya.

"Saya kira biarkan saja kalau Golkar memang ada potensi kisruh, yang harus dilakukan Menko Polhukam adalah cukup mempersiapkan pengamanan persoalan keamanan dari Polri dll," imbuh Arya.

http://www.merdeka.com/politik/laran...emerintah.html