akarta - Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), yang juga Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Syahrul Yasin Limpo menyatakan, para gubernur mendukung penuh upaya pemberantasan korupsi. Bahkan mereka menilai hukuman mati layak diberlakukan kepada gubernur yang terbukti melakukan korupsi.

“Sekali lagi, masalah korupsi, penjarakan kami, hukum mati sekalipun kalau kami lakukan. Tapi kalau tidak, diskresi seorang kan adalah bagian dari kewenangan,” kata Syahrul di ruang Garuda, Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (24/11).

Ia menyayangkan adanya pemberitaan gubernur tertentu melakukan korupsi, padahal itu belum tentu benar.

Soal pemberantasan korupsi, diakuinya menjadi topik yang mengganjal dalam pertemuan mereka hari ini. Syahrul meminta adanya prosedur yang lebih panjang mengenai perihal dugaan korupsi, agar para gubernur tidak kehilangan legitimasinya.

“Kami berharap tidak ada ekspose perkara yang mendahului seluruh rangkaian proses. Kami kehilangan legitimasi, delegitimasi pemerintahan. Kami kehilangan wibawa pemerintahan, padahal belum tentu itu menjadi persoalan,” lanjutnya.

Ia melihat mekanisme pemberantasan korupsi selama ini, yang menurutnya masih terlalu mudah menghakimi para kepala daerah, perlu diubah. Presiden harus bertindak sebagai pelindung, agar para kepala daerah tidak enggan membuat terobosan, karena khawatir bersinggungan dengan hal-hal yang diangap korupsi.

“Kami berharap ada pemeriksaan BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan), BPK (Badan Pemerika Keuangan), inspektorat, irjen dan seperti proses. Ini diatur oleh UU (undang-undang), Bapak Presiden,” katanya.

“Kami sangat merasa, bahwa sepertinya kami digilir untuk dikenai, sehingga kami kehilangan akselarasi untuk bangun terobosan-terobosan,” tutup gubernur itu.

http://www.beritasatu.com/hukum/2275...ukum-mati.html

(Hukuman mati) ini usulan yang baik. Kira-kira (gubernur) Jawa Barat, Sumatera Barat dan (Sumatera) Utara siap ndak itu? Hehehehe.