Merdeka.com - Politikus PDIP Rieke Diah Pitaloka yang awalnya lantang menolak kenaikan BBM kini tak mau lagi bicara soal sikapnya terhadap kebijakan Presiden Jokowi yang telah menaikkan harga BBM. Dia hanya meminta kepada pemerintah agar lebih progresif memberantas mafia migas di tubuh Pertamina.

"Saya tidak lagi bicara dalam posisi menolak atau mendukung kenaikan BBM. Tidak bisa pengelolaan energi hanya ramai saat keputusan BBM naik atau tidak, ke depan ada langkah progresif yang kita tunggu," ujar Rieke di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (19/11).

Rieke melihat, pemberantasan mafia migas tak hanya cukup pada pembubaran Petral saja. Menurut dia, di tubuh Pertamina sendiri masih banyak indikasi persekongkolan swasta untuk menggerogoti uang negara.

"Bukan bicara hanya bubarkan Petral dan sebagainya, ada permainannya. Kalau kita mau jujur kesepakatan momen, perbaiki merevolusi mental tubuh Pertamina itu sendiri," tegas dia.

Rieke mengaku punya data tentang banyaknya perusahaan swasta yang menjadi anak perusahaan dari Pertamina. Padahal, kata dia, UUD '45 pasal 33 jelas bahwa seluruh kekayaan alam dikelola untuk kepentingan rakyat.

"Saya bisa mengatakan dengan bukti yang Pertamina, BUMN mulai dibikin keropos di dalam anak perusahaannya, ada swasta murni, dengan alasan vendor ini itu. Sebetulnya bisa ditangani bagi direksi tertentu kenapa juga harus bikin perusahaan swasta kalau mau bikin anak BUMN dari Pertamina tidak bisa swasta murni. Saya punya bukti data berapa perusahaan yang ada dalam tubuh Pertamina," kata Rieke yang akan duduk di Komisi VII DPR bidang energi ini.

Rieke mengindikasikan ada oknum-oknum dari petinggi BUMN atau Pertamina yang sengaja bermain menggerogoti uang negara dengan cara membuat anak perusahaan swasta di Pertamina. Akan tetapi, Rieke tak mau mengungkap siapa oknum-oknum tersebut.

"Siapa pemilik saham, apa ada permainan petinggi di Pertamina atau pensiunan pertamina sendiri, ini PR besar bukan hanya benahi Pertamina tapi keseluruhan BUMN," pungkasnya.

sumber

Netral berarti

setahun yang lalu

Rieke PDIP: BBM Naik untuk Rakyat atau Ada Konspirasi?

Rencana pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium dan para anggota dewan yang akan menyepakati pencabutan subsidi BBM untuk rakyat menuai berbagai kecaman. Seperti yang dilontarkan politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Rieke Diah Pitaloka.

Dalam sebuah surat terbuka, Rieke mempertanyakan para anggota dewan yang bersikukuh ingin menyepakati pencabutan subsidi BBM.

"Apa yang membuat bersikukuh menyepakati pencabutan subsidi BBM dan mengalihkannya ke Balsem (Bantuan Langsung Semaput). Apakah kita lupa bahwa kita anggota Dewan Perwakilan Rakyat? Kita dipilih rakyat," ujar Rieke dalam surat yang diterima Liputan6.com, Minggu (16/6/2013).

Wanita yang pernah ikut bersaing dalam pemilihan Gubernur Jawa Barat itu juga mempertanyakan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) yang akan diberikan pemerintah sebagai solusi kenaikkan harga BBM. Hal tersebut, menurut Rieke, tidak menjamin rakyat Indonesia mendapatkan hidup lebih baik.

"Silakan cek apakah dengan kenaikan BBM dan BLT yang disalurkan para pemilih kita hidupnya jadi sejahtera? Dengan BLT apakah kesehatan, pendidikan dan ekonomi rakyat yang jadikan kita wakil rakyat hidupnya jadi lebih terjamin?" tambah Rieke.

Dia menambahkan, harga BBM nantinya akan naik juga akan memicu harga-harga kebutuhan pokok lainnya juga akan naik dan hal itu akan lebih membebani rakyat.

"Kita juga sama-sama tahu, kalau BBM Naik, ongkos transportasi naik, biaya produksi naik, harga-harga pasti naik, sementara penghasilan rakyat tidak naik," jelas anggota Komisi IX dari Fraksi PDIP itu.

Terkait adanya sidang paripurna untuk mengesahkan kenaikkan harga BBM yang akan digelar besok Senin 17 Juni 2013, Rieke mengimbau kepada para anggota dewan untuk merenung dan mempertimbangkan keputusan-keputusan yang berpihak kepada rakyat. Dia juga meminta keputusan apapun yang akan dihasilkan oleh anggota dewan nantinya dapat menyelamatkan ekonomi rakyat.

"Anggota dewan yang terhormat, kita semua tahu, besok 17 Juni 2013 adalah Paripurna persetujuan APBN-P 2013. Kalau kita ikut maunya pemerintah subsidi BBM hanya 6 triliun berarti kita setuju harga BBM naik. Kalau kita alokasikan subsidi BBM 48 triliun artinya kita tidak setuju harga BBM naik. Malam ini kita punya waktu merenung bersama."

"Betulkah keinginan sebagian besar dari kita kurangi subsidi BBM (BBM naik) betul-betul karena pertimbangan untuk menyelamatkan ekonomi rakyat ataukah karena ada dari kita jadi bagian dari konspirasi sistematis akal-akalan kelabui rakyat untuk selamatkan ekonomi diri sendiri yang butuh dana untuk pemenangan 2014?" tutup Rieke. (Han/Riz)

sumber