Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto memastikan bahwa Badan Keamanan Laut (Bakamla) nantinya memiliki fungsi penindakan. Badan ini dapat menenggelamkan kapal asing yang mencuri ikan di perairan Indonesia seperti amanat Presiden Joko Widodo (baca: Jokowi: Tenggelamkan Kapal Pencuri Ikan!).

"Bisa menenggelamkan kapal ilegal," ujar Andi di pelataran Ruang Bima, Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Rabu (19/11/2014).

Andi memastikan bahwa penindakan berupa penenggelaman kapal tersebut harus disesuaikan terlebih dahulu dengan hukum kelautan internasional yang diratifikasi Indonesia. Hukum laut yang dihormati di Indonesia adalah United Nations Convention on the Law of the Sea (Unclos).

Menurut Andi, pembentukan Bakamla itu tinggal menunggu keputusan presiden atau keppres. Badan tersebut sebelumnya bernama Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla). Andi mengatakan, kepala negara menargetkan pembentukan Bakamla selesai Desember 2014.

"Keppres mengatur sifat sinergisitas Bakamla dengan kelembagaan keamanan laut yang telah dimiliki instansi lain, misalnya TNI, Polri, Bea Cukai dan lain-lain," kata dia.

Pengubahan Bakorkamla menjadi Bakamla merupakan amanah dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Badan Kepegawaian Negara yang diundangkan pada 17 Oktober 2014. Poin UU itu yakni pembentukan Bakamla dengan tugas pokok fungsi mulai dari pencegahan dini gangguan keamanan laut hingga penindakan.

Bakorkamla merupakan gabungan dari satuan keamanan laut 12 institusi, antara lain TNI, Polri, BIN, Bea dan Cukai, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Keuangan, Kementerian Pertahanan, serta Kementerian Perhubungan dan Kejaksaan Agung. Setelah diubah menjadi Bakamla, susunan ini tidak berubah.

sumur

gak usah serius gitu napa ?