REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rencana pemerintah menaikan harga Bahan Bakar Minyak ternyata bukan untuk kepentingan rakyat. Peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia, Salamuddin Daeng menilai rencana yang justru merugikan rakyat banyak ini merupakan kepentingan politik sesaat.

"Kita sudah tahu semua argumen dasar ini, bahwa rencana menaikkan harga BBM dasarnya adalah keinginan rezim internal untuk melakukan imbalisasi sektor migas," kata Salamuddin Daeng, di Jakarta, Ahad (15/11)

Disebut Salamuddin, Pertamina merupakan BUMN terbesar di Indonesia dengan revenue mencapai Rp 900 Triliun pertahun. Yang paling bertanggungjawab disini menurutnya adalah menteri BUMN, Rini Soemarno. Salamuddin menilai Rini adalah orang yang harus ditelusuri ada kepentingan apa dibalik menaikkan harga BBM

Dengan posisi Rini saat ini otomatis seluruh jabatan pimpinan atau dirut BUMN berada dibawah genggaman Soemarno. Ambisi Rini untuk menguasai BUMN khususnya Pertamina menurut Salamuddin terlihat ketika menyewa PT Daya Dimensi Indonesia untuk melakukan assesment terhadap calon Dirut Pertamina.

Pengamat abal abal