Merdeka.com - Pemerintah Malaysia masih mencari tahu identitas ratusan warga negaranya yang ditahan patroli gabungan TNI AL dan Polri terkait pencurian ikan. Diperkirakan 200 nelayan asal Negeri Jiran tertangkap karena memancing tanpa izin di Derawan, Kalimantan Timur, tiga hari lalu.

Kementerian Luar Negeri Malaysia belum dihubungi oleh otoritas Indonesia mengenai penahanan tersebut. "Sejauh yang kami tahu, kabar penahanan nelayan itu belum dapat dikonfirmasi," kata Menlu Malaysia Datuk Seri Anifah Aman seperti dilansir the Star, Jumat (21/11).

Badan Perlindungan Maritim Malaysia (MMEA) pun masih membantah anggotanya tertangkap karena illegal fishing di perairan Indonesia. Wakil Kepala MMEA Datok Mohamad Puzi Ab Kahar menilai, bila sampai ada nelayan mereka tertangkap, dia pasti mendapat laporan lebih dulu.

"Saya yakin tiak ada penahanan nelayan Malaysia hingga (200 orang)," tuturnya. Duta Besar Malaysia untuk Indonesia Datok Seri Zahrain Mohammed pun masih mencari tahu benarkah warga negara mereka tertangkap sebanyak itu di perairan Tanah Air. "Kami belum bisa berspekulasi karena jumlahnya berubah-ubah."

Lepas dari itu, Presiden Joko Widodo menyatakan di era pemerintahan sekarang, kebijakan pengamanan wilayah laut akan lebih keras. RI-1 mengizinkan TNI AL menenggelamkan kapal asing yang beroperasi tanpa izin. "Enggak usah tangkap-tangkap, langsung saja tenggelamkan. Tenggelamkan 10 atau 20 kapal, nanti baru orang mikir," kata presiden di Istana Negara.

Presiden meyakini sikap keras itu akan memicu kalkulasi negara tetangga untuk ikut menjaga warga negara masing-masing agar tidak sembarangan memasuki wilayah Indonesia. "Jadi rame nanti negara lain," kata Jokowi berseloroh.

Menlu Malaysia Anifah Aman terkejut saat dikonfirmasi mengenai ancaman Presiden Jokowi. Dia ragu tindakan itu serius dijalankan otoritas maritim Indonesia.

Dia mengingatkan kedua negara sudah menyetujui MoU penegakan hukum terkait batas wilayah laut pada 2012. Dalam perjanjian itu, kalau ada nelayan tradisional dengan kapal berbobot di bawah 30 Gross Ton melangkahi batas negara, aparat setempat cukup mengusir, bukan menahannya.

"Saya tidak percaya pernyataan (tenggelamkan kapal) seperti itu dikeluarkan seorang Presiden dan kami akan tindak lanjuti kebijakan itu," kata Anifah.

Dalam jumpa pers kemarin sore, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan sepekan terakhir ada 300 pelaku pencurian ikan ditangkap, termasuk dari Malaysia. Susi meyakini Indonesia selama 15 tahun terakhir terlalu lembek pada nelayan asing.

Salah satu wilayah perairan kaya ikan yang diobok-obok nelayan asing adalah Kawasan Natuna dan Derawan. Akibat membiarkan praktik tersebut berlangsung bertahun-tahun, pemerintah kehilangan potensi pendapatan sebesar USD 250 miliar atau setara Rp 304 triliun

buruan deh tindak lanjuti sebelum dilelepin itu kapal