"Ingat Ya, Prasetyo Itu Politisi Awam..."
Kamis, 20 November 2014 | 23:14 WIB




JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursydan Baldan menilai tidak ada yang janggal dalam pengangkatan HM Prasetyo sebagai Jaksa Agung oleh Presiden Joko Widodo. Rekan separtai Prasetyo di Nasdem itu, mempertanyakan keraguan berbagai pihak karena Prasetyo berlatar belakang partai politik.

"Orang-orang ragu karena dia itu politisi? Eh, ingat ya, Prasetyo itu politisi awam. Dia itu masuk Nasdem baru tahun 2013," ujar Ferry di Jakarta, Kamis (20/11/2014) malam.

Menurut Ferry, Prasetyo memiliki latar belakang dan pengalaman di bidang hukum yang cukup matang. Ia mengawali karier di pemerintahan pada tahun 1973 sebagai Kepala Bagian Keuangan dan Materil di Kejaksaan Bengkulu.

"Orang-orang itu lupa kalau berpuluh-puluh tahun sudah dia jadi jaksa. Publik pun suka tidak fair sih," ujar Ferry. F

Ferry menampik anggapan bahwa pengangkatan Prasetyo menjadi jaksa agung bagian dari politik transaksional dengan Partai Nasdem yang telah menjadi salah satu partai pengusung Jokowi-Jusuf Kalla. Ia juga meminta publik untuk berpikir positif atas pengangkatan Prasetyo. Ferry berharap, beragam keraguan yang muncul dapat dijawab Prasetyo dengan kinerja yang baik di Kejaksaan.

"Ini momentum bagi Prasetyo untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap kinerja kejaksaan," ujar Ferry.

Diberitakan, Presiden Jokowi melantik Prasetyo sebagai Jaksa Agung, Kamis sore, di Istana Negara, Jakarta. Pelantikan sempat tertunda selama lebih dari satu jam. Para tamu undangan yang hadir juga relatif tidak banyak.

Berbagai kalangan mengkritik keputusan Jokowi tersebut karena latar belakang Prasetyo sebagai politisi Partai Nasdem. Selama berkarir di Kejaksaan, mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum itu juga dinilai tak menonjol.
http://nasional.kompas.com/read/2014...tm_source=news

Ini Kata Menteri dari Partai soal Integritas Jaksa Agung
Kamis, 20 November 2014 | 17:52 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly meminta agar masyarakat menghilangkan dikotomi parpol dan non-parpol. Menurut dia, siapa pun sosok yang ditunjuk sebagai pejabat publik tentu dianggap layak dan profesional di bidangnya.

"Jadi, soal integritas ini, seolah-olah parpol ini tidak obyektif. Enggak usahlah ada dikotomi parpol dan non-parpol. Harus ada profesionalisme di bidang penegakan hukum," kata Laoly, menanggapi keraguan masyarakat atas penunjukan HM Prasetyo sebagai Jaksa Agung di Kompleks Parlemen, Kamis (20/11/2014).

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah menunjuk Prasetyo sebagai Jaksa Agung baru menggantikan Basrief Arief. Namun, penunjukan politisi Partai Nasdem itu menuai kritik.

Sejumlah kalangan meragukan Prasetyo dapat menegakkan supremasi hukum sesuai keinginan Jokowi.

"Mari kita lihat kinerja beliau. Pasti sudah ada pertimbangan. Saya percaya telah diputuskan proses dengan segala pertimbangan yang matang," katanya.

Lebih jauh, ia membandingkan kondisi yang dihadapi Prasetyo saat ini dengan kondisi Abraham Samad ketika terpilih sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi. Ia optimistis, Prasetyo dapat bekerja seperti Abraham.

"Dulu orang banyak mengkritik Abraham Samad. Enggak paslah, inilah, itulah. Tapi, setelah kita lihat, justru beliaulah yang paling progresif pendekatan hukumnya," kata Menteri dari PDI-P ini.
http://nasional.kompas.com/read/2014...as.Jaksa.Agung


"Kalau Pak Jokowi Angkat Dokter Hewan Jadi Jaksa Agung, Baru Boleh Protes"
Kamis, 20 November 2014 | 17:09 WIB


Prasetyo

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi mengapresiasi pengangkatan HM Prasetyo menjadi Jaksa Agung oleh Presiden Joko Widodo. Yuddy mengatakan, tak perlu mempersoalkan latar belakang politik atau profesional.

"Yang penting dia punya integritas, kapabilitas, dan kualitas. Saya rasa juga beliau memahami bidang yang dipercayakan," ujar Yuddy di Kempinsky Hotel, Jakarta, Kamis (20/11/2014) siang.

"Kecuali kalau Pak Jokowi mengangkat dokter hewan jadi Jaksa Agung, baru boleh protes," seloroh Yuddy.

Yuddy menyebut bahwa Prasetyo memiliki latar belakang sarjana hukum. Terlebih lagi, yang bersangkutan merupakan sosok yang bersih dari catatan kasus hukum. Yuddy juga menyebut bahwa Prasetyo memiliki komitmen untuk memberantas korupsi.

"Beliau juga kan sudah lolos pemeriksaan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dan PPATK (Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan). Ya berarti bagus dong," lanjut dia.

Yuddy mengajak publik menggunakan kacamata jernih untuk melihat Kejagung yang baru. Dia yakin, keputusan Presiden Jokowi memilih Prasetyo tidak dipengaruhi kepentingan mana pun selain cita-cita penegakan hukum yang seadil-adilnya.

"Positive thinking saja dulu. Pak Jokowi pasti independen dalam mengambil keputusan," ujar dia.

Seperti diberitakan, Presiden Jokowi melantik Prasetyo sebagai Jaksa Agung pada Kamis sore ini di Istana Negara, Jakarta. Pelantikan sempat tertunda selama satu jam lebih. Para tamu undangan yang hadir juga relatif tidak banyak. Berbagai kalangan mengkritik keputusan Jokowi tersebut jika melihat latar belakang Prasetyo sebagai politisi Partai Nasional Demokrat (Nasdem). Prestasi Prasetyo ketika di kejaksaan juga dipertanyakan.
http://nasional.kompas.com/read/2014....Boleh.Protes.


[Mengapa Jokowi Mengangkat Politisi Nasdem HM Prasetyo Sebagai Jaksa Agung?
Kamis, 28 Muharram 1436 H / 20 November 2014 14:41 wib

JAKARTA (voa-islam.com) - Pilihan Jokowi politisi NASDEM sebagai Jaksa Agung, menggantikan Basrif Arief. Keputusan Jokowi ini, menunjukan sudah mulai tersandera oleh partai politik, terutama partai pendukungnya. Ini terlihat jelas dari pengangkatan HM Prasetyo sebagai Jaksa Agung menggantikan Basrief Arief.

Ketua Setara Institute Hendardi menilai, keputusan Presiden Jokowi mengangkat HM Prasetyo, yang merupakan politisi Partai Nasional Demokrat (NasDem), membuktikan dirinya tersandera oleh kepentingan partai.

"Pengangkatan HM Prasetyo sebagai Jaksa Agung pertanda bahwa Jokowi nyata tersandera oleh partai politik," kata Hendardi, dalam keterangan singkatnya, Kamis (20/11/2014).

Dia juga mulai pesimis dengan persoalan hak asasi manusia (HAM). Hendardi mulai tidak yakin, kasus-kasus HAM yang awalnya dijanjikan oleh Jokowi dituntaskan, akan berjalan mulus.

"Ini juga indikator awal bahwa cita-cita pemajuan pemberantasan korupsi dan peradilan HAM berat akan jalan ditempat," kata aktivis HAM ini.

Kolaborasi Menteri Hukum dan HAM yang dari partai (PDI Perjuangan), dengan Jaksa Agung (NasDem) diyakini Hendardi sebagai performa buruk dalam penegakan hukum.

"Performa buruk penegakkan hukum dengan Jaksa Agung dan Menkumham yang keduanya berasal dari parpol, akan terjadi pada era Jokowi. Jokowi pun diprediksi gagal memenuhi janji penegakan HAM sebagaimana dikampanyekan," katanya.

Kepastian pengangkatan HM Prasetyo ini disampaikan oleh Seskab Andy Widjajanto. Pelantikan akan dilakukan di Istana Negara pada Kamis (20/11/2014) ini sekitar pukul 14.00 WIB.

Jadi janji Jokowi tidak akan mengangkat tokoh partai menjadi pejabat di pemerintahannya, hanya isapan jempo. Kolaborasi antara Nasdem dan PDIP, semua mempunyai tujuan dan kepentingan dengan masalah hukum bagi KIH?

Dibagian lain, Ketua KPK Abraham Samad, menganggap Prasetyo bukanlah figur yang layak menduduki jabatan Jaksa Agung. Sebagai lembaga penegak hukum, KPK tidak menyambut baik pilihan yang ditentukan oleh kepala negara. "Sangat tidak tepat," ujar Ketua KPK Abraham Samad kepada wartawan di Jakarta, Kamis (20/11).

Abraham tegas tidak setuju Prasetyo sebagai koleganya di sesama lembaga penegak hukum. Latar belakang Prasetyo sebagai seorang politisi Nasional Demokrat dipandang tidak layak mengurusi Kejaksaan Agung.

"Orang yang berlatar belakang politisi biasanya mempunyai konflik kepentingan. Padahal kejaksaan Agung adalah institusi penegakan hukum yang memerlukan sosok independen dan berintegritas," ujarnya.

Sebelumnya, dikabarkan telah terjadi pertemuan antara Paloh dan Jokowi di Istana Negara, sebelum nama Prasetyo dipilih. Ketika itu Jokowi meminta jaminan agar Prasetyo keluar dari NasDem agar lebih independen.
"Kalau tidak bisa melakukan itu dimungkinkan pergantian segera kata presiden," ujar Andi di Istana Negara, Kamis.

Selanjutnya, aktivis anti korupsi dari Indonesia Corruption Watch (ICW), Emerson Yuntho, mengatakan pengangkatan Prasetyo oleh Presiden Jokowi sebagai tanda duka cita. Alasannya, Prasetyo selama ini diketahui berkutat di bidang politik, yang dianggapnya sebagai tempat rawan terjadinya aksi korupsi.

"Ini berita duka cita. Politisi jadi Jaksa Agung, itu namanya mimpi buruk," kata Emerson, di Jakarta, Kamis (20/11). Dia menjelaskan, mimpi buruk itu akan dialami di ranah hukum Indonesia, karena ICW menilai sejarah politik Prasetyo di partai politik akan membuat sosok Jaksa Agung yang baru akan kehilangan independensi.

"Pasti akan rawan intervensi. Apalagi dari partai politiknya," ujarnya.

Emerson juga meyakini, keputusan Presiden Jokowi memilih HM Prasetyo sebagai Jaksa Agung merupakan bentuk transaksi politik dari partai pendukung Jokowi. "Dengan dipilihnya Prasetyo, sangat terlihat ada transaksi politik di antara partai pendukung Jokowi," kata dia.

Lebih lanjut, Emerson memprediksi, hukum di Indonesia kelak akan memiliki masa depan yang suram dengan dipilihnya Prasetyo. "Ke depannya pasti Madesu, jalan di tempat, stagnan," ujarnya. Jujurkah Jokowi?
http://www.voa-islam.com/read/indone....ZNzAtHga.dpbs

------------------------------------

Saya coba menganalisa, mengapa Pak Jokowi memilih professional partai Nasdem, bukan dari PDIP, sebagai Jagung sebagai berikut:

• Kalau yang dipilih dari kalangan PDIP, posisi beliau tidak nyaman, sebab Menhukham sudah berasal dari profesional partai PDIP.
  
• Prasetyo meskipun berasal dari partai, dia bukanlah seorang politisi ideologis sejak lahirnya, sepeti juga halnya dengan Jokowi dengan PDIP itu. Jadi paham golongannya tak terlalu fanatik hd partai.
  
• Kalau yang dipilih dari profesional non-partai, Jokowi masih meragukan 'loyalitas'nya, juga latar belakangnya di bidang yang akan digelutinya. Dengan memilih Prasetyo, Jokowi memilih orang yang paham "isi perut" Kejagung sehingga lebih mudah membenahinya (termasuk Mafia Hukum yang ada). Apalagi kemampuan intelejennya sewaktu menjabat Jaksa Agung Muda dulu cukup mapan.
  
• Prasetyo berasal dari Nasdem, yang politisinya masih bersih, belum pernah masuk ke pemerintahan sehingga belum ada yang terjerat kasus-kasus korupsi. Itu beda kalau yang diambilkan dari PDIP yang sarat korupsi itu.