PADALARANG—Konsep sementara tol laut akan menggunakan skema pendulum nusantara yang menghendaki pembatasan kapal di dua hub port internasional, yaitu Pelabuhan Kuala Tanjung dan Bitung. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Kementerian PPN/ Bappenas Dedy S Priatna mengatakan konsep sementara dengan dua pelabuhan ‘ruang tamu’ ini masih akan digodok.

Konsep yang digagas PT Pelindo II untuk mendukung sistem logistik nasional pada era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu masih menunggu persetujuan dari Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Andrinof Chaniago dan Presiden Joko Widodo,“Kepastiannya pada 15 Januari 2015. Kalau sudah keluar perpres RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2015-2019) nya, itulah yang dipakai,” ujarnya saat menghadiri media gathering Bappenas, Jumat (14/11).
Namun, pada saat kunjungan Jokowi ke China pekan lalu, Presiden China Xi Jinping tidak sepakat dengan pembatasan kapal asing yang hanya diperbolehkan sampai dua pelabuhan hub internasional. “Presiden Xi Jinping ingin China bisa terlibat hingga di pelabuhan yang ada di dalam, seperti Tanjung Priok,” ucap Dedy.

Selain hub port internasional, akan ada pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul yang menjadi hilir-mudiknya kapal-kapal di dalam negeri. Untuk pelabuhan utama atau pendulum, lanjut Dedy, setidaknya ada enam titik yang di siapkan agar mampu dilalui kapal-kapal besar berkapasitas 3.000 TEUs hingga 10.000 TEUs.

Keenam pelabuhan itu adalah Belawan, Batam, Tanjung Priok, Tanjung Perak, Makassar, dan Sorong. Pelabuhan yang juga disebut sebagai backbone ini berfungsi sebagai titik simpul atau hub regional bagi pelabuhan-pelabuhan di sekitarnya yang hanya bisa dilewati dengan kapal-kapal kecil. Pelabuhan sekitar hub regional atau pelabuhan pengumpul itu a.l. Banda Aceh, Dumai, Padang, Pangkal Pinang, Panjang, Cilacap, Lombok, Kupang, Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, Maloy, Halmahera, Ambon, Merauke dan Jayapura.

Menurutnya, 24 pelabuhan tersebut merupakan bagian dari 110 pelabuhan milik PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo). Namun, sambungnya, titik-titik pelabuhan bisa jadi berubah sesuai dengan kemauan Presiden. “Konsepnya ditentukan rencana teknokratik, nanti akan dievaluasi tim Jokowi. Namun, kemungkinan besar tetap yang ini,” katanya.

PROSES PENGERUKAN

Dedy mengungkapkan untuk mewujudkan konsep tol laut tersebut, perlu adanya proses pengerukan kembali pelabuhan-pelabuhan yang sudah ada, khususnya pelabuhan utama. Menurutnya, saat ini kedalaman pelabuhan-pelabuhan tersebut hanya 9—12 meter atau maksimal dilewati kapal berkapasitas 1.100 TEUs. Padahal, agar mampu dilewati kapal besar berkapasitas 3.000 TEUs hingga 6.000 TEUs saja, perlu ada pengerukan hingga kedalaman 20—24 meter.

Selain dari sisi kedalaman, sambungnya, perlu juga adanya pemanjangan dermaga. “Atau membuat yang baru supaya kapal besar bisa tambat ke situ. Ini belum ada studi detailnya.” Tidak cukup sampai di sana, jika pelabuhan-pelabuhan itu siap, sambung Dedy, pemerintah perlu mengembangkan industri perkapalan nasional.
( Sumber : aim-services.co.id )