TEMPO.CO, Jakarta - Juru bicara Partai Demokrat, Ruhut Sitompul, mengatakan DPR bakal rugi kalau mengajukan
interpelasi atau hak angket terhadap kebijakan Presiden Joko
Widodo yang menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi.
Musababnya, ujar Ruhut, kini rakyat senang dengan Jokowi. "Kalau DPR berseberangan dengan Jokowi, itu namanya
gantung diri," tutur Ruhut kepada Tempo, Rabu, 19 November
2014. "Apa enggak malu DPR?" Ruhut menepis anggapan bahwa DPR akan menolak alasan
Jokowi mengurangi subsidi energi melalui skema kenaikan harga
BBM tersebut. "Kalau yang Jokowi lakukan untuk kesejahteraan
rakyat, DPR mau ngomong apa?" kata Ruhut balik bertanya.
Lagi pula, kata Ruhut, DPR adalah representasi rakyat. "Tapi
kini rakyat di belakang Presiden." Ruhut memahami kenapa Jokowi tak berkonsultasi dengan DPR
sebelum memutuskan menaikkan harga BBM subsidi. Menurut
dia, kebijakan tersebut diambil karena DPR terbelah menjadi
dua koalisi besar. "Siapa yang suruh DPR ribut. Makanya, jangan
rakus jabatan dan kekuasaan," kata Ruhut. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengumumkan kenaikan
harga BBM sebesar Rp 2.000 per liter untuk jenis Premium dan
solar. Kenaikan harga ini diklaim sebagai usaha pemerintah
meningkatkan pemanfaatan anggaran belanja, dari sektor
konsumtif ke produktif

Sumber