Lagi-lagi keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di awal masa jabatannya berbuah kontroversi.

Pengangkatan HM Prasetya menjadi Jaksa Agung dikritik karena dia merupakan kader partai politik dari Partai Nasdem.

Ketua DPP Partai Gerindra, Desmond J. Mahesa, mengatakan cuma ada dua dugaan terkait langkah Jokowi memilih HM Prasetyo yang sebelum jadi politisi sempat menjabat Jaksa Agung Muda Pidana Umum (JAM Pidum).

Pertama, Prasetyo dipilih untuk penegakan hukum. Alasan kedua, ditujukan untuk mengamankan kasus-kasus hukum yang menyeret orang pemerintah.

"Nah, apa prestasi dia di kejaksaan?" tanya Desmond saat ditemui di gedung DPR, Senayan, Jakarta (Kamis 20/11).

Karena tidak ada prestasi Prasetyo yang menonjol selama di Kejaksaan Agung, Desmond pesimis penunjukan Prasetyo bertujuan penegakan hukum.

Menurutnya, Prasetyo yang disodorkan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, akan lebih berguna untuk mengamankan Presiden Jokowi dari kasus-kasus hukum yang akan dan sudah terjadi.

Salah satu kasus yang sudah menyeret Jokowi adalah perkara korupsi Transjakarta yang sampai sekarang ditangani Kejaksaan Agung. Kasus itu terjadi ketika Jokowi masih menjabat Gubernur DKI Jakarta.

"Soal pengangkatan HM Prasteyo itu, saya lebih condong yang (alasan) kedua," tandasnya.

http://politik.rmol.co/read/2014/11/...asus-Presiden-

Angkat HM Prasetyo jadi Jaksa Agung, Presiden Joko Widodo (jokowi) dinilai tersandera oleh partai politik pendukung. HM Prasetyo adalah politisi Partai NasDem dan mantan jaksa agung muda pidana umum (Jampidum).

"Pengangkatan HM Prasetyo sebagai Jaksa Agung petanda bahwa Jokowi tersandera oleh partai politik," kata Ketua Setara Institute Hendardi kepada RMOL, Kamis (20/11).

Kepastian Jokowi memilih politisi Partai Nasdem itu menjadi Jaksa Agung disampaikan Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto siang tadi.

Namun Andi mengaku tidak mengetahui apa dasar pertimbangan Jokowi memilih Prasetyo. Namun dia mengakui kalau kedatangan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh ke Istana dan bertemu Jokowi kemarin untuk membahas penunjukan Jaksa Agung.

Hendardi menegaskan lagi, dengan diangkatnya Prasetyo bisa dijadikan indikator awal bahwa cita-cita pemajuan pemberantasan korupsi dan peradilan HAM bakal jalan di tempat.

"Performa buruk penegakkan hukum dengan Jaksa Agung dan Menkumham (Yasonna Laoly) yang keduanya dari parpol terjadi di era Jokowi. Tak itu saja Jokowi pun diprediksikan gagal memenuhi janji penegakan HAM seperti yang dikampanyekan," demikian Hendardi.

http://politik.rmol.co/read/2014/11/...i-Makin-Gelap-