TEMPO.CO, Yogyakarta - Deklarasi struktur permanen Koalisi Merah Putih Daerah Istimewa Yogyakarta diwarnai kecaman terhadap kebijakan Presiden Joko Widodo yang menaikkan harga bahan bakar minyak. "Turunkan Jokowi," teriak massa koalisi dalam deklarasi yang berlangsung di Taman Hiburan Rakyat Purowisata Yogyakarta, Kamis sore, 20 November 2014. Teriakan itu terdengar berkali-kali dari kerumunan massa deklarasi. "Ganti Prabowo," teriak para peserta.

Deklarasi struktur permanen Koalisi Merah Putih Yogyakarta dihadiri petinggi koalisi di tingkat pusat. Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Majelis Pertimbangan PAN Amien Rais. Keduanya datang bersamaan di lokasi. Disusul Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie bersama rombongan pejabat partai, salah satunya Akbar Tandjung. Selain mereka, ada juga Presiden PKS Anis Matta, bekas Ketua Umum PPP Suryadharma Ali dan penggantinya, Djan Faridz.

Adapun PBB, diwakili oleh Sukmo Harsono. Dalam sambutan, Ketua Pemenangan Pemilu PBB itu mengatakan prihatin atas kenaikan harga BBM sebesar Rp 2.000 per liter. Dia juga mempertanyakan apakah keputusan pemerintah itu menjadi pertanda adanya peristiwa yang terjadi pada dua bulan atau dua tahun mendatang. "Wallahu alam bishawab," katanya tanpa menjelaskan peristiwa yang dimaksud. Ia langsung melanjutkan dengan meminta bantuan pada KMP agar PBB bisa meraih kembali kursi di DPR RI.

Di depan para petinggi KMP itu, enam pimpinan partai politik DIY menandatangani kesepakatan koalisi permanen. Mereka adalah Ketua Golkar DIY Gandung Pardiman, Ketua PAN DIY Immawan Wahyudi, Ketua PBB DIY Yunohedi, Ketua PPP DIY Syukri Fadholi, Ketua Gerindra DIY Nuryanto, dan Ketua Demokrat DIY Sukedi.

Koalisi ini bekerjasama secara tetap dalam beberapa hal. Di antaranya dalam menggalang kekuatan di DPRD tingkat provinsi dan kabupaten serta mendukung calon kepala daerah bersama-sama. "Sejak lama kami memimpikan deklarasi ini," kata Gandung Pardiman.