Merdeka.com - Serapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta tahun 2014 terendah sepanjang sejarah. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta Heru Budi hartono mengatakan, penyerapan tahun ini hanya sekitar 35-45 persen.

"Paling tinggi sampai akhir tahun mungkin 35-40 persen, saya optimis bisa. Serapan anggaran ini paling rendah, karena sebelumnya rata-rata serapan paling rendah itu 60 persen, pas krisis tahun 2000 juga sekitar itu serapannya," ungkapnya di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (17/11).

Heru menambahkan, serapan anggaran baru mencapai sekitar 31 persen dari total anggaran sebesar Rp 72 miliar. Hal ini dikarenakan adanya peralihan pengadaan barang dan jasa melalui Unit Layanan Pengadaan barang dan jasa Pemerintah (ULP) DKI serta sistem e-budgeting.

"Tahun ini banyak transisi, jadi mohon dimaafkan," jelasnya.

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DKI yang paling rendah menyerap anggaran adalah Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Dishub hanya mampu menyerap anggaran 4,7 persen. Penyebabnya karena adanya kasus pengadaan Transjakarta dan bus sedang berkarat pada tahun anggaran 2013.

Karena adanya kasus tersebut, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) memutuskan untuk mencoret pengadaan Transjakarta dan bus sedang senilai Rp 3,2 triliun pada APBD 2014. Sedianya uang itu digunakan untuk pembelian 3.000 unit bus sedang dan 1.000 unit bus Transjakarta.

Penyerapan terendah selanjutnya adalah Dinas Pekerjaan Umum (PU) DKI Jakarta. Karena sampai saat ini baru bisa menggunakan anggaran sebesar 13 persen dari Rp 6,29 triliun. Padahal Rp 6,156 triliun digunakan untuk belanja langsung.

"Dinas PU ada pembelian lahan yang terkendala. Pengerukan waduk tetap jalan terus, JEDI juga sudah dikerjakan programnya tapi belum dibayar. Mungkin Silpa (sisa lebih penggunaan anggaran) nya Rp 15 triliun," jelas Heru.

Sementara itu dua SKPD tercatat berkinerja baik dengan serapan tinggi, yakni; Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan. Dinas Pendidikan mampu menyerap anggaran hingga 56 persen dari total anggaran Rp 13 triliun. Serapan anggaran dua SKPD itu tinggi karena programnya termasuk biaya langsung, yakni Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Sehat (KJS).


http://www.merdeka.com/jakarta/penye...g-sejarah.html

harus masuk muri nih dan dicatat dalam tinta emas
mau pake modus apalagi hok.. mo royal ngasih hibah ke tetangga, mau dijadiin penyertaan modal BUMD.. mo bilang ga bisa kerja gak apa2, asal gak dikorupsi.. Atau mo pake teknik bacot buat pengalihan, ngomentarin FPI, nyalahin anak buah, dll