JAKARTA, KOMPAS.com — Fraksi PKS secara tegas menolak kenaikan harga BBM bersubsidi. Namun, PKS memberikan 12 solusi kepada pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk mengatasi persoalan ini.

Ketua F-PKS Jazuli Juwaini mengatakan, solusi pertama yang dapat dilakukan pemerintah yakni melakukan pembenahan dalam pengambilan kebijakan energi. Pemerintah seharusnya dapat mengambil kebijakan ketahanan energi nasional di atas kepentingan jangka pendek. Kemudian, pemerintah perlu melakukan diversifikasi energi, di samping juga melakukan pengokohan infrastruktur energi.

Selain itu, pemerintah juga perlu memperbaiki sistem tranportasi masal, termasuk konversi BBM ke bahan bakar gas.

"Kelima, pemerintah harus meningkatkan lifting minyak. Peningkatan lifting minyak harus disertai audit oleh auditor independen," kata Jazuli di Kompleks Parlemen, Selasa (18/11/2014).

Selanjutnya, pemerintah perlu melakukan audit efisiensi impor BBM dan kontrak perlindungan harga (hedging) BBM. Di samping itu, pemerintah juga perlu melakukan real time monitoring terhadap lifting minyak tersebut.

"Kemudian, pemerintah harus melakukan upaya serius untuk mengolah minyak bagian pemerintah di kilang-kilang dalam negeri," katanya.

Dalam hal target, ia menambahkan, pemerintah perlu membuat target yang jelas, terutama untuk pembangunan kilang dan SPBU baru. Di samping itu, kinerja BUMN khususnya yang bergerak di bidang energi harus diperbaiki. Pemerintah harus mendorong agar Pertamina dan PLN memanfaatkan fasilitas hedging agar mendapatkan harga tetap.

"Usul terakhir, pemerintah harus meningkatkan lifting minyak bumi dengan mengoptimalkan reserve proven minyak bumi nasional melalui kegiatan eksplorasi di sektor hulu," tandasnya.



hati2 ya kalo bicara ini thread suci...jadi silahkan kebebasannya dibicarakan secara hati2


sumur : http://nasional.kompas.com/read/2014...paign=related&