- Beranda
- Komunitas
- News
- Berita dan Politik
PDI-P: Realokasi Subsidi BBM Demi Mempercepat Pembangunan Nasional
TS
mubarak.zimah
PDI-P: Realokasi Subsidi BBM Demi Mempercepat Pembangunan Nasional
Jakarta - Ketua Fraksi PDI Perjuangan (PDI-P) MPR RI, Ahmad Basarah menyatakan, pihaknya mendukung penuh kebijakan Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) yang baru saja menaikkan harga bahan bakar minyak sebagai konsekuensi realokasi subsidi BBM ke sektor yang lebih produktif bagi warga miskin.
Basara menegaskan, kebijakan itu sama sekali tak dipengaruhi oleh harga minyak di pasar internasional. Kebijakan itu adalah murni sebuah pilihan kebijakan, yang menanggapi situasi perekonomian nasional, serta kebutuhan pembangunan secara holisitik.
"Sudah dikatakan, kita ingin membangun kemandirian ekonomi, kebudayaan yang berkepribadian, dan ketegasan berpolitik, dan dalam hal kebijakan, pemerintah menaikkan harga BBM dengan mencabut subsidi BBM dan merealokasinya ke sektor-sektor riil yang lebih langsung dirasakan manfaatnya oleh rakyat miskin. Itu tidak ditentukan faktor internasional seperti fluktuasi harga minyak dunia," jelas Basarah di Jakarta, Selasa (18/11).
"Keputusan itu (adalah) keputusan tepat dan bijaksana, untuk tidak membiarkan polemik terlalu lama yang bisa menimbulkan berbagai ekses. Apakah itu ekses kenaikan harga BBM, kenaikan bahan pokok, atau ekses sospol lainnya."
Dia mengakui bahwa kebijakan itu berpotensi menghasilkan kritik di parlemen. Dalam demokrasi, kata dia, setiap kebijakan memang berhak dikritik atau dikontrol masyarakat, termasuk lewat parpol di DPR.
"Itulah konsekuensi negara demokratis, harus siap dikritisi. Tugas pemerintah adalah menjawab kritik itu secara konstruktif dan logis, di atas kepentingan rakyat semuanya," jelas dia.
Sementara terkait dukungan itu, yang dianggap berbeda dengan sikap PDI-P yang selalu menolak kenaikan harga BBM di masa pemerintahan Susilo Bambang Yudoyono, Basarah menjawab bahwa secara teoritis, kondisi ekonomi dan politik dinamis. "Situasi sebulan lalu bisa saja berubah berdasarkan faktor determinan yang mempengaruhinya," kata dia.
Menurutnya, perubahan sikap itu harus dilihat dalam konteks nasional yang banyak masalah, akibat manajemen pemerintahan sebelumnya yang kurang efektif.
"Prinsipnya, ini pilihan kebijakan dalam konteks kepentingan nasional kita, sebab selama ini kita terjebak dalam tingginya impor, pajak macet, dan lain-lain. Harus ada kebijakan terobosan dan revolusioner untuk mematahkan mata rantai pemborosan APBN selama ini," jelas Basarah.
"Kita memang harus memilih. Apakah kita akan selalu terbenam dalam situasi dimana pembangunan harus melambat karena beban subsidi, sehingga potensi masuk utang baru, atau ada kebijakan revolusioner memutusnya. (Atau) Memutus demi membiayai pelaksanaan program Nawa Cita Jokowi-JK yang dibutukan masyarakat kecil dan miskin."
http://www.beritasatu.com/nasional/2...-nasional.html
Basara menegaskan, kebijakan itu sama sekali tak dipengaruhi oleh harga minyak di pasar internasional. Kebijakan itu adalah murni sebuah pilihan kebijakan, yang menanggapi situasi perekonomian nasional, serta kebutuhan pembangunan secara holisitik.
"Sudah dikatakan, kita ingin membangun kemandirian ekonomi, kebudayaan yang berkepribadian, dan ketegasan berpolitik, dan dalam hal kebijakan, pemerintah menaikkan harga BBM dengan mencabut subsidi BBM dan merealokasinya ke sektor-sektor riil yang lebih langsung dirasakan manfaatnya oleh rakyat miskin. Itu tidak ditentukan faktor internasional seperti fluktuasi harga minyak dunia," jelas Basarah di Jakarta, Selasa (18/11).
"Keputusan itu (adalah) keputusan tepat dan bijaksana, untuk tidak membiarkan polemik terlalu lama yang bisa menimbulkan berbagai ekses. Apakah itu ekses kenaikan harga BBM, kenaikan bahan pokok, atau ekses sospol lainnya."
Dia mengakui bahwa kebijakan itu berpotensi menghasilkan kritik di parlemen. Dalam demokrasi, kata dia, setiap kebijakan memang berhak dikritik atau dikontrol masyarakat, termasuk lewat parpol di DPR.
"Itulah konsekuensi negara demokratis, harus siap dikritisi. Tugas pemerintah adalah menjawab kritik itu secara konstruktif dan logis, di atas kepentingan rakyat semuanya," jelas dia.
Sementara terkait dukungan itu, yang dianggap berbeda dengan sikap PDI-P yang selalu menolak kenaikan harga BBM di masa pemerintahan Susilo Bambang Yudoyono, Basarah menjawab bahwa secara teoritis, kondisi ekonomi dan politik dinamis. "Situasi sebulan lalu bisa saja berubah berdasarkan faktor determinan yang mempengaruhinya," kata dia.
Menurutnya, perubahan sikap itu harus dilihat dalam konteks nasional yang banyak masalah, akibat manajemen pemerintahan sebelumnya yang kurang efektif.
"Prinsipnya, ini pilihan kebijakan dalam konteks kepentingan nasional kita, sebab selama ini kita terjebak dalam tingginya impor, pajak macet, dan lain-lain. Harus ada kebijakan terobosan dan revolusioner untuk mematahkan mata rantai pemborosan APBN selama ini," jelas Basarah.
"Kita memang harus memilih. Apakah kita akan selalu terbenam dalam situasi dimana pembangunan harus melambat karena beban subsidi, sehingga potensi masuk utang baru, atau ada kebijakan revolusioner memutusnya. (Atau) Memutus demi membiayai pelaksanaan program Nawa Cita Jokowi-JK yang dibutukan masyarakat kecil dan miskin."
http://www.beritasatu.com/nasional/2...-nasional.html
0
1.6K
23
Komentar yang asik ya
Urutan
Terbaru
Terlama
Komentar yang asik ya
Komunitas Pilihan