Efek DOMINO



Kenaikan harga BBM terutama akan berdampak pada sektor yang menggunakan BBM sebagai pendukung operasionalnya. Salah satunya adalah sektor angkutan dan logistik, yakni sektor transportasi, dengan beberapa emiten seperti PT Express Transindo Utama Tbk (TAXI) dan PT Adi Sarana Armada Tbk (ASSA). Perusahaan distribusi seperti PT Enseval Putra Megatrading Tbk (EPMT) juga akan terimbas kenaikan harga BBM bersubsidi.
Di samping itu, emiten yang bergerak di sektor produksi dan distribusi semen juga ikut terkena dampak negatif dari kenaikan harga premium. Sebab, menurut David, selama ini beban distribusi menjadi beban yang paling besar bagi emiten semen, yang menyerap sekitar 30% dari belanja perusahaan. "Dengan kenaikan harga BBM, beban akan semakin besar. Laba emiten berpotensi tergerus," tutur David.

Dia memperkirakan, penurunan laba akibat kenaikan harga BBM bisa berkisar 7%-10%. Namun, penurunan tersebut hanya akan berdampak sementara. "Dampaknya akan terjadi sekitar tiga hingga empat bulan atau satu kuartal berjalan. Setelah itu akan menyesuaikan seperti semula," prediksi David.

Setiawan Effendi, analis Phintraco Securities menambahkan, emiten sektor manufaktur berbasis industri juga berpotensi terkena efek yang besar dari pemangkasan subsidi BBM. "Sektor manufaktur dan industri banyak menggunakan BBM, seperti solar untuk produksinya," ujar dia.
Di samping itu, inflasi yang umumnya akan naik pasca kenaikan harga BBM subsidi, ikut menekan sektor barang konsumen (consumer goods) dan sektor ritel. "Emiten harus menanggung beban biaya distribusi yang lebih besar. Harga barang juga umumnya bisa dinaikkan, tetapi daya beli konsumen berkurang. Ini akan membuat laba bersih emiten consumer goods berpotensi menyusut," jelas Setiawan.

Dengan lonjakan inflasi, lanjut Setiawan, ada potensi Bank Indonesia (BI) menaikkan suku bunga acuan atau BI rate. Dengan demikian, giliran sektor properti dan perbankan yang bisa terkena efek domino dari kenaikan BBM tersebut.

Sedangkan Thendra Chrisnanda, analis BNI Securities berpendapat, sektor otomotif akan lebih berat jika harga BBM bersubsidi naik. "Berkaca dari kenaikan harga BBM bersubsidi beberapa tahun lalu, penjualan kendaraan sempat anjlok hingga 40%," ungkap Thendra.

"Dengan peningkatan harga BBM, secara umum laba bersih emiten dari sektor yang terkena dampaknya akan menyusut. Hal ini akan mempengaruhi persepsi investor. Artinya, mereka (investor) akan menurunkan nilai wajar suatu perusahaan dan harga saham tersebut bisa terkoreksi," jelas Thendra.(KONTAN/ Cindy Silviana Sukma )

Inflasi lebih tinggi
Sejumlah pengamat ekonomi lain berpandangan mirip.
"Industri makan-minum membutuhkan BBM untuk produksi, distribusi dan bahan baku. Kenaikan BBM setinggi Rp1.500 akan menyebabkan kenaikan harga pangan sedikitnya 5-10%."
Adhi S Lukman
Enny Sri Hartati, Direktur INDEF, lembaga analisis ekonomi, berpendapat harga BBM yang dinaikkan tidak akan mengerek inflasi terlalu tinggi apalagi menyebabkan guncangan ekonomi.
"Hitungan kami cuma 2,2%. Yang jadi faktor pemberat itu adalah proses pengambilan keputusan yang bertele-tele sehingga ekspektasi inflasi malah jauh lebih tinggi dari yang sesungguhnya,"kata Enny.
Akibatnya, dari simulasi kasar yang dilakukan INDEF, inflasi tahun ini bisa meroket hingga 8%, meski 'tidak akan mencapai dua digit'.
Ekonom dari berbagai lembaga lain, termasuk sejumlah bank swasta hingga Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik, umumnya meramal inflasi akan mencapai 6-8%, melebihi target pemerintah tahun ini 5,3%.

Ongkos naik

Sejumlah komponen penyumbang utama kenaikan inflasi, di luar naiknya harga BBM, adalah harga makanan-minuman serta tarif transportasi.
Keduanya mengklaim BBM sebagai salah satu elemen utama, bahkan terbesar, dalam komponen ongkos produksi dan distribusi.
"Industri makan-minum membutuhkan BBM untuk produksi, distribusi dan bahan baku. Kenaikan BBM setinggi Rp1.500 akan menyebabkan kenaikan harga pangan sedikitnya 5-10%," kata Adhi S Lukman, Ketua Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia, GAPPMI.
Beberapa tahun terakhir dunia industri sudah tak lagi menikmati subsidi BBM, tetapi menurut Adhi, naiknya harga minyak dunia juga menjadi pendongkrak meroketnya ongkos produksi.
"Ya kami kan harus menyesuaikan harga juga akhirnya," kilah Adhi.
Meski terbilang besar, kenaikan ini menurutnya jauh lebih ringan dari pada situasi tahun 2008, saat harga BBM juga naik hingga Rp6.000.
"Saat itu situasi global sedang diguncang krisis pangan, jadi harga makanan-minuman tidak terkendali. Harganya naik sampai 15-30%," tambahnya.
Momok kenaikan harga lain muncul dari sektor transportasi, yang selalu menaikkan tarif saat kenaikan harga BBM terjadi.
Demo antikenaikan harga BBM
Buruh termasuk kelompok yang paling rentan kena imbas kenaikan harga BBM.
"Kami tidak punya pilihan karena harga BBM itu merupakan 30% komponen biaya industri transportasi, paling besar dibanding komponen suku cadang atau lainnya," kata Ketua Organisasai Angkutan Darat, Organda DKI, Soedirman.
Dengan harga BBM naik 33%, menurut Soedirman, kenaikan tarif angkutan yang masuk akal adalah 35%, tuntutan yang menurut Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Radjasa "terlalu besar dan harus dirundingkan kembali'.
Menurut Hatta, kenaikan tarif angkutan masuk akal bila tak lebih dari 10-20%. Tetapi menurut Soedirman, hitungan itu justru tak bernalar.
"Itulah kalau tak paham soal angkutan tapi berkomentar. Bagaimana pengusaha (angkutan) dituntut peremajaan, memberi layanan yang safety dan nyaman, kalau tarifnya selalu murah?" kritik Soedirman pedas.
Sampai kini, tarif angkutan menyesuaikan dengan penaikan harga BBM baru, belum lagi dibicarakan antara Organda dengan pemerintah.

Subsidi sejati

Apapun pertimbangan menaikkan harga BBM, bagi kalangan miskin atau nyaris miskin, impliaksinya hanya satu: kenaikan harga kebutuhan pokok.
"Belum karuan naik aja, sudah pada naik semua, sembako dan lain-lain. Orang gaji naik cuma 10-20% ini malah lebih," protes Suryati, seorang buruh anggota Federasi Serikat Pekerja Metal Seluruh Indonesia, FSPMI asal Bekasi, yang pekan lalu turut berdemo ke depan Istana Merdeka.
Buruh lain, seperti Freddy yang datang dari Pasar Minggu, kurang lebih mengeluhkan hal yang sama.
"Enggak mungkin dalam kondisi begini naikin harga BBM, karena gaji buruh juga belum mencukupi."
Sebaliknya menurut pemerintah, tak mungkin kas negara terus-menerus dipakai untuk menambal subsidi BBM karena sektor lain menjadi terbengkalai.
Menurut catatan Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, tahun lalu besaran subsidi kesehatan hanya Rp43,8 triliun, infrastruktur Rp125,6 triliun, bantuan sosial Rp70,9 triliun, sementara subsidi BBM menyedot dana paling besar, Rp165,2 triliun.
Padahal itu belum termasuk subsidi listrik yang berjumlah Rp90 triliun, sehingga secara total subsidi energi APBN 2011 mencapai Rp255 triliun.
Realisasi subsidi BBM juga cenderung membengkak dari angka acuan karena konsumsi BBM yang tak terkendali.
Tahun 2010 misalnya, subsidi BBM yang mestinya habis pada hitungan Rp69 triliun kemudian membesar menjadi Rp82,4 triliun. Hal sama terulang pada 2011 dimana anggaran subsidi Rp96 triliun kemudian bengkak menjadi hampir dua kali, yakni Rp165,2 triliun.
Akibatnya kesempatan berinvestasi dalam bentuk infrastruktur dan pembangunan nonfisik, termasuk kesehatan dan pendidikan, menjadi lebih sedikit.
Pengurangan subsidi BBM, menurut pemerintah, akan dialihkan sebagian pada program infratsruktur, meski belum jelas apa saja bentuknya dan bagaimana realisasinya.
Enny Sri Hartati dari INDEF menilai situasi ini sangat tak adil bagi kelompok miskin.
"Katanya subsidi untuk kaum miskin. Padahal pengertian miskin menurut BPS kan mereka yang tak mungkin punya motor atau mobil, karena pendapatannya hanya Rp300 ribu (per bulan),"tegas Enny.
Pengurangan subsidi BBM, menurut Enny, bisa lebih tepat sasaran kalau kemudian diarahkan pada pembangunan infrastruktur atau program pengentasan kemiskinan lain.
"Itu makna subsidi yang sejati; kembalikan kepada kelompok yang paling miskin, 30 jutaan lho jumlahnya."

sumber : http://www.bbc.co.uk/indonesia/lapor...alimpact.shtml