TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -
Gerakan muda Hati Nurani Rakyat
(Gema Hanura) menuding
pemerintahan sebelumnya yakni
pemerintahan SBY-Boediono berada
dibalik membengkaknya konsumsi
Bahan Bakar Minyak (BBM)
bersubsidi. Alhasil pemerintahan
sekarang yakni pemerintahan
Jokowi-JK terkena dampaknya
akibatnya tertekannya APBN.
"Membengkaknya konsumsi BBM
bersubsidi dipengaruhi oleh
kegagalan pemerintahan yang lalu
dalam mengatasi penyelundupan
BBM bersubsidi," ungkap Anggota
DPP Gema Hanura, Nasrun
Marpaung, dalam keterangan
persnya di Cikini, Jakarta, Minggu
(16/11/2014).
Menurut dia, pemerintahan SBY juga
telah membiarkan berlangsungnya
praktek-praktek yang merugikan
dalam tata niaga minyak nasional.
Baik itu dalam pengadaan BBM
bersubsidi maupun pengadaan
minyak mentah dan penjualan
produk minyak.
Selain itu, pemerintahan yang lalu
juga dituding tidak menjalankan
kewajiban menyediakan transportasi
publik yang layak dan Terjangkau
untuk seluruh masyarakat.
Kondisi ini membuat masyarakat
dihadapkan pada situasi yang nyaris
tanpa pilihan selain memaksakan diri
memiliki kendaraan sendiri yang
kemudian juga difasilitasi oleh
Pemerintah dengan mengeluarkan
kebijakan mobil murah.
Akibatnya, kata Marpaung,
pertumbuhan jumlah kendaraan
bermotor menjadi tidak terkendali
dan mendorong membengkaknya
konsumsi BBM bersubsidi. Bahkan
sampai melampaui kuota yang telah
diatur melalui undang-undang.
Pemerintahan sebelum Jokowi juga
dituding tidak pernah menghitung
secara berdaulat harga pokok
produksi BBM subsidi untuk
digunakan sebagai dasar
penghitungan besaran subsidi yang
nyata dalam APBN.
Karena selama ini, ujar Marpaungm,
besaran subsidi BBM dihitung
dengan menggunakan harga pasar
minyak dunia, yang selain
menunjukkan besaran yang nyata
juga bertentangan dengan UUD 1945.

sumber: http://m.tribunnews.com/bisnis/2014/...an-bbm-subsidi
--------------------------------------
lagi lagi...selalu disalahin