Jakarta, -- Ketua Badan Perfilman Indonesia (BPI) Alex Komang mengeluhkan minimnya perhatian pemerintah terhadap industri perfilman Indonesia.

Salah satu contohnya adalah kurang konsekuensi pemerintah dalam menguatkan peran BPI.

"BPI lahir karena amanat Undang -Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman. Namun, saya merasa BPI lahir tanpa dorongan penuh dari pembuat UU tersebut," kata Alex saat acara Jakarta International Film Festival, Epicentrum, Jakarta, Jumat (14/11).

Ia juga menyebutkan anggaran yang diberikan untuk BPI pada 2015 adalah sebesar Rp 6 miliar. "Tapi rasanya ini cuma basa-basi," kata Alex. Padahal, BPI yang baru dilahirkan pada Januari lalu sudah memegang banyak pekerjaan rumah.

Alex menambahkan, "Untuk anggaran, sebenarnya permintaan kami 10 kali lipat dari jumlah itu. Anggaran 6 miliar tidak akan cukup untuk semua program yang telah diamanatkan."

Alex merasa prihatin karena banyaknya sineas Indonesia yang kesulitan hadir di festival film luar negeri.

"Banyak sineas Indonesia yang diundang ke festival film di luar negeri karena filmnya diapresiasi di sana, tetapi sering kali tidak bisa hadir. Ini mesti dibantu," tuturnya.

Lebih lanjut, Alex mengatakan dana yang dianggarkan untuk film dari Kemendikbud sebenarnya cukup besar. Namun, hasilnya tidak terlihat.

Program yang harus dijalankan BPI pada 2015, di antaranya: pendukungan pendanaan pelaku kegiatan perfilman, pendukungan pendanaan festival film, pendanaan riset dan penerbitan publikasi perfilman, seminar produk hukum perfilman, dan lainnya.

Banyaknya program yang berhubungan dengan pendukungan pendanaan ini membuat BPI memerlukan dana yang besar untuk merealisasikan seluruh programnya.

"Pada saat peralihan pemerintahan, kami sudah melakukan pendekatan ke kementerian terkait untuk mendukung kami," katanya.

Menurutnya, urusan film sebaiknya masuk di bawah Kementeriaan Pendidikan dan Kebudayaan. "Film adalah produk kebudayaan dan harus terus dipelihara dan dijaga," tuturnya.

(mer/mer)