Jika Jokowi Lantik Ahok, KMP DKI Jakarta Siapkan Langkah Hukum

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jakarta, M Taufik, tak akan pasrah apabila Presiden Joko Widodo, mengeluarkan surat keputusan resmi untuk melantik Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama yang akrab disapa Ahok menjadi gubernur.

Menurut politisi Partai Gerakan Indonesia Raya itu nantinya yang akan melantik gubernur DKI Jakarta itu adalah Menteri Dalam Negeri. Pelantikan dilakukan berdasarkan surat keputusan presiden yang telah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo.

Namun Taufik menambahkan KMP Jakarta akan menempuh jalur lainnya.

“Yang bisa menentukan tanggal pelantikan itu presiden. Karena yang akan melantik itu presiden. Oleh Mendagri atas nama presiden. Kalau kalau presiden setuju ya silakan. Tapi pastinya akan ada sikap lainnya dari kami,” kata Taufik di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat 14 November 2014.

Menurut Taufik, apabila presiden setuju Ahok menjadi gubernur, maka KMP Jakarta akan menempuh jalur hukum. Taufik mengatakan saat ini yang diutamakan KMP Jakarta adalah meluruskan apa yang telah disepakati dalam rapat pimpinan. Rapat digelar sebelum sidang paripurna istimewa pengumuman Ahok menjadi gubernur dilaksanakan.

Taufik mengatakan dalam rapat pimpinan sebelumnya telah disepakati sebelum menggelar rapat peripurna itu secara bersama-sama DPRD DKI Jakarta akan terlebih dahulu berkonsultasi dengan Mahkamah Agung dan Kementerian Dalam Negeri.

“Nanti semua jalur akan kami tempuh. Saat ini kita hanya ingin meluruskan. Karena ini mau ketok palu untuk memimpin Jakarta selama lima tahun. Itu kan terjadi kesepakatan kemarin kami akan konsultasi dulu, kepada lembaga resmi bukan kepada lembaga abal-abal,” katanya.

http://www.ruangpojok.com/berita/politik/jika-jokowi-lantik-ahok-kmp-dki-jakarta-siapkan-langkah-hukum.html