Demokrasi saat ini sudah banyak diperbincangkan bahkan diagung-agungkan yang katanya sebagai solusi dari suatu permasalahan. Katanya sich, demokrasi itu sebuah kebebasan berpendapat setiap individu. Tapi pendapat yang bagaimana gan…?


menurut pengetahuan yang saya dapat, demokrasi itu sebuah kebebasan setiap individu, meskipun individu tersebut orang awam artinya orang tersebut tidak mengerti masalah yang sedang dihadapi, dan dia seakan-akan dipaksa untuk memberikan pendapatnya, secara otomatis pasti dia memberikan pendapat sesuka hatinya, meskipun pendapatnya itu bertentangan dengan agama, nilai moral, atau nilai2 kebenaran lainnya. Kalo udah kayak gitu, apakah demokrasi itu sejalan dengan Nilai-nilai kebenaran? Dan apakah demokrasi akan membawa kejayaan untuk penganutnya?

Kemudian, dalam mengentaskan masalah, Pemungutan suara atau biasa disebut dengan votingsering digunakan oleh lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi baik dalam sebuah negara maupun dalam sebuah perkumpulan biasa, di dalam mengambil sebuah sikap atau dalam memilih seorang pimpinan dan lain-lain. Cara ini sudah menjadi sesuatu yang gak asing lagi di mata kita, karena semua permasalahan diselesaikan dengan cara mengambil suara mayoritas atau dengan pemungutan suara itu. Dengan pemungutan suara secara otomatis siapa saja / masyarakat umum bisa dilibatkan di sini. Sekalipun dia adalah orang yang awam (atau buta) mengenai parameter terbaik dalam menuntaskan masalah.
s

Lalu, Apa yang terjadi di Negara kita? Negara ini menggunakan voting sebagai penentu untuk menentukan siapa pemimpin Negara, Daerah, dll. Cara ini digunakan oleh negara demokrasi seperti Indonesia. Dengan pemungutan suara (demokrasi) menentukan seorang pemimpin dengan pelaksanaannya yang dinamakan dengan PEMILU (Pemilihan Umum), seperti yang telah dijelaskan di atas. Dengan pemilu, seluruh rakyat memilih calon pemimpin negara (yang dikasih nama Presiden itu). Jadi, seluruh warga baik yang awam maupun yang cerdas atau yang berpendidikan, berhak menentukan pemimpinnya yang nantinya dia yang menjalankan roda pemerintahan di negara tersebut.Kekuasaan / kedaulatan itu semuanya berada di tangan rakyat secara mutlak. Pertanyaannya, apakah Rakyat yang diberikan kedaulatan itu sudah benar2 CERDAS?

Dengan cara dan praktek voting gini bisa aja seorang yang gak layak menjadi pemimpin (Pemabuk, Koruptor, Pemerkosa, dll) keluar menjadi pemenangnya gara-gara dia menguasai Media untuk mencuci otak masyarakat. Seseorang yg melakukan pencitraan secara massif, Mencitrakan dirinya bak malaikat, dan mencitrakan lawannya bak monster jahat. Terus gimana nasib negara ini kalo yang jadi pemimpin itu adalah golongan munafik? Adapun yang pantas dan berhak menjadi pemimpin malah tersingkir atau malahan gak dipandang sama sekali!

Padahal jauh sebelum lahirnya Demokrasi, diberbagai belahan dunia ini, banyak literature yang menjelaskan bahwa dalam menentukan pemimpin atau memberi amanat itu hanya kepada yang mampu menerima dan melaksanakan amanat tersebut,artinya dia mampu dan termasuk dalam kriteria seorang pemimpin mengingat Kepemimpinan adalah sebuah amanat yang sangat agung, yang menyangkut tentang seluk-beluk kehidupan manusia. Oleh karena itu amanat ini harus diserahkan kepada yang berhak menerimanya menurut pandangan “Mana yang Terbaik” bukan “Mana yang Terbanyak”. Adapun kriteria umum seseorang yang ditunjuk menjadi pemimpin adalah :
1) berilmu pengetahuan, minimal untuk mengetahui apakah undang-undang yang dibuat para mujtahid sah menurut hukum agama dan peraturan-peraturan lainnya; 2) bersifat jujur dan saleh, tidak melupakan Agama dalam berkeputusan ; 3) bertindak adil dalam menjalankan segala tugas pemerintahan. Dalam hal ini, Proses pemungutan suara bukanlah cara yang tepat untuk penyerahan amanat tersebut. Karena cara itu tidak bisa menjamin kalo amanat itu tersampaikan kepada yang berhak.

Lebih Lanjut, Musyawarah didefinisikan dengan mengeluarkan pendapat setiap anggota musyawarah itu. Lalu, siapa-siapa saja yang berhak mengeluarkan pendapat itu? Dan anggota musyawarah itu siapa? Nah, yang berada di Majelis Permusyawarahan itu adalah “orang yang berkompeten untuk melepas dan mengikat”. Nah, sekarang udah jelas nich, siapa yang berada di Majelis Permusyawarahan itu, yakni orang-orang yang berkompeten di bidangnya masing-masing, seperti Ulama, Kepala Negara, dan para pemuka masyarakat yang berusaha mewujudkan kemaslahatan rakyat.

Back to Democracy, Tak bisa dibantah bahwa dalam masyarakat yang menerapkan sistem ini, lahirlah paham-paham yang terpisah satu sama lain, kemudian apabila pengikutnya fanatik dan buta dengan pihak masing-masing, akhirnya membawa perpecahan dan kekacauan disebuah masyarakat.Begitulah dalam alam demokrasi, masyarakat cenderung kehilangan standar nilai baik-buruk karena siapapun berhak mengklaim baik-buruk terhadap sesuatu, masyarakatnya bersikap “apapun boleh” sehingga arah pembangunan tidak akan pernah maksimal.

Tidak maksimal kenapa? Ya karena ketika pemimpinnya menginstruksikan melaksanakan A ada golongan2 lain yang bersikeras untuk melaksanakan B, C, dan D. Tidak ada KESELARASAN kebijakan karena dalam proses membuat kebijakan tersebut, tidak benar-benar dikaji atas standarisasi terbaik, dan tidak benar-benar dikonsultasikan dengan para pakar terbaik dari berbagai golongan, kebijakan demokrasi adalah kebijakan suara terbanyak, sehingga wajar saja akan muncul gejolak penolakan dari pihak yang berseberangan, dan ketika mereka melakukan penolakan : mereka berdalih “ahh namanya juga demokrasi, kita bebas menyuarakan pendapat dan keinginan” begitu katanya.