Pengumuman Hasil Investigasi Bentrok TNI-Polri di Batam Ditunda

JAKARTA - Pengumuman hasil investigasi tim gabungan TNI-Polri mengenai insiden bentrok TNI-Polri di Batam, Kepulauan Riau, batal digelar hari ini. Pengumuman sedianya akan disampaikan oleh Kapuspen TNI dan Kadiv Humas Polri di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta.

"Mohon maaf, untuk acara konpers gabungan soal insiden Batam batal untuk hari ini. Demikian. Mohon dapat dimaklumi," ujar Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI, Mayjen TNI Fuad Basya melalui pesan singkat kepada Okezone, Rabu (1/10/2014).

Alasan pembatalan tersebut, menurut Fuad karena adanya Upacara Peringatan Kesaktian Pancasila, serta adanya pelantikan anggota DPR RI pada siang nanti. "Karena ada upacara 1 Oktober pagi hari dan juga pelantikan DPR siang nanti," jelas Fuad.

Fuad pun belum bisa memastikan jadwal pengumuman hasil investigasi tersebut diumumkan. "Belum tahu kapan, tapi yang pasti dalam waktu dekat ini diumumkannya, nanti saya kabari lagi," katanya.

Seperti diketahui, bentrok antara anggota Brimob Polda Kepulauan Riau dan prajurit TNI Batalion Infantri 134/Tuah Sakti Batam terjadi pada Minggu 21 September lalu.

Insiden berawal saat polisi melakukan penggerebakan terhadap oknum berinisial N yang melakukan penimbunan BBM bersubsidi. Saat bentrok terjadi, empat prajurit TNI tertembak.
(ris)

Sumber: http://economy.okezone.com/read/2014...-batam-ditunda

Polri Ingin Publikasikan Hasil Investigasi Bentrok Batam di Kemenkopolhukam

JAKARTA - Tim investigasi gabungan yang dibentuk untuk mengungkap insiden bentrokan antara anggota Polda Kepri dengan Batalyon Infanteri Tuah Sakti, Batam telah merampungkan tugasnya. Laporan hasil kerja tim investigasi pun sudah disampaikan ke Panglima TNI Jenderal Moeldoko dan Kapolri Jenderal (Pol) Sutarman.

Hanya saja, hingga saat ini hasil kerja tim investigasi itu belum dipublikasikan. Sedianya, hasil investigasi itu akan dipublikasikan hari ini (1/10) dengan jumpa pers bersama antara Kadispen TNI dan Kadiv Humas Polri di Mabes TNI, Cilangkap Jakata Timur.

Namun, kini rencana memublikasikan hasil kerja tim investigasi itu masih menunggu pembicaraan lebih lanjut. Menurut Kadiv Humas Polri, Irjen (pol) Ronny F Sompie, pihaknya akan berkoordinasi dengan TNI guna memilih waktu dan tempat untuk jumpa pers tentang hasil kerja tim investigasi insiden Batam.

Ronny mengayakan, Mabes Polri ingin jumpa pers itu digelar di Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan. “Kita akan berkoordinasi agar bisa (jumpa pers) di Kemenkopolhukam,” kata Ronni di Jakarta, Rabu (1/10).

Ditegaskannya, meski demikian poses hukum dalam kasus itu tetap berjalan. “Proses penyidikan pidananya terus berlangsung,” lanjut Ronny.

Namun, Ronny masih belum bersedia membeber lebih rinci. Termasuk perkembangan penyidikan pidana kasus dugaan penimbunan BBM ilegal di gudang yang menjadi lokasi bentrok antara anggota Brimob Polda Kepri dengan anggota Yonif Tuah Sakti. “Kami masih menunggu info dari Kapolda Kepri,” ujar Ronni.(boy/ara/jpnn)

Sumber: http://www.jpnn.com/read/2014/10/01/...menkopolhukam-

Polri Klaim Penggerebekan BBM Ilegal di Batam Sudah Sesuai Prosedur
Andri Haryanto - detikNews

Jakarta - Meski investigasi Polri dan TNI terkait bentrok Brimob dan TNI di Batam sudah rampung, kedua institusi ini belum mau memberikan keterangan hasil penelusurannya. Namun, Korps Bhayangkara ini memberi sinyal pihaknya sudah benar dalam melakukan penggerebekan BBM Ilegal yang berujung bentrok Brimob dan TNI.

Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Komjen Dwi Priyatno mengatakan, dilihat dari prosedur penggerebekan, pihaknya sudah melakukannya sesuai mekanisme yang ada.

"Itu sudah sesuai posedurnya, ada surat perintah, dalam surat perintah jelas dilakukan penyitaan, lalu ada perlawanan. sekarang di KUHP kalau terancam kan dia boleh, dalam keadaan over macht, mengeluarkan peringatan, sudah," kata mantan Kapolda Metro Jaya ini, di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (3/10/2014).

Terkait penggunaan senjata api, Dwi menjelaskan, segala bentuk penggunaan senjata api dalam proses penegakkan hukum diperbolehkan, tentunya dengan beberapa tahapan sebelum senjata itu digunakan.

"Di Perkap 1/2009, kan ada step-stepnya itu. Kalau sudah mengancam ada Protap 1/2010. Menghambat penyidikan kan juga bisa kena pidana juga orang itu," ujar Dwi.

Disinggung siapa pihak yang menghalangi penyelidikan seperti yang dimaksudkan, Dwi hanya menjawab yang menghalangi itu adalah sekelompok masyarakat.

"Ada kelompok masyarakat yang menghalangi," jawab Dwi.

Sumber: http://news.detik.com/read/2014/10/0...ur?nd771104bcj

4 Orang Ditetapkan Sebagai Tersangka dalam Kasus BBM Ilegal di Batam
Jakarta - TNI dan Polri belum menyampaikan hasil investigasi resmi terkait bentrok polisi dan TNI di Batam. Namun Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Ronny F Sompie berkata, sudah ada 4 orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pokok terkait penggelapan dan penimbunan BBM di Batam.

"Proses-proses penyidikan, terutama yang menjadi kasus pokoknya, itu berlangsung sudah menetapkan 4 tersangka. Sedang diproses terus. Ada beberapa barang bukti yang sudah disita. Itu kita proses terus," kata Ronny.

Pernyataan tersebut disampaikan Ronny kepada wartawan di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Senin (6/10/2014) sore. Namun jenderal bintang dua itu belum menyebut secara rinci siapa 4 orang yang ditetapkan sebagai tersangka itu.

Dikatakan Ronny, hasil resmi investigasi mengenai bentrok TNI dan Brimob akan disampaikan setelah HUT TNI ke-69 di Surabaya, Jawa Timur, 7 Oktober 2014 besok. Kapolri Jenderal Pol Sutarman katanya juga tengah berada di Kota Pahlawan itu.

"Mungkin (pemaparan hasil resmi investigasi) setelah perayaan HUT TNI. Sekarang TNI sedang berkonsentrasi merayakan HUT TNI, besok puncaknya. Bapak Kapolri juga sudah di Surabaya. Apakah di sana (diumumkan) atau....,"imbuh Ronny menggantungkan kalimatnya.

Ronny menegaskan, yang terpenting saat ini kegiatan di Batam, wilayah Polda Kepulauan Riau sudah berlangsung normal. "Masyarakat tidak terganggu," ucapnya.

"Operasional yang berkaitan dengan distribusi BBM yang bersubsidi itu sudah berlangsung dengan baik, sudah semakin tertib," sambung Ronny seraya tersenyum.

Sumber: http://news.detik.com/read/2014/10/0...legal-di-batam

Panglima TNI Larang Komentari Insiden TNI dan Brimob di Batam

SURABAYA, KOMPAS.com — Panglima TNI Jenderal Moeldoko melarang jajarannya memberikan pernyataan terkait hasil tim investigasi kasus tertembaknya anggota TNI oleh oknum Brimob di Batam.

Empat anggota TNI dari Batalyon Yonif 134 Tuah Sakti Polda Kepulauan Riau (Kepri) tertembak pada tanggal 21 September 2014 di kawasan Tembesi, Batu Aji, Batam, saat aparat kepolisian melakukan penggerebekan lokasi penimbunan BBM ilegal.

Menurut Jenderal TNI Moeldoko, perkembangan kasus bentrokan antaroknum TNI-Polri di Batam saat ini telah menjadi wewenang tim investigasi.

"Dari awal saya sudah bersepakat dengan Kapolri agar tidak ada yang beri statement tentang hasil investigasi. Jika ada yang beri statement, itu akan mengganggu obyektivitas investigasi," kata Jenderal TNI Moeldoko saat jumpa pers geladi bersih Peringatan ke-69 Hari TNI di Markas Koarmatim, Dermaga Ujung, Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (4/10/2014) lalu.

Panglima TNI mengingatkan agar semua pihak tidak memberikan keterangan terlebih dahulu soal kasus bentrokan tersebut. Perkembangan kasus ini telah menjadi wewenang tim investigasi.

Imbauan ini dikatakan Moeldoko untuk memastikan tidak ada kesan intervensi TNI terhadap hasil penyelidikan yang tengah berlangsung. Panglima menegaskan, pascapembentukan Tim Investigasi Gabungan, segala sesuatu yang terkait hasil temuan akan diserahkan sepenuhnya kepada tim.

"Saya saja sebagai Panglima TNI tidak mau komentar macam-macam. Makanya yang lain jangan macam-macam," katanya.

Sikap TNI dan Polri akan obyektif menyikapi kasus yang bermula dari operasi penggerebekan tempat penimbunan BBM ilegal tersebut.

Selanjutnya Kapuspen TNI Mayjen M Fuad Basya secara terpisah mengatakan bahwa Tim Investigasi Gabungan TNI-Polri diketuai oleh Pasuspom TNI Mayjen Maliki Mift dan sebagai Wakil Ketua ditunjuk Brigadir Jenderal (Pol) Drs Fahrizal. Tim inilah yang berhak untuk memberikan keterangan hasil investigasi atas kasus tersebut.

Panglima TNI berjanji bahwa hasil investigasi insiden di Batam akan diumumkan setelah puncak peringatan HUT TNI tanggal 7 Oktober 2014 yang akan datang.

"Kalau ada anggota nakal, kita umumkan nakal, dan akan kita beri sanksi disiplin," tegasnya.

Sementara itu, Kapuspen TNI menegaskan bahwa apabila ada pejabat TNI yang memberikan keterangan terkait dengan hasil Tim Investigasi terhadap kasus bentrokan anggota TNI-Polri, maka yang bersangkutan telah melawan perintah atasan atau keputusan pimpinan, hal ini sudah insubordinasi.

Lebih lanjut Fuad mengatakan, TNI tetap mengutamakan kepentingan organisasi dengan tidak melindungi setiap anggotanya yang salah. Hal ini penting demi kebaikan organisasi dan adanya efek jera dan soliditas antarsatuan ke depan. Kapuspen juga mengimbau kepada semua pihak agar bersabar. (Wahyu Aji)

Sumber: http://nasional.kompas.com/read/2014...rimob.di.Batam

KIP Desak Investigasi Batam Diumumkan

Masyarakat berhak untuk tahu. Penundaan tanpa alasan yang jelas hanya akan menimbulkan spekulasi.

JAKARTA - Komisi Informasi Pusat (KIP) mendesak hasil investigasi peristiwa penembakan terhadap empat anggota Yonif 134 Tuah Sakti oleh Brimob Polda Kepulauan Riau segera diumumkan, guna mencegah terjadinya spekulasi di masyarakat.

Komisioner KIP Rumadi Ahmad menyebutkan, setidaknya sudah dua kali pengumuman hasil investigasi ditunda tanpa alasan yang jelas. Menurutnya, apa pun hasilnya, tim investigasi yang dibentuk Polri dan TNI harus segera mengumumkannya. "Masyarakat berhak untuk tahu. Penundaan tanpa alasan yang jelas hanya akan menimbulkan spekulasi-spekulasi dalam masyarakat," kata Rumadi, Senin (6/10). Lebih jauh ia menilai penundaan hasil investigasi terbilang aneh karena peristiwa bentrokan anggota Polri dan TNI sebenarnya persoalan yang sederhana dan akan dengan mudah bisa diungkap. "Kecuali kalau ada pihak-pihak yang memang dengan sengaja ingin memperumit persoalan karena ada hal yang jauh lebih besar di balik bentrok tersebut. Memberikan informasi yang benar dan tidak menyesatkan atas peristiwa Batam merupakan kewajiban tim investigasi. Masyarakat punya hak untuk tahu sebagaimana dijamin UU No 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik," ucapnya.

Direktur Eksekutif Imparsial Poengky Indarti mengemukakan, publik sebenarnya sangat menunggu investigasi kasus Batam dilakukan tim independen. Meski sangat disayangkan kàrena ternyata tidak dibentuk tim independen, melainkan tim investigasi gabungan, Poengky mengapresiasi hal itu. "Meski hasilnya bisa saja tidak seakurat tim independen, tetapi kami menghormati adanya niat baik dari kedua institusi untuk menyelidiki kasus yang terjadi. Oleh karena itu, dalam mengungkapkan hasil investigasi kasus ini diharapkan setransparan mungkin," tuturnya. Ia menandaskan, "Jika memang ada aparat TNI yang bersalah, harus dibuka ke publik dan tidak perlu ditutup-tutupi. Demikian juga jika polisi bersalah, harus dibuka secara transparan."

Poengky mengingatkan, upaya menutupi kasus justru akan semakin merusak kepercayaan masyarakat dan membuat reformasi kedua institusi terhambat. Karenanya Poengky meminta bila investigasi telah selesai dilakukan, hasilnya harus dapat diketahui publik. "Publik jangan dibiarkan menunggu. Dengan menyampaikan hasil penyelidikan secara objektif, transparan, dan segera memproses kasus ini secara adil jika ada pihak yang dianggap bersalah, kepercayaan masyarakat akan pulih," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama Poengky menyayangkan masih belum direvisinya UU Peradilan Militer. Dengan demikian, jika aparat TNI melakukan tindak kriminal tetap diproses di Mahmil, meski tindak pidana yang dilakukan adalah pidana umum, bukan pidana militer. Agar investigasi berjalan baik dengan meminimalkan adanya impunitas atas kasus Batam, Komisi I serta Komisi III DPR sebagai partner TNI dan Polri ditegaskannya harus memonitor investigasi tersebut.

Sumber : http://sinarharapan.co/news/read/141...tam-diumumkan-

IPW Desak Investigasi Bentrok TNI-Polri Diumumkan

JAKARTA - Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S. Pane heran, karena sudah 14 hari kasus bentrokan antar aparat TNI-Polri, di Batam, Kepulauan Riau, hingga kini hasil investigasi bersama kedua institusi tersebut belum juga diumumkan secara resmi.

Sehingga siapa yang bersalah dalam bentrokan itu belum bisa diminta pertanggungjawabannya dan belum bisa diproses secara hukum. "IPW mendesak agar TNI maupun Polri membuka hasil investigasi itu secara transparan. Tidak ada yang ditutupi untuk melindungi pihak tertentu dan tidak ada yang dikorbankan untuk kepentingan tertentu," kata Neta, Senin (6/10).

Neta menambahkan, institusi Polri maupun TNI jangan dikorbankan oleh ulah oknum yang tidak bertanggungjawab. "TNI-Polri harus sepakat menuntaskan konflik Batam ke jalur hukum. Siapa pun yang bersalah harus diadili," tegasnya.

Sedikit mengilas kembali, bentrok antara aparat TNI dengan polisi terjadi di Batam, 21 Sep 2014. Empat anggota Batalyon Infanteri 134 Tuah Sakti tertembak. Satu kendaraan dan bangunan milik Brimob dibakar. Bentrokan TNI-Polri di Batam merupakan bentrokan keenam selama setahun terakhir. Akibat bentrokan di Batam, TNI-Polri membentuk tim investigasi gabungan. "Namun tim investigasi gabungan ini terlalu lama mengumumkan hasil kerjanya," imbuh Neta.

IPW berharap tim investigasi memaparkan secara transparan, apakah bentrokan TNI-Polri itu akibat persaingan aksi backing membackingi dalam bisnis ilegal bahan bakan minyak (BBM). Tim juga harus memaparkan, kenapa pangkalan BBM ilegal itu baru digerebek, sementara sudah berdiri sejak lama di dekat markas Brimob Polda Kepri.

"Tim jangan takut untuk memberi rekomendasi pemecatan dan pencopotan pada pejabat TNI-Polri di Kepri. Bagaimana pun terjadinya bentrokan ini tidak terlepas dari kecerobohan para pejabat TNI-Polri, untuk itu mereka juga harus diminta pertanggungjawabannya," pungkasnya. (boy/jpnn)

Sumber: http://www.jpnn.com/read/2014/10/06/...lri-Diumumkan-