Aksi anarkis Front Pembela Islam (FPI) ternyata tidak hanya menjadi sorotan masyarakat di Indonesia. Seorang pejabat dari Timur Tengah pun mengaku, kecewa dengan ulah kelompok yang mengatasnamakan agama tersebut. Hal itu disampaikannya langsung kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Presiden SBY mengakui, bahwa seorang pemimpin negara Timur Tengah pernah melontarkan teguran mengenai tindakan anarkis organisasi masyarakat Islam di Indonesia. Teguran ini disampaikan saat pejabat tersebut berkunjung ke Indonesia dan berbicara dengan Menteri Agama.

“Bukan dengan pak Suryadharma Ali, ini terjadi beberapa waktu lalu. Tapi ini true story,” kata SBY dalam sambutan pertemuan dengan Forum Rektor Perguruan Tinggi Islam di Istana Negara, Selasa (23/07) kemarin. Menteri Agama sebelum Suryadharma adalah Maftuh Basyuni.

Ia menyatakan, perbincangan tersebut berlangsung saat keduanya menyaksikan berita mengenai salah satu ormas Islam yang sedang melakukan pengrusakan. Presiden sendiri tidak secara detail memaparkan identitas tokoh Timur Tengah dan ormas yang dimaksud.

Menteri Agama, menurut Presiden, pada saat itu berdalih tindakan ormas tersebut adalah elemen kecil di Indonesia yang sangat ekstrem. ormas Islam ini juga dikatakan tengah melakukan penertiban terhadap sejumlah kegiatan atau kelompok yang dinilai menyimpang.

Menanggapi penjelasan tersebut, pejabat Timur Tengah tersebut justru menegur dan meminta tindakan ormas anarkis harus dihentikan. Menurut dia, tindakan ormas memberikan dua kerugian sekaligus. “Merugikan Islam, karena Islam tidak anarkis. Kedua, merugikan Arab, karena merusak dengan menggunakan pakaian Arab,” kata Presiden.

Kepada para rektor, Presiden meminta untuk serius memberikan pendidikan dan pemahaman agama Islam. Menurut dia, pada saat ini banyak orang yang tidak memahami ajaran dan identitas Agama Islam, termasuk para pemeluknya sendiri. Hal ini terwujud dalam tindakan anarkis dan kekerasan yang diklaim demi agama. “Jangan terjadi Islamophobia, jangan Islam diidentikkan dengan terorisme dan kekerasan.”

Presiden meminta masyarakat di Indonesia dapat menjadi contoh dan gambaran Agama Islam yang sejati di mata dunia. Islam dapat digambarkan sebagai kekuatan dan rahmat bagi alam semesta. Hal ini bisa dicapai ketika masyarakat dapat menjaga kerukunan, keamanan, dan saling menghormati antar agama.

Tindakan ormas yang dinilai anarkis ini mencuat ketika insiden bentrok warga Sukorejo, Kendal, dengan FPI. Insiden itu mengakibatkan seorang ibu tewas tertabrak mobil rombongan FPI. SBY pun membuat pernyataan resmi. Ia menyatakan FPI telah kehilangan makna Ramadan. Ia juga meminta polisi menindak tegas anggota FPI yang melanggar hukum.

Namun oleh FPI lewat pernyataan Ketua Umumnya Habib Rizirq malah menuding balik SBY. Habib mengatakan SBY lah yang harus menahan diri. Bahkan secara kasar Habib mengatakan, Presiden SBY pecundang.

Terkait pernyataan Habib itu, Politikus Partai Demokrat Ruhut Sitompul meminta kepada polisi menangkap Ketua Front Pembela Islam (FPI) tersebut karena sudah menghina Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. “Terlepas pasal penghinaan presiden sudah dicabut melalui sidang MK melalui judicial review, tapi kelakuan provokator dari Rizieq banyak celah hukum yang bisa dipakai kepolisian dan kejaksaan untuk menangkap Rizieq,” ujar Ruhut di Jakarta, Selasa (23/07).

Dia mengatakan, apa yang disampaikan oleh Presiden SBY soal FPI adalah hal yang wajar. Sebab sebagai kepala negara harus bisa bersikap adil dalam menyikapi permasalahan di Indonesia, khususnya soal insiden FPI di Kendal, Jawa Tengah.

Ruhut menilai, meski Ketua Umum FPI Habib Rizieq tidak sepakat dengan pernyataan Presiden SBY soal insiden di Kendal, tidak selayaknya Habib Rizieq menyebut Presiden SBY dengan pecundang. “Kalau presiden wajar enggak, itu kan presiden pakai kata-kata begitu?” tegas Ruhut.

Meski begitu, Ruhut menyerahkan sepenuhnya proses selanjutnya kepada aparat penegak hukum untuk menindaklanjutinya. Sebelumnya, Ketua DPP Front Pembela Islam (FPI) Munarman sempat mencibir Ruhut Sitompul. Cibiran itu menanggapi statemen Ruhut yang meminta FPI dibubarkan terkait insiden antara FPI dan warga di Kendal, Jawa Tengah. “Ruhut itu anggap saja TV rusak. Ada suara, enggak ada gambar,” ujar Munarman.

Pada bagian lain, terkait aksi bentrok FPI dengan warga di Kendal, Jawa Tengah, 18 Juli lalu, menuai kecaman banyak pihak. Ketua Umum PBNU Said Aqil menilai, aksi sweeping yang dilakukan FPI tidak sesuai ajaran agama Islam.

“Itu bertentangan dengan Islam dan itu melanggar kaidah hukum yang ada!” Tegas Said Aqil di acara Ulang Tahun ke-15 PKB, di Kantor DPP PKB, Jalan Raden Saleh, Jakarta, Selasa (23/07).

Menurut Said Aqil, aksi sweeping tidak bisa dilakukan oleh FPI. Hal itu jelas diatur di Undang-undang, dan yang berhak melakukan sweeping ialah pihak kepolisan. “Jadi sweeping itu yang bisa lakukan adalah polisi, bukan FPI,” ucapnya. Dia juga mendesak pemerintah untuk memberi tindakan tegas kepada ormas Islam yang melanggar hukum. Hal itu perlu dilakukan agar memberi efek jera. Selain itu, Said juga menganggap apa yang dilakukan oleh FPI jangan dilabelkan kepada kebobrokan ormas Islam. “Kalau PBNU tidak akan ada itu aksi-aksi sweeping. Saya janji tidak ada satu warga NU pun yang lakukan aksi sweeping,” ungkapnya.


SUMBER