KMP DKI ancam boikot rapim pelantikan, Ahok cuek

Koalisi Merah Putih (KMP) DKI Jakarta akan memboikot Rapat Pimpinan (Rapim) DPRD DKI Jakarta untuk membahas pelantikan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjadi gubernur. Padahal rapat tersebut akan digelar pukul 13.30 WIB, siang nanti.

Ahok menilai, rencana pemboikotan tersebut tidak ada artinya. Sebab rapim dan paripurna hanya merupakan mekanisme yang perlu dilalui. Pada akhirnya, dia menyakini, dirinya akan tetap dilantik menjadi gubernur DKI Jakarta.

"Berdasarkan undang-undang tidak ada enggak jadi, pelantikan saya sudah pasti," tegasnya di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (13/11).

Mantan Bupati Belitung Timur ini memilih tak ambil pusing dengan manuver politik yang dilakukan pihak KMP. "Terserah merekalah mau tidak hadir rapat. Haknya mereka," tutup Ahok.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik mengatakan tidak akan menghadiri rapat tersebut. Alasannya karena undangan rapim hanya dilakukan sepihak oleh Ketua DPRD, Edi Prasetyo.

"Undangan itu harus diparaf oleh minimal dua pimpinan DPRD, yaitu wakilnya. Dan ini undangan hanya diparaf fraksi. Undangan itu kita persoalkan, karena tidak sah," jelasnya saat dihubungi, Kamis (13/11).

Walaupun tidak akan hadir, dirinya mempersilakan rapim terus berlangsung. Namun Taufik menegaskan, rapim tersebut bukan milik DPRD DKI Jakarta, melainkan hanya milik partai Koalisi Indonesia Hebat.

Menurutnya, DPRD DKI Jakarta jangan terlalu terburu-buru untuk mengambil keputusan untuk mencari pengisi kekosongan jabatan gubernur DKI Jakarta. Karena jika memang sudah ada Surat Keputusan Presiden, Ahok tetap akan dilantik.

"Pelantikan itu terjadi setelah ada keputusan presiden. Pengangkatan gubernur oleh presiden bukan oleh DPRD. Saya nggak tahu kalau ada ketentuan baru pelantikan oleh DPRD. Yang melantik kan Menteri Dalam Negeri, atas nama presiden, forumnya mungkin paripurna DPRD," tutupnya.

http://www.merdeka.com/jakarta/kmp-d...ahok-cuek.html

Cuekin aja Hok anjing anjing KMP, mereka itu sekarang kelaparan karena tidak bisa korupsi anggaran.