Mengapa Rini Soemarno Pilih Orang Gagal dan Bermasalah?

RMOL. Menteri BUMN, Rini Soemarno dikabarkan telah melakukan fit and proper test terhadap para calon pengisi kursi Direktur Utama (Dirut) Pertamina. Salah satu nama yang dikabarkan ikut dalam tes itu adalah mantan Dirut Telkom, Rinaldi Firmansyah.

Bagi Ferdinand Hutahaean, meloloskan Rinaldi adalah langkah yang blunder. Apalagi, kinerja Rinaldi sebagai mantan Dirut Telkom dinilai Ferdinand juga tak terlalu baik.

"Kabarnya memang Rini Soemarno sangat menginginkan Rinaldi Firmansyah jadi calon Dirut pertamina, saya heran kenapa Rini malah lebih suka memilih orang yang gagal dan bermasalah," kata Ferdinand‎ dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (12/11).

Rinaldi, kata Ferdinand lagi, juga tak terlalu paham dama sektor minyak dan gas.‎ Saat menjabat sebagai Dirut Telkom, Rinaldi pernah terbelit kasus Pengadaan Internet Kecamatan yang sudah menjadi kasus Hukum. Dimana pada saat itu ia bersama dengan Arief Yahya yang sekarang sudah jadi menteri tidak mampu menyelesaikan pekerjaan internet kecamatan.

"Aneh ketika orang gagal dan bermasalah didorong jadi Dirut Pertamina yang besar," terang dia.

Walau begitu, Ferdinand mengakui jika Rinaldi memang gemilang dalam hal ekonomi. Sayangnya, yang dibutuhkan di Pertamina saat ini bukan itu. Pertamina lebih butuh osok yang paham seluk beluk permainan dunia migas dan terutama harus mengerti tentang energy secara makro. Syarat paling mutlak adalah harus berani hadapi mafia.

"Saya melihat kedekatan Rinaldi pada Sofyan Djalil dan Rini justru menempatkan Rinaldi sebagai bagian dari permainan mafia," terangnya.

Sementara itu, Menteri BUMN Rini Soemarno membenarkan bahwa memang nama Rinaldi masuk ke dalam bursa kandidat Dirut Pertamina. Dikatakannya bahwa nama-nama yang masuk nominasi nantinya akan di analisa.

"Yah kan nanti dianalisa total, dilihat minimal yang utamanya adalah kemampuannya sebagai pemimpin. Tehnikalnya atau kemampuan teknisnya itu bisa di beli, tapi kemampuan memimpin dan integrasi itu sangat penting," kata Rini.[wid]
http://www.rmol.co/read/2014/11/12/1...an-Bermasalah-

Lagi, Rini Soemarno Rapat Tertutup dengan Investor Asing

Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno/Foto: Koran Sindo
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno hari ini melakukan rapat tertutup dengan para investor asal Amerika Serikat (AS).

Dia mengatakan, dirinya akan membicarakan mengenai potensi investasi yang dapat dikembangkan di Indonesia.

"Dari BUMN saya rasa banyak, tadi kan saya bicarakan kalau kita lihat kedepan apa sih yang ingin kita kembangkan. Kan anggaran infrastruktur apa aja. Port, bandara, KA, electricity, mining. Jadi banyak sekali potensinya kedepan," ujar dia di Hotel Mandarin Oriental, Jakarta, Rabu (12/11/2014).

Selain itu, lanjut Rini, pertemuan dengan investor asal negeri Paman Sam ini juga akan mendiskusikan mengenai pengembangan information technology (IT) serta potensi pertanian (agriculture).

"Tidak terlepas juga bagaimana kita lebih mengembangkan information technology, juga agriculture. Tadi juga ada beberapa perusahaan yang pembibitan. Gitu," tukasnya.
http://ekbis.sindonews.com/read/9234...ing-1415725200

Rini Soemarno Punya Utang Berlimpah, Berapa?

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo menunjuk Rini Mariani Soemarno sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara. Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara per 8 Desember 2004, Rini tercatat memiliki utang yang sangat besar, yakni Rp 66,133 miliar dan US$ 1,45 juta.

Terakhir, Rini melaporkan harta kekayaannya saat selesai menjabat sebagai Menteri Perindustrian dan Pedagangan periode 2001-2004. Dia memiliki total harta Rp 48,082 miliar dan minus US$ 1,236 juta. Harta Rini turun selama menjabat Menteri Perindustrian dan Perdagangan ini. Tercatat, saat baru menjabat atau laporan per 3 September 2001, dia memiliki total kekayaan Rp 73,987 miliar dan US$ 351.361. (Baca:Latar Belakang Menteri Jokowi Parpol dan Profesional)

Meski menurun, harta tidak bergerak mantan Presiden Direktur Astra itu malah naik. Sebelumnya, dia memiliki tanah dan bangunan senilai Rp 16,434 miliar, naik menjadi Rp 28,505 miliar. Harga bergeraknya berupa sederet mobil dan sepeda motor Harley Davidson juga naik dari Rp 2,944 miliar menjadi Rp 3,393 miliar. (Baca: 34 Kemeja Putih Menteri Dibeli di Tanah Abang)

Dia juga mengoleksi batu mulia US$ 180 ribu, barang-barang antik dengan total nilai Rp 477 juta dan US$ 34 ribu, serta harga bergerak lainnya Rp 600 juta. Sedangkan nilai surat-surat berharganya menurun dari Rp 87,292 miliar menjadi Rp 75,704 miliar.
http://www.tempo.co/read/news/2014/1...rlimpah-Berapa

Rini Soemarno Punya Utang 1,236 Juta Dolar AS

Jakarta - Harta Kekayaan menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Mariani Soemarno mencapai Rp48 miliar, namun memiliki utang 1,236 juta dolar AS berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara pada 8 Desember 2004.

Harta itu ia laporkan setelah selesai menjabat Menteri Perindustrian 2001-2004. Hartanya terdiri atas harta tidak bergerak berupa tanah dan bangunan senilai Rp28,5 miliar yang berada di enam lokasi di Jakarta Selatan, satu lokasi di Jakarta Timur dan dua lokasi di kabupaten Bogor.

Sedangkan harta bergerak senilai Rp3,39 miliar yang terdiri atas mobil merek Toyota Picnic, kendaraan merek Harley Davidson, mobil merek BMW 530i, Toyota Kijang Innova, Nissan Elgrand, Subaru Impresa, Mercedes Benz E Class 240 A/T serta Nissan XTrail 25 Xtat.

[url]http://ekonomi.inilah..com/read/detail/2148763/rini-soemarno-punya-utang-1236-juta-dolar-as#.VGNq9_msXL8[/url]

Rini Soemarno Jadi Menteri, Apa Komentar KPK?

Pada 2013, KPK meminta keterangan Rini selama lebih kurang tujuh jam terkait penyelidikan atas penerbitan surat keterangan lunas (SKL) beberapa obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Seusai dimintai keterangan, Rini mengaku diajukan pertanyaan oleh tim penyelidik KPK dalam kapasitasnya sebagai anggota Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK).

“Sebagai anggota KSSK, saya dimintai keterangan,” kata Rini.

KPK menganggap Rini tahu seputar proses pemberian SKL kepada sejumlah obligor BLBI. Mekanisme penerbitan SKL dikeluarkan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) berdasarkan Inpres No 8 Tahun 2002.

Hal ini dilakukan Presiden Megawati setelah menerima masukan dari jajaran menteri saat itu, seperti Menteri Keuangan Boediono, Menko Perekonomian Dorodjatun Kuntjoro-Jakti, dan Menteri BUMN Laksamana Sukardi.

SKL tersebut berisi tentang pemberian jaminan kepastian hukum kepada debitor yang telah menyelesaikan kewajibannya atau tindakan hukum kepada debitor yang tidak menyelesaikan kewajibannya berdasarkan penyelesaian kewajiban pemegang saham, dikenal dengan inpres tentang release and discharge.

Tercatat beberapa nama konglomerat papan atas, seperti Sjamsul Nursalim, The Nin King, dan Bob Hasan, yang telah mendapatkan SKL dan sekaligus release and discharge dari pemerintah.
http://nasional.kompas.com/read/2014....Komentar.KPK.

Perusahaan penyeleksi direksi BUMN bantah kolega Rini Soemarno

Merdeka.com - Menteri BUMN Rini Soemarno masih memiliki pekerjaan rumah memilih direktur utama untuk beberapa perusahaan BUMN yang habis masa jabatannya atau mengundurkan diri. Salah satunya di perusahaan pelat merah minyak dan gas yakni PT Pertamina. Saat ini Pertamina dikomandoi Pelaksana Tugas (Plt) M Husen yang didapuk menjadi orang nomor 1 sementara di Pertamina menggantikan Karen Agustiawan yang mundur dari jabatan Dirut.

Untuk proses pemilihan dan seleksi direksi BUMN, kementerian menggandeng pihak ketiga, perusahaan atau lembaga profesional. Ada tujuh lembaga profesional untuk pemilihan direksi BUMN salah satunya PT Daya Dimensi Indonesia yang dituding terafilisasi atau memiliki hubungan kedekatan dengan kolega Rini Soemarno.

Melalui keterangan tulis yang diterima merdeka.com, Selasa (11/11), PT Daya Dimensi Indonesia membantah hal itu. Penunjukan Daya Dimensi Indonesia untuk melakukan uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) calon dirut BUMN didasari asas profesionalisme, integritas, dan tata kelola perusahaan (good corporate governance).

"PT Daya Dimensi Indonesia dengan ini menyatakan tidak memiliki hubungan kepemilikan saham secara langsung maupun tidak langsung dengan pejabat Kementerian BUMN. Selain itu metode assessment center yang kami gunakan mengacu pada Etika Pelaksanaan Assessment Center yang berlaku secara internasional dan telah diadopsi di Indonesia," jelas founder sekaligus pemilik PT Daya Dimensi Indonesia Rozan Anwar.

Rozan mengklaim, profesionalisme PT Daya Dimensi Indonesia tak perlu diragukan. Sebab, perusahaan yang bergerak di bidang pengelolaan sumber daya manusia ini menjalin kemitraan dengan lembaga yang bereputasi global, yakni Development Dimensions International (DDI).

"Keberadaan mitra kami tersebut turut menjaga reputasi PT Daya Dimensi Indonesia di skala internasional dan menjadi salah satu konsultan sumber daya manusia internasional dari Indonesia," kata Rozan Anwar.

Dia menuturkan, dalam menjalankan aktivitasnya, PT Daya Dimensi Indonesia menerapkan platform nilai-nilai organisasi yang kuat, yakni integrity, mutual respect, service excellence, unity in diversity, dan better world.

"Kami senantiasa berkomitmen menjalankan bisnis dengan penuh integritas serta menjaga kepercayaan yang diberikan oleh mitra untuk menciptakan Indonesia yang lebih baik melalui penempatan orang yang tepat di posisi yang tepat," tambah Rozan.

Rozan menambahkan bahwa kemitraan PT Daya Dimensi Indonesia sebagai konsultan sumber daya manusia di Kementerian BUMN sudah berlangsung selama beberapa tahun terakhir.

"PT Daya Dimensi Indonesia sejauh ini dipercaya oleh 200 lebih klien perusahaan ternama dari beragam industri guna membantu proses rekrutmen para eksekutif dan profesional mereka," ucapnya.

Sebelumnya, sesuai pasal I ayat 18 dari Peraturan Menteri BUMN nomor PER/06/MBU/2012 dan PER-16/MBU/2012 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi, pemerintah memerlukan lembaga profesional untuk melakukan penilaian terhadap bakal calon direksi BUMN.

Dalam surat bernomor S-519/MBU/Wk/2013 tertanggal 6 Desember 2012, ditunjuk tujuh perusahaan yakni PT Daya Dimensi Indonesia (DDI), PT Bianaman Utama-PPM, Lembaga Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Bina Potensia Indonesia, Gaia Solutions, Humas Reosurces Assestment Service, dan SHL Indonesia.

Dari penelusuran merdeka.com, PT DDI merupakan perusahaan manajemen konsultan yang memiliki kedekatan dengan keluarga Soemarno, atau milik kolega kakak Menteri BUMN Rini Soemarno yaitu Ongky Soemarno.

Sekretaris Kementerian BUMN Imam Apriyanto Putro menyatakan, pihaknya akan mengkaji ulang lembaga asesor yang sudah ada. Sebab, saat ini Rini Soemarno didapuk menjadi menteri BUMN.

"Ya benar surat perihal daftar lembaga profesional dibuat 2012 sehingga kami merasa perlu mereview-nya," kata Imam di Kementerian BUMN beberapa waktu lalu.

Menyoal keterlibatan kolega Soemarno, Imam berjanji akan mempelajarinya terlebih dulu. "Mungkin bisa nambah (asesor) atau berkurang," tegasnya.
http://www.merdeka.com/uang/perusaha...-soemarno.html

Jokowi: Aneh, Negara Tak Berani Memotong Mafia Minyak

Surabaya - Ternyata, Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) mengaku heran melihat antrean bahan bakar minyak (BBM) yang terjadi di Indonesia, padahal negara kita kaya sumber daya alam.

"Kok antre BBM, apa yang salah? Karena pengelolaannya ada yang tidak benar," ucap Jokowi saat menjadi pembicara dalam acara Muktamar PKB, dalam pemaparannya menggunakan slide, Minggu (31/8/2014).

Seperti apa pengelolaan yang tidak benar itu? Dijawab Jokowi sendiri, karena di dalamnya juga ada yang tidak betul. "Karena negara tidak berani memotong. Memotong apa? Memotong yang tidak benar tadi. Apa? Ya, mafia minyak," ungkapnya.

Ia pun mempertanyakan mengapa minyak yang dihasilkan Indonesia dikirim keluar negeri lalu diolah di negeri tersebut, setelah itu baru dibeli lagi oleh Indonesia.

"Piye iki. Logikanya seperti apa ini. Jadi, tidak efisen, banyak uang yang bocor. Kenapa tidak bangun kilang di sini," bebernya pula.

Banyak Mafia di Kementerian ESDM
Sebelumnya, Jokowi juga mengakui ada kementerian yang banyak diisi oleh mafia. Ia menyebut Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebagai kementerian yang banyak terkait dengan mafia.

Gubernur DKI Jakarta ini menilai, solusi atas masalah mafia tersebut tergantung pada sosok menteri yang akan memimpin kementerian ini. "Untuk mengatasi mafia ini, perlu ada leadership yang kuat," kata Jokowi saat berada di Solo, Minggu (27/7/2014), seperti dilansir Tempo.

Jokowi menuturkan pemerintahan selama ini selalu kedodoran dalam hal manajemen pengawasan, sehingga mafia-mafia di kementerian bebas berkeliaran. "Kita kan yang sering kedodoran di manajemen pengawasan," ungkapnya.

Jokowi berharap kabinetnya nanti bisa bekerja dengan cepat dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang muncul. Ia juga berharap agar fokus kabinetnya nanti tidak hanya pada pertumbuhan ekonomi. "Tidak hanya pertumbuhan ekonomi, tapi pemerataannya itu yang penting."

http://edisinews.com/berita-jokowi-a...#ixzz3Irc6i3C8



==========================================
Comment :
Apakah Rini sudah melakukan pekerjaannya dengan benar, tanpa ada sedikitpun maksud-maksud tersembunyi dengan memilih perusahaan milik adik Rini, Ongky Soemarno sebagai salah satu dari 7 perusahaan yang ditunjuk untuk melakukan penilaian (assessment).

Dilihat dari sisi luarnya memang benar penunjukan kepada perusahaan milik Ongky Soemarno terkesan berbau KKN karena masih ada hubungan keluarga dengan Ibu menteri BUMN Rini Sumarno. Pihak luar pasti merasakan cara penunjukan yang dilakukan Rini rasanya sangat kurang etis, menyimpang dari prinsip-prinsip transparansi, sebab menjadi sangat kental dengan nepotisme sehubungan dengan penunjukan perusahaan milik adik kandungnya untuk assessment.

Berdasarkan pengalaman yang sudah, melibatkan orang yang masih ada hubungan keluarga dalam melakukan assessment akan mudah tergoda bujuk rayu setan, untuk melakukan tindakan tidak terpuji, KKN pasti selalu mengganggu pikiran kepada pihak-pihak yang berkepentingan secara langsung. Yaitu menteri BUMN, pihak assessment, dan para calon direksi dan calon momisaris BUMN. Begitu kepentingan keluarga terlibat didalam pengambilan keputusan, maka dari situlah akan lahir nepotisme.

Pada tahap selanjutnya dari pihak-pihak yang sangat erat dengan pekerjaan ini akan menjadi sasaran godaan dan rayuan yang datang dari dalam organisasi, dan paling berbahaya adalah yang datang dari tekanan/campur tangan asing, karena kepentingannya kapitalisme, penguasaan sumber-sumber alam yang dimiliki anak bangsa akan selalu mendapat rongrongan dan berbagai tekanan yang tujuannya pengambilalihan baik dengan cara penjualan dengan harga murah, atau dengan digadaikan.

Sekali bangsa ini terjerumus dalam campurtangan asing maka penyakit KKN akan menggerogoti secara perlahan tapi pasti, karena itulah tujuan kolonialisme modern untuk mengeruk kekayaan sebesar-besarnya maka harus menjadikan negara jajahannya disuburkan budaya KKN-nya. Dari cara yang demikianlah maka akan lahir ketidakstabilan ekonomi ketimpangan budaya hilangnya kewibawaan penguasa dan ketidakstabilan politik.

Dalam waktu dekat sedikitnya ada 7 perusahaan Badan Usaha Milik Negara terkemuka yang akan diisi pos-pos direktur utama dan dewan komisaris, diantaranya PT Pertamina, PT Kereta Api Indonesia (KAI), PT Pindad, dan PT Telekomunikasi Indonesia (Telkom) yang saat ini kosong. Telah diketahui bahwa pucuk pimpinan perusahaan tersebut telah ditarik kedalam jajaran cabinet kerja di pemerintahan Jokowidodo-Yusuf Kalla

Tiga bos perusahaan BUMN itu adalah Ignasius Jonan yang hengkang dari PT KAI untuk menjadi Menteri Perhubungan, Sudirman Said yang meninggalkan PT Pindad untuk menempati pos Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dan Arief Yahya yang mundur dari PT Telkom untuk menjabat sebagai Menteri Pariwisata. Sedangkan, posisi bos Pertamina kosong sejak 1 Oktober 2014 lalu setelah Karen Agustiawan menyatakan mundur dari jabatan tersebut.

Untuk mengisi kekosongan jabatan pimpinan puncak di BUMN bersekala internasional itu maka menteri Rini Soemarno, menunjuk 7 perusahaan untuk melakukan assessment, satu diantara perusahaan yang ditunjuk Rini adalah milik adik kandungnya.

Berprasangka baik lebih utama, dari pada berburuk sangka. Kemungkinan tujuan menteri Rini Soemarno adalah agar Ongky Soemarno membantu untuk pengawasan pelaksanaan assessment yang lebih ketat, sedikit saja ada kejanggalan dalam proses, segera akan segera diketahui. Lagi pula kemungkinan penunjukan kepada Ongky sudah sepengetahuan presiden Jokowidodo.

Seandainya benar , yang menjadi pertanyaan adalah kenapa Jokowi sangat percaya kepada Rini untuk menunjuk adik kandungnya sebagai salah satu yang terlibat dalam urusan besar, bukankah melibatkan saudara kandung dalam pekerjaan tersebut sarat dengan nuansa nepotisme yang ujung-ujungnya sangat rawan terjadi kolusi dan pada akhirnya terjadi tindak pidana korupsi.

Pertama:Jokowidodo sangat mempercayai kepada menteri BUMN Rini Soemarno, sebagai seorang yang mengedepankan kejujuran, serta loyalitas tinggi kepada pimpinan, dan telah bersumpah akan membongkar mafia-mafia migas, transportasi, pemborosan, kebocoran, mafia-mafia migas yang terjadi di BUMN.

Kedua: Jokowidodo sudah mempunyai orang-orang yang lebih dipercayai dibandingkan kepada menteri BUMN, yang hingga saat ini sedang diterjunkan untuk ikut mengawasi kinerja setiap menteri, terutama terhadap kementerian yang disinyalir rawan akan tindakan korupsi.

Ketiga: Penunjukan Ongky bukan sepenuhnya kehendak menteri Rini akan tetapi karena permintaan langsung dari Megawati. Telah diketahui bahwa Rini Soemarno dan keluarganya adalah orang-orang yang selama ini sangat dekat dengan ketua umum PDIP, Oleh sebab itu untuk menjaga keharmonisan partai pendukung dengan pemerintahan Jokowidodo, saran dan masukan Megawati dengan terpaksa harus diterimanya.

Keempat: Ada tekanan eksternal terhadap Jokowidodo, atau campurtangan asing yang tidak dapat dihindari, untuk menujuk tim assessment. Pada alasan terakhir ini, Jokowidodo justru ingin mengetahui lebih mendalam, siapa yang menjadi sumber atau penyebab kenapa keterlibatan asing di BUMN sedemikian menggurita. Pada langkah selanjutnya akan diperoleh strategi untuk memangkas/memotong jaringan mafia-mafia yang sudah sangat merugikan bangsa Indonesia.

Masih segar di ingatan kita, salah satu aset yang dulu menjadi bagian dari BUMN "Indosat"