Rencana penghentian pembangunan rel kereta api jalur Kubar, Balikpapan dan PPU, sebagaimana diungkap Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), saat bertemu dengan Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak di Jakarta beberapa hari lalu, membuat geram sejumlah pihak, termasuk Wakil Gubernur Kaltim Mukmin Faisyal. Menurutnya pemerintah pusat tidak punya alasan menghentikan proyek yang sudah dimulai tersebut.

Menurutnya, pemerintah pusat harus menjelaskan alasan logis yang menjadi landasan rencana penghentian proyek tersebut. Sebab menurutnya, proyek itu tidak membebani pemerintah pusat karena tidak menggunakan alokasi dana APBN. Melainkan dianggarkan melalui APBD dan atas bantuan investor asing. “Kita mau tahu dulu apa alasan mereka,” tutur Mukmin, Senin (10/11) pukul 13.00 wita.

Apalagi, lanjutnya, proyek pembangunan rel kereta tersebut sudah dimulai dengan membebaskan tanah warga. Selain itu, Pemprov Kaltim juga sudah menjalani kerja sama dengan pemerintah Rusia, dengan mengirim 20 orang untuk belajar ke Rusia tentang perkeretaapian.

Terpisah, Sekretaris Provinsi (Sekprov) Rusmadi mengatakan, Kaltim berkepentingan membangun rel kereta api sebagai sarana untuk mengekspor Sumber daya Alam (SDA) di Kalimantan. Sebagai catatan, SDA tersbut tidak akan langsung diekspor dalam bentuk mentah melainkan akan diolah menjadi bahan baku lebih dulu. Dengan demikian, tidak lagi ada bahan mentah yang langsung diekspor. “Karena sebagian daerah kita pedalaman, mau tidak mau kita harus mengangkut hasil bumi menggunakan rel. Yang harus dipahami juga, kita tidak lagi mengekspor barang mentah tapi barang jadi yang kita olah sendiri,” paparnya.

Rusmadi menilai pemerintah pusat tidak mengetahui kalau pembangunan rel tersebut tidak menggunakan APBN, melainkan dari APBD dibantu investor. Karena itu, sedikit lucu jika akhirnya proyek tersebut dihentikan dengan alasan penghematan. Sebab manfaat lain dari pembangunan rel tersebut juga akan berimbas pada pembangunan daerah pedalaman dan penyediaan tenaga pembangkit listrik. “Perlu ada harmonisasi antara pemerintah pusat dan daerah. Mereka tidak bisa semena-mena,” pungkasnya. (pk2/sal/agi)