JAKARTA - Kesepakatan perdamaian antara kubu Koalisi Merah Putih (KMP) dengan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) patut diapresiasi. Acungan jempol layak diberikan terurama kepada KMP yang mau berbesar hati berbagi kursi pimpinan komisi ke KIH.

"Rujuk ini perlu diapresiasi terutama kebesaran hati dari KMP yang sekalipun mayoritas mau berbagi kursi pimpinan komisi kepada KIH," ujar pengamat politik Universitas Indonesia (UI), Agung Suprio saat berbincang dengan Okezone, di Jakarta, Senin (10/11/2014).

Selain itu, kata Agung, KMP membutuhkan legitimasi yang kuat agar setiap produk DPR memang hasil dari keputusan bersama.
"Harus disadari pula bahwa ketua komisi hanyalah koordinator dari anggota komisi sementara keputusan adalah hasil musyawarah atau voting dari para anggota. Oleh karena itu, pemberian jabatan beberapa ketua komisi pada KIH tidak berarti apa-apa kecuali menambah legitimasi keputusan DPR," paparnya.

Agung menambahkan, DPR saat ini sudah harus bekerja terutama untuk menjalankan fungsi kontrolnya karena eksekutif telah menghasilkan beberapa produk kebijakan yang menuai kontroversi. Seperti, keputusan Menkum HAM atas kisruh internal PPP dan 'kartu sakti' yang menjadi program pemerintahan Jokowi-JK.
"Saya percaya semakin kontrol diperketat oleh legislatif maka setiap kebijakan eksekutif akan prorakyat dan akan mencegah potensi penyelewengan. Oleh karena itu. DPR juga harus punya konsep ketika menjalankan fungsi-fungsinya. Jangan tidur!," pungkasnya.

(put)