Awas, Akomodir KIH di AK DPR Hanya Kepentingan Elit KMP `Sontoloyo`

Jakarta - Sapu bersih alat kelengkapan DPR RI oleh Koalisi Merah Putih (KMP) adalah sudah sesuai dengan UU MD3 dan Konstitusi yang berlaku di negara Indonesia. Berbeda dengan unsur pimpinan dan alat kelengkspan DPR tandingan yang dibentuk Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang sudah ngawur dan tidak berdasarkan UU MD3 yang sudah disahkan dan sudah diuji materi oleh PDIP di Makamah Konstitusi.

Demikian ditegaskan Ketua DPP Partai Gerindra, Arief Poyuono, Minggu (9/11/2014). “Lobi lobi yang dilakukan segelintir elite partai politik dari KMP dengan KIH itu hanya untuk kepentingan elit yang saling lobi saja, ujungnya konsolidasi pembagian proyek-proyek saja serta ketakutan segelintir elit yang takut dikorek-korek kasus dugaan korupsinya seperti kasus korupsi pengadaan kereta api, e-KTP dan lainnya,” ungkap Arief.

Sebenarnya, lanjut dia, KMP harus tegas untuk menolak untuk jalan saja tanpa mengakomodir KIH di unsur pimpinan DPR maupun alat kelengkapan DPR. “Joko Widodo saja cuek kok dan tidak mengakui DPR tandingan bentukan KIH. Kok segeluntir elit model Hatta Rajasa repot banget ada apa ini dan perlu dicurigai apa mau mengamankan diri saja atau untuk menjadi penyimbang dan kontrol terhadap pemerintahan Jokowi,” bebernya.

Ia pun menilai, terjadinya pembelahan dalam DPR justru membawa efek positif srhingga tidak terjadi perampoksn uang negara melalui kongkalikong DPR dan eksekutif. Sebab, KMP akan benar mengawasi anggaran dan RUU yang merugikan negara dan bisa menolaknya.

“Justru KMP harus tegas untuk menolak permintaan KIHj dalam alat kelengkapan DPR.dan KIH juga tidak perlu phobia terhadap adanya kemungkinan impeachment terhadap Jokowi - JK selama Jokowi - JK tidak korupsi,” tuturnya.

Menurut Arief, keinginan KIH di unsur pimpinan dan alat kelengkapan justru bisa menciptakan gurita korupsi baru seperti era SBY yang menguasai DPR dan Eksekutif. (ira)
http://edisinews.com/berita-awas-ako...#ixzz3IZzEBdeN


REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kesepakatan yang terjalin antara Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) masih belum terjadi.

Sebab, kesepakatan yang dijalin oleh beberapa petinggi partai seperti Hatta Rajasa, Zulkifli Hasan (PAN), Fadli Zon (Gerindra), Pramono Anung, Olly Dondokambey (PDIP), serta Ade Komaruddin (Golkar) dinilai belum menjadi suara seluruh partai di KMP dan KIH.

Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) versi Djan Faridz, Achmad Dimyati Natakusumah mengungkapkan kesepakatan yang terjadi Sabtu (8/11) kemarin bukan kesepakatan seluruh anggota parpol, tapi beberapa pimpinan parpol.

Meskipun, hasil dari kesepakatan tersebut nantinya akan diinformasikan pada seluruh partai oleh pimpinan partai yang bermusyawarah.

"Belum menyarakan seluruh parpol, karena hanya beberapa orang, dari pimpinan beberapa parpol saja," kata Dimyati pada Republika, Ahad (9/11).

Menurutnya, harusnya persoalan antara KMP dan KIH di parlemen diselesaikan secara musyawarah oleh perwakilan masing-masing parpol. Bukan oleh segelintir pimpinan parpol. Dimyati menambahkan pihaknya juga mengetahui ada pertemuan terbatas beberapa pimpinan parpol untuk membicarakan kisruh KMP dan KIH.

"Harusnya dibicarakan bersama oleh 10 parpol dengan mewakilkan 20 orang, ketua dan sekjen masing-masing parpol, kan tidak banyak juga," imbuh Dimyati.

Dengan kesepakatan yang dibangun oleh seluruh parpol maka DPR akan mengalami kemajuan yang didasari pada kepentingan bersama. Terlebih parlemen harus segera menjalankan fungsinya sebagai badan legislasi dari pemerintahan Joko Widodo yang sudah menjalankan fungsinya.
http://nasional.republika.co.id/beri...seluruh-partai

Jangan Sampai Pembagian Pimpinan AKD Perburuk Citra DPR

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah berharap polemik soal pimpinan komisi dan alat kelengkapan dewan (akd) lain sudah selesai pada sidang paripurna, Senin (10/11).
Rencananya fraksi-fraksi di Koalisi Indonesia Hebat (KIH) akan menyerahkan nama anggota komisi dan akd. "Mudah-mudahan hari Senin nama-nama KIH sudah bisa masuk," kata Fahri kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jum'at (7/11).

Fahri optimistis pada hari Selasa (11/11) seluruh anggota komisi dan akd sudah lengkap. Dengan begitu pembicaraan mengenai posisi pimpinan bisa dilakukan secara musyawarah mufakat antara masing-masing anggota komisi dan akd.
Fahri tidak spesifik menyebut bagaimana kesepakatan antara KIH dan Koalisi Merah Putih (KMP). "Formanya belum. Tapi dibicarakan di masing-masing komisi," ujarnya.
Fahri berharap KIH bisa membicarakan hal-hal yang mengganjal di komisi dan akd. Menurutnya jangan sampai persoalan pembagian pimpinan komisi dan akd membuat citra DPR buruk. Apalagi pemerintah harus segera mendapat persetujuan DPR soal berbagai kebijakan. "Kan pemerintah perlu kita bantu," katanya.
Politikus PDIP, Aria Bima mengatakan partainya belum akan menyerahkan nama-nama anggota komisi dan akd di sidang paripurna. Sampai saat ini KIH dan KMP masih proses lobi. "Belum ada kesepakatan," ujarnya.
http://www.republika.co.id/berita/na...uruk-citra-dpr

Pengamat Ingatkan KIH Tak Ngotot dengan UU MD3 Lama

JAKARTA - Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Syarif Hidayat mengingatkan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) agar tidak ngotot meminta pemberlakuan lagi Undang-Undang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) yang lama komposisi pimpinan DPR dan alat kelengkapan dewan (AKD) harus dikocok ulang. Menurutnya, KIH harus taat azas bahwa UU MD3 baru sudah berlaku dan tidak mungkin dikembalikan ke UU lama yang membagi kursi pimpinan DPR sesuai tingkat perolehan kursi di parlemen.

“Saya lihat Koalisi Merah Putih (KMP) sudah melunak dan mau kompromi memberikan posisi AKD kepada KIH. Sebaliknya, KIH tidak boleh memaksakan kehendaknya dan jangan sampai kelenturan KMP dipaksa hingga harus memberikan tuntutan KMP menguasai alat kelengkapan sesua UU MD3 lama. Itu tidak mungkin terjadi,” kata Syarif, saat dihubungi wartawan, Kamis (6/11).

Menurut Syarif, permintaan KIH yang tidak masuk akal itu hanya bagian dari tawar-menawar politik saja. Syarif bahkan menyebut KIH sadar bahwa permintaan itu tidak akan dipenuhi KMP.

Karena itu, kata Syarif, justru KIH akan rugi jika ngotot pada sikapnya dan tak mau berkompromi dengan tawaran kubu KMP. Sikap ngotot itulah yang menunjukkan KIH memang tidak berniat mencari solusi.

“Mereka sadar kok, kalau tuntutan mereka seperti PDIP yang minta paling banyak menguasai pimpinan AKD tidak mungkin dipenuhi. Kalau ini tidak direspon dan terus menuntut hal yang tidak mungkin, maka KIH memang tidak berniat mencari solusi kebuntuan DPR dan seperti menghendaki kondisi yang rusuh dan tidak menentu,” tegasnya.(fas/jpnn)
http://m.jpnn.com/news.php?id=268324

Kesepakatan Damai KMP-KIH Ada di Tangan Ical dan Mega?

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perseteruan antara kubu Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) akan segera berakhir. Negosiasi antara kedua belah pihak pun telah dilakukan untuk mencapai kesepakatan bersama.

Meskipun begitu, politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Eva Kusuma Sundari mengatakan kesepakatan damai kedua koalisi ini masih menunggu persetujuan dari Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie serta Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

"Sudah ada draft final yang sudah disepakati tim, dari itu akan dibawa ke Pak Ical dan ketum PDIP untuk dilaporkan," jelas Eva ketika dihubungi oleh Republika, Minggu (9/11).

Menurutnya, jika masing-masing ketua umum menyetujui hasil negosiasi, maka perseteruan antara KMP dan KIH pun akan berakhir. Para pejabat yang duduk di kursi DPR akan segera mulai bekerja pada Senin.

"Hari ini rencananya mungkin diserahkan," tambahnya. Lanjutnya, dalam pertemuan negosiasi kedua belah pihak dibahas mengenai pembagian posisi pimpinan di alat kelengkapan dewan serta distribusinya. "KIH hanya ingin posisi tersebut proporsional," jelasnya.

Eva mengatakan jika hasil negosiasi tersebut tidak direstui oleh masing-masing ketua umum, maka akan dilakukan negosiasi kembali dari awal. "Kendalanya itu cuma egoisme," kata Eva.

Perseteruan antara KMP dan KIH ini sudah berlangsung cukup lama dan mengakibatkan terbelahnya DPR. Kesepakatan pun dicapai oleh para wakil kedua kubu yaitu Ketum PAN Hatta Rajasa, Wakil Ketua DPR Fadli Zon, politisi Golkar Ade Komaruddin, Ketua MPR Zulkifli Hasan, Bendahara PDIP Olly Dondokambey, dan politikus PDIP Pramono Anung.

http://nasional.republika.co.id/beri...-ical-dan-mega

Aneh? Sekjen DPP Golkar tidak tahu kabar KIH dan KMP akhiri dualisme

lensaindonesia..com: Kabar KIH dan KPM akan mengakhiri persetruan di parlemen hingga muncul dualisme kepemimpinan DPR RI, menggembirakan banyak pihak. Tapi, anehnya, Wakil Sekretaris Jenderal DPP Golkar, Tantowi Yahya tidak mengetahui, bila Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah-Putih (KMP) akan islah atau kesepakatan mengakhiri dualisme, malam ini (9/11/2014).

“Kata siapa? Belum tahu,” ungkapnya saat dikonfirmasi.

Baca juga: Fahri sindir DPR tandingan: di Istana pun tidak ada presiden tandingan dan Dibantah, sebagian anggota dewan dari KIH belum gajian karena kisruh

Sebelumnya, di Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Pramono Anung mengungkapkan, akan ada kesepakatan damai antara KIH dan KMP sore ini.

Salah satu isi kesempatan tersebut adalah diakomodasinya permintaan terkait alat kelengkapan dewan yang diajukan KIH yang beranggotakan PDIP, NasDem, Hanura, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) –versi Muktamar Surabaya di bawah pimpinan Ketua Umum DPPP PPP Romahurmuziy.

Di sisi lain, Ketua DPP Gerindra, Desmon Mahesa, anggta fraksi Gerindra, mengatakan, pihaknya menunggu kepastian Ketua Presidium KMP yang juga Ketua Umum DPP Golkar, Aburizal Bakrie.

Menyangkut ini, Tantowi menerangkan, Ketumnya, Aburizal Bakrie hingga kini masih berada di luar negeri. “Dan baru pulang besok (Senin, 10 November 2014).”

Dikonfirmasi terpisah, Sekretaris Jenderal DPP NasDem, Patrice Rio Capella, enggan menjawab tegas pernyataan Pramono tersebut.

“Kebenarannya, tanya Pramono. Aku belum terkonfirmasi,” kilah bekas politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini.

Namun, Patrice tak membantah, jika Pramono merupakan perwakilan KIH untuk bertemu pihak KMP yang beranggotakan Gerindra, Golkar, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), PAN, dan PPP versi Djan Faridz untuk islah.

NasDem, kata dia, mendukung rencana KMP dan KIH untuk berdamai. Alasannya, “Karena lembaga tinggi ini (DPR) harus mulai bekerja untuk menjalankan fungsinya secara maksimal.” @fatah_sidik

[url]http://www.lensaindonesia..com/2014/11/09/aneh-sekjen-dpp-golkar-tidak-tahu-kabar-kih-dan-kmp-akhiri-dualisme.html[/url]

Tak Berwibawa, Jokowi Perkeruh Kisruh KMP dan KIH di DPR

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Presiden Joko Widodo dinilai kurang berwibawa dibandingkan dengan ketum parpol yang ada dalam koalisi indonesia hebat (KIH). Hal ini membuat Jokowi tidak mampu mempengaruhi DPR yang kini berkonflik, sehingga kinerja pemerintah cenderung tidak konstitusional karena mengabaikan peranan DPR.

“Di mata Ketum parpol yang ada di KIH, Jokowi kurang berwibawa,” ujar Pengamat Politik Universitas Indonesia, Agung Suprio, saat dihubungi, Sabtu (8/11).

Baik Jokowi maupun JK, menurutnya tidak dipatuhi oleh para kader partai yang mengusung dirinya di Pilpres lalu.

"Ini menandakan bahwa Jokowi-JK memang kurang dipatuhi seruannya dari pada ketua umum partai politik bagi anggota DPR," katanya.

Sikap yang lebih buruk lagi, Jokowi bukannya memberikan masukan kepada partai pendukungnya di parlemen, atau duduk bersama KIH dan KMP dengan Jokowi, tapi malah menyalahkan DPR.

Dalam akun facebooknya, Jokowi menulis, “Lha, kalau harus lapor dulu ke DPR, lapor kemana? ketemu siapa? ke komisi yang mana? alat kelengkapan dewan-nya mana? ... Apa saya harus menunggu terus..?” tulisnya.

Agung menyatakan hal ini justru semakin memperkeruh kekisruhan KMP dan KIH di DPR. “Ini sama sekali tidak memperbaiki situasi,” imbuhnya.

Kemungkinan lainnya, Jokowi tidak banyak mengarahkan DPR, karena terkesan merestui para anggotanya yang duduk di parlemen untuk membuat kekuatan tandingan.

http://nasional.republika.co.id/beri...dan-kih-di-dpr

===================================
Comment:

Geger di DPR kabarnya akan mulai menemui anti klimaks. Kabar ini baik bagi kondusivitas politik, tetapi kurang menarik bagi dinamika media yang suka kontroversi dan polemik. Sebelumnya kubu Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) mencapai puncak perseteruan. Semua buntut dari hasil perebutan posisi kekuasaan.

KMP sukses menyabet bersih seluruh kompetisi, antara lain paket pimpinan MPR, DPR, hingga alat kelengkapan dewan. KIH dibawah komando PDIP menyangkut alat kelengkapan dewan tidak legowo dan menolaknya. KIH bermanuver melakukan mosi tidak percaya hingga membuat DPR tandingan dengan struktur sampai alat kelengkapan dewan.

Realita politik hakikatnya memang kompetisi perebutan kekuasaan. Namun jangan lupa bahwa politik juga merupakan kompromi. Politik hampir pasti tidak sampai mencapai talak tiga. Artinya rujuk cerai menjadi fenomena biasa. Bahkan tidak mungkin bumbu-bumbu sandiwara kental demi menaikkan bargaining. Siapa yang menjamin bahwa gonjang-ganjing di DPR kali ini serius? Sejak awal kubu KIH juga kurang solid beberapa legislator tidak menyetujui langkah membentuk DPR tandingan. Sebut misalnya Pramono Anung dari PDIP.

Apapun yang terjadi biarkan saja karena itu menjadi dinamika politik yang wajar. Hal yang mengkhawatirkan jika dinamika itu merugikan kepentingan rakyat. Sangat tipis memang beda antara sandiwara, dagelan, atau dinamika politik. Kini semua dikabarkan akan berakhir. Adalah dari Pramono Anung kabar terhembuskan. KIH dan KMP dikatakan mencapai titik kompromi. Sudah terprediksikan bahwa kompromi itu adalah pembagian kursi. Sebanyak 16 kursi alat kelengkapan dewan akan diberikan KMP dan KIH.

Pertanyaannya benerkah ini adalah antiklimaks? Apapun politk itu seperti sepakbola, tidak ada jaminan kepastian. Selama bipolarisasi politik tetap ekstrim meruncing, maka dinamika semacam ini akan tetap berlangsung selama lima tahun mendatang. Sekali lagi apapun yang terjadi rakyat jangan sampai terkorbankan. Rakyat mesti melek dan berani mengawasi hingga menuntut terhadap tingkah polah wakil-wakilnya di parlemen.