Pencetus BPJS: Jokowi dan Lingkarannya tak Paham BPJS

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pencetus ide Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Dr Emir Soendoro menilai program Presiden Joko Widodo berupa Kartu Indonesia Sehat (KIS) mendidik rakyat untuk menjadi pengemis.

"Rakyat akan berpikir bahwa itu gratis, tidak ada kewajiban warga negara untuk iuran sama sekali, padahal konsep jaminan sosial di Indonesia itu adalah gotong royong," kata Emir Soendoro dihubungi di Jakarta, Rabu (5/11).

Emir menilai apa yang dilakukan Presiden Jokowi dengan meluncurkan KIS disebabkan ketidakpahaman mengenai Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan BPJS. "Di lingkaran Presiden juga sepertinya tidak ada orang-orang yang memahami dan mengerti tentang BPJS yang memberikan masukan," tuturnya.

Emir juga menilai bahwa Presiden Jokowi meluncurkan KIS karena semata-mata ingin memiliki program yang berbeda dengan pemerintahan sebelumnya. Padahal, kata Emir, pemerintahan sebelumnya pun telah melaksanakan BPJS yang berbeda dengan konsep awalnya.

"Ide awal BPJS itu disatukan bukan terpecah dua seperti sekarang. Dan sudah saatnya posisi Kepala BPJS dijadikan menteri untuk memudahkan koordinasi dengan menteri, kepala daerah dan pihak swasta," katanya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi meluncurkan program perlindungan sosial berupa KIS, Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) di Kantor Pos Besar Jakarta, Jalan Pasar Baru, Jakarta Pusat pada Senin (3/11).

Presiden membenarkan saat ditanya wartawan apakah program tersebut untuk mengantisipasi rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

"Untuk menjaga daya beli masyarakat dan yang jelas untuk memberikan pelayanan kesehatan dan pendidikan," kata Presiden.

Program KIS akan menggunakan anggaran dana BPJS Kesehatan. Yang membedakan KIS dengan layanan BPJS adalah (kartu KIS) bisa dipakai di mana saja, sementara BPJS hanya bisa digunakan di wilayah tempat kartu diterbitkan.

http://nasional.republika.co.id/beri...tak-paham-bpjs


belum genap sebulan, sdh kritik bertubi-tubi
ada baiknya lebih hati2, dan dipikir matang sblm menggulirkan program
lha kalau terjadi dupilkasi program begini kan jadi repot
BPJS itu dipayungi UU lho