Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mempertanyakan adanya klaim dari segelintir masyarakat yang menyatakan bahwa masyarakat Jakarta menolak naiknya Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama menjadi pejabat definitif. Menurut Pras, klaim tersebut tak sesuai fakta yang terjadi di lapangan mengacu pada hasil Pemilu Presiden 2014.

Pras menjelaskan, apabila pada Pilpres kemarin Joko Widodo, yang saat itu masih berstatus Gubernur DKI, gagal memperoleh suara terbanyak di wilayah DKI Jakarta, maka itu artinya mayoritas warga Jakarta tak setuju Jokowi meninggalkan jabatannya karena tak rela dipimpin oleh Ahok.

"Tapi kan nyatanya, kemarin Pak Jokowi didukung oleh mayoritas masyarakat Jakarta. Jadi, masyarakat Jakarta yang mana yang menolak Ahok menjadi gubernur?" ujar Pras, di Gedung DPRD DKI, Senin (3/11/2014).

Karena itu, Pras menyatakan bahwa DPRD DKI tetap akan menyelenggarakan pelantikan Ahok paling lambat pada 18 November mendatang. Pelantikan tersebut, kata dia, mengacu pada surat keputusan dari Kemendagri yang telah menyatakan Ahok akan naik menjadi Gubernur DKI yang baru menggantikan gubernur sebelumnya yang mengundurkan diri per 16 Oktober 2014.

Berpegang pada surat keputusan itu, Pras pun menyatakan bahwa pelantikan Ahok akan tetap digelar walaupun nantinya DPRD DKI belum memiliki alat kelengkapan. "Sudah ada surat dari kemendagri, jadi tidak perlu (adanya alat kelengkapan). Yang perlu itu DPRD harus menjalankan tanggung jawabnya menggelar rapat paripurna (pelantikan Ahok)," papar Pras.

Meski demikian, Pras menegaskan bahwa ia tetap akan mengomunikasikan hal tersebut ke seluruh anggota DPRD, termasuk ke sejumlah pihak yang selama ini sering berseberangan dengan pria asal Belitung itu.

"Dalam satu atau dua hari ini saya akan mengadakan rapat pimpinan. Kalaupun nantinya ada oknum-oknum yang menolak, kita tetap akan menggelar rapat paripurna untuk melantik Ahok," ujar politisi PDI Perjuangan itu menegaskan.


SUMBER