warsarawaAvatar border
TS
warsarawa
Fadli Zon: Pemerintah enggak usah ikut campur urusan DPR
Merdeka.com - Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai rencana mengundang pemerintah untuk memediasi kekisruhan antara dua kubu DPR di parlemen sangatlah mubazir. Menurutnya, pemerintah lebih baik ngurus diri sendiri ketimbang urusan orang lain. "Enggak perlu, kita tidak butuh pemerintah. Pemerintah dengan DPR itu sejajar. Jadi kita tidak perlu pemerintah. Pemerintah sekarang ngurus dirinya sendiri saja. Urusannya banyak, enggak usah ikut-ikut campur urusan DPR, dan kita tidak perlu mediasi mereka, kita jalan kok," kata Fadli Zon usai acara peluncuran dan diskusi buku '100 Janji Jokowi-JK' di Kampung Poncol RT 13/03 Kelurahan Gedong Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur, Selasa (4/11). Wakil ketua umum partai Gerindra ini menepis tudingan jika DPR jalan di tempat karena kisruh antara kubu Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Putih (KMP). Menurutnya, para anggota DPR yang saat ini ngambek dan memilih membentuk DPR tandingan nantinya akan kembali lagi. "Sekarang DPR dibilang tidak jalan, jalan sekali, bahkan jalan ngebut. Cuma memang ada anggota yang masih ngambek, nah yang ngambek itu nanti balik lagi dan selesai," katanya. Dia pun yakin dapat menyelesaikan masalah tersebut. "Ya sebentarlah itu, sebentar nanti beres. Tidak ada masalah. DPR tidak ada dualisme, DPR solid," ujarnya. "Nah yang ini urusannya masalah rebutan pimpinan komisi saja. Tetapi kita sudah jalan," imbuhnya. Seperti diketahui kisruh dua kubu di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) semakin meruncing. Untuk menyelesaikan konflik ini pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat diminta turun tangan. "Saya rekomendasikan pimpinan MPR ambil inisiatif undang pimpinan negara, habis itu undang pimpinan parpol mencari jalan keluar dari situasi semacam ini," kata Wasekjen PDIP Achmad Basarah di Gedung DPR, Senin (3/11). Basarah mengatakan kewenangan MPR mengundang presiden, pimpinan lembaga negara lain dalam hal ini DPR, DPD, MK sesuai dengan tata tertib DPR pasal 28. Ini dapat dilakukan karena terjadi persoalan dalam praktik demokrasi pancasila. "Pimpinan MPR harus segera turun. Ambil peran, ambil inisiatif," saran Basarah. (mdk/eko)
0
2.6K
41
GuestAvatar border
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Urutan
Terbaru
Terlama
GuestAvatar border
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Komunitas Pilihan