Selama ini masyarakat kita selalu memendam perasaan marah saat terjadi kasus-kasus yang begitu ironis. Misalnya saja, ketika ada anak-anak kecil yang dituduh maling sendal oleh seseorang, dan akhirnya anak tersebut mendapat hukuman yang sangat berat.

Terlepas dari apakah anak tersebut benar-benar mencuri atau tidak, faktanya hukuman yang ia terima lebih besar dari hukuman maling-maling uang negara yang bertopeng pejabat atau pengusaha.

Sangat mengherankan memang, bocah-bocah kecil yang maling sendal, atau seorang nenek-nenek yang mengambil 3 biji kakao pun tak lepas dari jeratan hukum yang "tidak adil".

Padahal, koruptor-koruptor papan atas yang merugikan negara miliaran hingga triliunan rupiah, hukumannya sangat-sangat kecil dibandingkan apa yang telah ia nikmati secara tidak halal tersebut.

Eh tadi bilang TIDAK ADIL? Ups, tunggu dulu. Itu mungkin hanya anggapan masyarakat termasuk Anda dan saya yang "tidak mengerti" matematika.

Kita harus akui, mereka itu pejabat dan pengusaha-pengusaha hebat. Juga ahli-ahli hukum yang "tidak diragukan" lagi. Mari kita turunkan ego kita untuk mengakui mereka lebih hebat dari kita.


Ayo kita umpamakan pada kasus-kasus berikut:

Kasus 1:

Seorang rakyat jelata yang tidak mempunyai keahlian apa-apa, sibuk mencari kerja kesana-kemari namun tidak mendapatkan hasil yang ia harapkan, yakni mendapatkan pekerjaan yang dapat mencukupi kehidupan keluarganya. Padahal anaknya yang masih kecil akan beranjak dewasa dan membutuhkan banyak biaya.

Karena kurangnya iman, pria ini terbujuk rayuan setan untuk melakukan cara-cara kotor seperti mencopet di bis dan mencuri buah di kebun tetangga untuk dijual. Ia memberanikan diri melakukan hal-hal tercela ini dengan resiko dikeroyok masa hingga dilaporkan ke polisi demi yang katanya dapat membahagiakan keluarganya.

Sialnya, pada saat mencuri buah di kebun tetangga, ternyata tetangganya ini adalah seorang pejabat yang sangat mengerti hukum.

Tak bisa berbuat apa-apa, akhirnya ia harus menerima hukuman kurungan dua belas bulan ditambah uang dendanya.


Kasus 2:

Seorang pejabat di kementerian ABC mendapat tugas mengurus proyek yang lumayan besar untuk kepentingan negara. Pejabat ini biasanya hanya mendapat gaji 18-jutaan + tunjangan kesehatan, pendidikan anak, de el el.

Kecil sekali ya gajinya, untuk belanja istri beserta simpanan-simpanan yang lain saja mungkin tidak cukup. Apalagi untuk beli mobil baru atau rumah di kawasan mewah. Kalau untuk jalan-jalan ke luar negeri kan masih bisa dengan "studi banding" bersama teman-teman senasib seperjuangan. Ya ngga?

Nah, di saat mendapat proyek seperti ini, adalah sebuah kesempatan yang tidak boleh dilewatkan begitu saja. Bisa dimain-mainkanlah pengeluarannya, misalnya dengan menaikkan sedikit-sedikit harga barang yang dibeli, atau mengada-ngadakan yang seharusnya tidak perlu ada. Lagian, tidak ada resiko dikeroyok masa kan?

Ternyata pejabat ini juga apes, ada kelompok-kelompok "jahat" yang selama ini ternyata memata-matai setiap transaksi yang tilakukannya, bahkan secara TIDAK SOPAN menyadap pembicaraannya dengan seorang pengusaha. Kelompok ini dinamakan KPK.

Ujung-ujungnya, terali besi juga merindukan kehadirannya. Di Pengadilan, pejabat ini diputuskan dengan hukuman kurungan maksimal dua tahun enam bulan penjara, ditambah denda satu miliar rupiah.

Tidak terima, ia beserta pengacaranya mencari celah dan mengajukan banding. Akhirnya ia bisa sedikit lega, karena hukuman kurungannya dikurangi enam bulan, sehingga menjadi dua tahun saja.

Dalam masa tahanan, pejabat ini begitu "baik sekali", walaupun di dalam tahanan, ia tetap bisa mengendalikan orang-orangnya yang diluar untuk "beramal" kepada oknum-oknum yang membutuhkan.

Lalu, entah bagaimana caranya, ketika hukuman yang dijalani telah memasuki bulan ke-6, sisa masa tahanannya hanya 12 bulan saja. Padahal seharusnya kan 18 bulan ya? Mungkin saya yang salah hitung . Sehingga ditotal, jumlah hukumannya jadi 18 bulan.

Eh... tak terasa, waktu sudah memasuki masa perayaan hari besar agamanya. Seperti tradisi-tradisi hukum sebelumnya, setiap hari raya, tahanan yang berkelakuan baik akan mendapatkan potongan hukuman, atau bahasa kerennya disebut remisi.

Asik, pejabat ini dapat remisi 5 bulan potongan masa tahanan, sehingga total masa tahanannya tinggal 13 bulan saja.

Pada saat-saat akhir masa tahanan yang hanya tinggal 5 bulan, ia mengajukan surat permohonan tahanan luar dan permohonan itu dikabulkan.

Jadi, secara total, pejabat ini hanya merasakan total 8 bulan terkurung di terali besi sendirian yang dilengkapi AC, TV dan kasur yang empuk.

Bagaimana dengan rakyat jelata di kasus pertama tadi?

Rakyat jelata tadi tidak punya uang untuk "mempermainkan hukum", bahkan untuk bayar denda saja duit entah dicari dimana.

Terima-tidak terima, dia harus tetap menerima tuntutan hukum sebelas tahun penjara beserta dendanya tadi. Yang bisa ia harapkan mungkin hanyalah pada saat hari besar agamanya untuk mendapatkan remisi.

Akhirnya tibalah masa yang ditunggu-tunggu, hari besar agamanya pun tiba, dan ia mendapat remisi langsung bebas.

Tapi dihitung-hitung, ternyata ia telah menjalani masa tahanan sepuluh bulan kurungan dan hanya tersisa dua bulan saja.

Jadi, rakyat jelata ini merasakan total 10 bulan penjara di tempat yang pengap bersama tahanan-tahanan lainnya dari tuntutan hukum 12 bulan penjara.

Masuk akal bukan?