Rencana menaikkan harga BBM tentu meresahkan seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali nelayan kecil dengan keterbatasan modal operasional. Rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM pastinya akan berdampak signifikan bagi hasil tangkapan ikan yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap pendapatan nelayan.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengklaim bahwa para nelayan negeri ini tidak membutuhkan BBM bersubsidi. Karena meskipun ada BBM bersubsidi saat membeli, para nelayan akan dikenakan harga yang lebih mahal. “Banyak pelaku perikanan sadar subsidi tidak membantu nelayan” Ujar Susi. Menurutnya, kenaikan harga BBM bersubsidi malah bakal meningkatkan produktivitas sejumlah nelayan. Subsidi tersebut dinilai lebih efektif jika dialihkan kepada hal-hal yang lebih berguna seperti pendidikan dan kesehatan.

Pendapat Susi yang menegaskan bahwa nelayan tidak butuh BBM bersubsidi adalah sebuah pernyataan yang keliru. Karena melihat kondisi nelayan kecil dengan keterbatasan modal dan kemampuan daya beli terhadap bahan bakar yang rendah. Nelayan bisa saja membeli BBM yang tidak bersubsidi dengan jalan hutang. Langkah ini dilakukan nelayan agar tetap bisa melaut, namun hal ini tidak akan pernah menyelesaikan permasalahan malah menambah masalah dan beban para nelayan.

Bagaimana bisa membentuk poros maritim dunia kalau nelayan di Indonesia masih menderita dan permasalahan mengenai kebutuhan BBM menjadi momok yang menakutkan bagi nelayan kecil di Indonesia. Menurut Yudi Ketua Himpunan Nelayan Indonesia, banyak kalangan yang mengatakan bahwa nelayan menjual BBM bersubsidi ke Industri. Setiap ada rencana kenaikan dan pembatasan BBM bersubsidi selalu dikaitkan dengan penyelundupan. Nelayan dituduh melakukan penyelundupan dan menjual solar subsidi ditengah laut.

Alasan mencabut BBM bersubsidi dikarenakan tuduhan bahwa nelayan menjadi penyelundup adalah hal yang sangat tidak mendasar dan nelayan tidak akan melakukan hal serendah itu. Banyak nelayan kecil di Indonesia yang masih mengkonsumsi nasi aking dalam kesehariannya dikarenakan jumlah pendapatan mereka tidak mampu untuk membeli beras. Pemerintah harus tetap menyediakan BBM bersubsidi tapi benar benar dilakukan pengendalian, pengawasan dan distribusi yang transparan. (MAD).


- See more at: http://m.maritimemagz.com/fisheries/....KXRIkGXc.dpuf