Original Posted By citoxson►
source: http://bps.go.id/tab_sub/view.php?ka...ek=17¬ab=12

Joko Widodo : 70 Persen Penikmat BBM Bersubsidi Adalah Mobil
Senin, 25 Agustus 2014 08:42 WIB

SURYA Online, JAKARTA - Penyaluran subsidi negara untuk sektor migas tinggi, namun tak sepenuhnya masyarakat menikmati manfaat subsidi tersebut. "Jadi kita harus tahu, subsidi BBM (bahan bakar minyak) itu dinikmati 70 persen yang memakai mobil," kata Jokowi, Minggu (24/8/2014) di Jakarta.

Menurut Jokowi, subsidi yang ada saat ini tidak boleh hanya dinikmati kalangan tertentu. Subsidi tersebut, harus dapat dimanfaatkan untuk kepentingan peningkatan usaha dan produksi masyarakat. "Sehingga perlu dialihkan kepada sektor-sektor produktif, usaha produktif misalnya, pupuk untuk petani, pestisida untuk petani, solar untuk nelayan, mesin untuk nelayan, kapal untuk nelayan," katanya.

Selain mengurangi subsidi BBM, Jokowi berencana ingin meningkatkan penggunaan energi alternatif untuk produksi. Menurut dia, penggunaan energi alternatif dapat mengurangi anggaran yang dikeluarkan pemerintah untuk subsidi. "Ya misalnya, pengalihan sumber energi listrik mesin-mesin dari BBM ke gas, ke batubara. Iritnya bisa jd banyak, kemudian menyegerakan (pembangunan) infrastruktur pipa untuk gas, karena itu industri sangat murah, daya saing negara dan daya saing produk-produk yang kita punya bisa berkompetisi di jajaran dunia," ujarnya.
http://surabaya.tribunnews.com/2014/...i-adalah-mobil


Subsidi BBM 2015 Disepakati Rp 194,2 Triliun
September 23, 2014 @ 12:32 pm

spbuJakarta EnergiToday -- Pemerintah dan Badan Anggaran (Banggar) DPR menyetujui besaran subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam RAPBN 2015 sekitar Rp 194,2 triliun atau turun Rp 4,6 triliun setelah sebelumnya diajukan sekitar Rp 198,8 triliun. Sementara untuk kuota BBM subsidi jumlahnya tetap di angka 46 juta kilo liter.

"Dalam rapat kali ini kami telah menyetujui besaran subsidi BBM untuk 2015 yaitu Rp 194,2 triliun. Atau ada penghematan berjumlah Rp 4,6 triliun. Untuk subsidi elpiji 3 Kilo Gram (Kg) sekitar Rp 55,1 triliun, Liquified Gas Vehicle (LGV) Rp 4,2 triliun. Selain itu ada Pajak Penambahan Nilai (PPN) atas BBM jenis tertentu Rp 25,3 triliun," ucap Pimpinan Rapat Banggar Tamsil Linrung di Gedung DPR Senayan Jakarta, Senin (22/09).

Dengan demikian, total untuk subsidi BBM dan elpiji mencapai Rp 276 triliun, dengan asumsi kurs Rp 11.900 per US$ dan ICP US$ 105 per barel. Padahal sebelumnya angka yang diajukan pemerintah sekitar Rp 280,6 triliun. Kemudian untuk subsidi listrik untuk tahun 2015 dipatok Rp 68,69 triliun sudah termasuk insentif untuk investasi PLN. Angka ini turun dari pengajuan sebelumnya Rp 72,4 triliun.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM, Edy Hermantoro mengatakan, persetujuan ini dibuat berdasarkan dengan menggunakan angka konservatif yakni penghitungan Mobs plus Alpha BBM terendah
http://energitoday.com/2014/09/23/su...-1942-triliun/


Pengguna Sepeda Motor Paling Kena Duluan Dampak Kenaikan BBM
Kamis, 30 Oktober 2014 09:53 WIB


Para pengendara sepeda motor antre mengisi premium di SPBU Pertamina, Sentul City, Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Rabu (27/8/2014).

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Masih seputaran wacana kenaikan bahan bakar minyak subsidi, para produsen sepeda motor di tanah air sepertinya sedang ketar-ketir. Karena biar bagaimanapun, pengguna sepeda motor kebanyakan masih mengandalkan bbm subsidi.

Wacana kenaikan bbm ini juga turut menjadi perhatian para produsen sepeda motor di tanah air. Seperti halnya Suzuki Indomobil Sales yang juga memprediksi pengaruh kenaikan bbm terhadap daya beli dan pengguna sepeda motor. "Kenaikan bbm awal-awal yang kena duluan ya para pengguna sepeda motor," ujar Endro Nugroho, Deputy Managing Director 2W Suzuki Indomobil Sales kepada otomotifnet.com di booth IMOS Suzuki hari ini (29/10)

Dilanjutkan Endro, minimal para pengguna sepeda motor harus mulai berfikir ulang bagaimana caranya agar mereka tetap bisa mengirit biaya transportasi setelah terjadinya kenaikan harga bahan bakar subsidi. "Dan peran pabrikan juga harus ditingkatkan, setidaknya dengan menghadirkan produk yang irit bahan bakar. Kami kan punya yang baru, Address. Kalau bbm naik, ya pakai Address saja," canda Endro. Ah, bisa saja
http://www.tribunnews.com/otomotif/2...k-kenaikan-bbm

Jangan Cabut Subsidi BBM Untuk Nelayan Kecil
Senin, 03 November 2014, 05:04 WIB



Bisnis.com, JAKARTA - Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) mengingatkan rencana penghentian subsidi BBM bagi industri penangkapan ikan di Tanah Air jangan termasuk mencabut subsidi BBM nelayan kecil yang masih kerap termarjinalkan. "Subsidi BBM bagi nelayan kecil tidak boleh dicabut," kata Ketua Dewan Pembina KNTI Riza Damanik di Jakarta, Minggu (2/11/2014). Menurut Riza, KNTI mendukung pencabutan subsidi BBM bagi kapal besar penangkap ikan atau berbobot di atas 30 Gross Ton (GT).

Namun, lanjutnya, KNTI tidak akan menyetujui pencabutan subsidi BBM bagi kapal-kapal berbobot di bawah 30 GT yang kerap dipakai oleh kalangan nelayan tradisional. "Selain nilai subsidinya terbilang kecil dibanding subsidi BBM keseluruhan, sekitar 60-70 persen konsumis ikan domestik adalah tangkapan nelayan kecil," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti memperkirakan kerugian negara dalam bidang penangkapan ikan di perairan Indonesia yang dikenal sebagai kawasan kaya akan sumber daya perikanan, mencapai triliunan rupiah. "Negara jelas-jelas dirugikan lebih dari Rp11 triliun," kata Susi Pudjiastuti dalam jumpa pers di kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Jumat (31/10/2014) tulis Antara.

Menurut Susi, angka tersebut awalnya diperoleh dari penghitungan jumlah 5.329 kapal besar atau berbobot 30 gross tonnage (GT) lebih yang mengurus perizinan ke KKP.

Dari jumlah ribuan kapal tersebut, diketahui bahwa pemerintah mengeluarkan subsidi untuk industri penangkapan ikan diperkirakan mencapai sekitar Rp11,5 triliun per tahun. Sedangkan pemerintah melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang diperoleh KKP dari kapal-kapal tersebut hanya sekitar Rp300 miliar.

Dengan demikian, menurut dia, angka pendapatan kepada negara tidak sebanding dengan jumlah yang dikeluarkan pemerintah kepada industri penangkapan ikan.
http://industri.bisnis.com/read/2014...-nelayan-kecil


BBM Naik, Beban Petani Bertambah
SENIN, 06 MEI 2013 | 18:47 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Rencana kenaikan bahan bakar minyak (BBM) yang akan dilakukan oleh pemerintah diyakini akan berdampak pada pelambatan pertumbuhan sektor pertanian. Mengingat pengelolaan produksi dan distribusi pangan banyak menggunakan BBM bersubsidi, khususnya jenis solar.

Anggota Komisi IV DPR yang membidangi masalah pertanian, Ma'mur Hasanuddin, mengatakan sektor pertanian akan terpukul dengan kenaikan harga BBM, mengingat komoditas ini sangat rentan terhadap gejolak harga dan biaya produksi. Kenaikan harga BBM bersubsidi diyakini bisa berdampak pada penurunan kemampuan produksi sektor pertanian. “Sebab alokasi permodalan akan lebih besar memenuhi konsumsi BBM, diperkirakan kenaikan hampir 15 persen dari biaya sebelumnya, “ katanya dalam siaran persnya, Senin, 6 Mei 2013.

Pemerintah berencana menaikan harga BBM dalam waktu dekat. Hal ini ditekankan oleh Presiden SBY dalam dialognya dengan komunitas bisnis dan keuangan dalam acara Thomson Reuters Newsmaker, di Gedung One Raffles Quay, Singapura, Selasa, 23 April 2013. Dalam acara tersebut, Presiden mengatakan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) merupakan langkah pemerintah untuk mengurangi beban subsidi.

Menurut Ma'mur, kenaikan harga BBM bersubsidi akan meningkatan biaya produksi dan menurunkan pendapatan petani. Sedangkan penurunan produksi akan berdampak meningkatnya harga produk, pada akhirnya pendapatan petani menjadi tidak pasti. Pemerintah, katanya, harus memperhitungkan kenaikan harga BBM ini karena petani adalah pihak yang akan terkena dampaknya pertama kali.

Legislator dari Fraksi PKS ini menjelaskan, penggunaan BBM bersubsidi pada usaha tani padi umumnya pada pengolahan tanah dan pengolahan hasil. Sebagian petani di Indonesia juga menggunakan pompa air untuk mengairi sawahnya yang menggunakan BBM bersubsidi.

Ia menambahkan, di Pulau Jawa, pompa air banyak digunakan karena air irigasi tidak mencukupi, sumber air bisa dari air sungai atau air tanah. Kemudian penggunaan lainnya adalah untuk setelah panen padi menjadi beras seperti RMU (Rice Milling Unit) dan Huller.

“Kesulitan solar beberapa waktu belakangan ini telah menunjukan bahwa BBM mempengaruhi dan sangat dibutuhkan oleh sektor pertanian. Di beberapa tempat, penggilingan padi tidak beroperasi karena kesulitan mendapatkan BBM atau solar bersubsidi,” katanya.

Kenaikan BBM akan menyebabkan kenaikan biaya produksi karena kenaikan harga barang-barang konsumsi maupun kenaikan sarana produksi pertanian, seperti pupuk dan pestisida yang membuat biaya produksi melonjak. Selain itu, kata Ma'mur, naiknya biaya transportasi produk hasil pertanian yang dipasarkan ke daerah perkotaan menyebabkan biaya distribusi meningkat, yang pada akhirnya akan mengerek harga di pasaran.
http://www.tempo.co/read/news/2013/0...tani-Bertambah

-----------------------------

Pak Jokowi selaku Presiden RI, tak perlu susah-susah bikin pengumuman menaikkan harga BBM bersubsidi. Beliau cukup pasang pengumuman bahwa sejak tanggal .... ini, semua mobil di Indonesia hanya boleh membeli Pertamax keatas. Sedangkan BBM bersubsidi tidak mengalami kenaikan harga, tetapi yang boleh membelinya hanya sepeda motor, bajaj, dan perahu nelayan yang melaut saja, serta traktor mini petani di desa-desa.