JAKARTA, KOMPAS.com - Rendahnya penyerapan anggaran di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI
Jakarta pada tahun ini berdampak terhadap minimnya
penyediaan sumur resapan. Proyek penyediaan 7000
sumur resapan yang seharusnya sudah dilakukakan
sejak beberapa bulan yang lalu saat ini baru sampai
pada tahapan penyelesaian kontrak dengan pelaksana proyek. Sebagai informasi, saat ini wilayah Jakarta dan
sekitarnya telah memasuki musim penghujan. Proyek
penyediaan sumur resapan merupakan salah satu
proyek yang diandalkan dalam menghadapi ancaman
banjir akibat tingginya curah hujan. "Penyediaan sumur resapan memang berlangsung
lambat. Ini baru mau dikerjakan. Diperkirakan akhir
Desember selesai," kata Kepala Dinas Perindutrian
dan Energi DKI Jakarta Harris Pindratno, di Jakarta,
Sabtu (1/11/2014). APBD DKI 2014 mencapai Rp 72,9 triliun. Namun
penyerapannya sangat rendah. Berdasarkan data Unit Layanan Pengadaan Barang dan
Jasa (ULP) DKI Jakarta, hingga September 2014,
realisasi penyerapan Anggaran dan Pendapatan
Belanja Daerah (APBD) DKI 2014 hanya mencapai Rp
9,093 miliar, atau hanya 0,01 persen dari nilai APBD
DKI 2014 yang mencapai Rp 72,9 triliun. Dari jumlah tersebut, penyerapan anggaran untuk
pembangunan infrastruktur hanya sekitar 0,01
persen. Selebihnya merupakan penyerapan anggaran
untuk gaji pegawai, alat tulis kantor, dan pembayaran
tagihan telepon, air, listrik, dan internet. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) yang
baru, Heru Budi Hartono berjanji segera membenahi
pekerjaan rumah yang belum terselesaikan di
instansinya itu. "Saya enggak janji, tapi waktu 1,5 bulan ini ada 4000
paket proyek yan belum masuk ULP (kini jadi BLP).
Pelan-pelan kita masukkan," kata Heru usai
pelantikannya, di Balaikota Jakarta, Jumat
(31/10/2014). Menurut Heru, BPKD akan membuat standar
nomenklatur. Ia yakin dengan cara tersebut, setiap
satuan kerja perangkat daerah (SKPD) akan dapat
memaksimalkan penggunaan anggaran. "Jadi BPKD mengikuti maunya SKPD aja. Sekarang
semua harus jujur, tapi kalau terlalu rinci bisa tidak
cair juga. Makanya nanti kita buat standar
nomenklatur," jelas Heru.