MPR DIKUASAI KMP, Makin Terbuka Peluang Pemakzulan Jokowi
Rabu, 08/10/2014 12:42 WIB

kabar24..com, JAKARTA - Pengamat sosial dan politik menilai pemakzulan atau penjegalan presiden terpilih Jokowi dimungkinkan, setelah adanya kemenangan kubu Koalisi Merah Putih dalam pemilihan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti menilai dengan dikuasainya pimpinan DPR dan MPR oleh Koalisi Merah Putih (KMP), maka dipastikan ruang gerak pemerintahan presiden terpilih Joko Widodo dan Jusuf Kalla ke depan akan dipersempit. "Mereka berkuasa di parlemen untuk menyempitkan peran eksekutif. Sehingga nantinya pemerintahan Jokowi tidak dapat bekerja dengan baik," ujarnya di gedung Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Jakarta, Rabu (8/10/2014).

Ray menyatakan upaya pelengseran Jokowi dan Jusuf Kalla ke depan dapat saja bisa terjadi, karena KMP telah menguasai semua infrastruktur parlemen. Apalagi, dalam sejarah pemerintahan presiden sebelumnya, hal ini sempat terjadi. "Pasti nanti akan dicari-cari kesalahannya, dengan mencari faktor inkonstitusional atau dijatuhkan karena faktor politik, seperti presiden sebelumnya Soeharto, Gus Dur," jelasnya.

Menurutnya, pemakzulan dari sisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bisa juga terjadi. Namun, sambungnya, mengenai penjegalan Jokowi dan Jusuf Kalla di tengah jalan tidak dalam setahun ke depan ini. Hal itu karena pemerintahan ke depan masih menggunakan APBN yang telah dirancang oleh Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.
[url]http://www.kabar24..com/nasional/read/20141008/98/232408/mpr-dikuasai-kmp-makin-terbuka-peluang-pemakzulan-jokowi[/url]


Berebut Ketua MPR
MPR Dikuasai KMP, KIH Tak Khawatir Jokowi Dimakzulkan
Rabu, 08/10/2014 05:23 WIB

Jakarta - Koalisi Indonesia Hebat (KIH) ‎mengakui dengan besar hati kemenangan paket Pimpinan MPR Koalisi Merah Putih (KMP). Koalisi Indonesia Hebat tak khawatir Jokowi bakal dimakzulkan meski MPR dikuasai Koalisi Merah Putih. "Yang orang khawatirkan paling impeachment. Tapi kalau lihat Pak Zulkifli Hasan itu orang baik, Pak Mangindaan itu orang baik, Pak Hidayat Nur Wahid itu kyai. Pak Oesman Sapta, itu figur-figur yang bijak dan baik. Saya haqqul yakin tidak terjadi impeachment," kata Ketua DPP PKB Abdul Kadir Karding di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (8/10/2014).

Menurut Karding, proses pemilihan pimpinan MPR yang telah dimenangkan Koalisi Merah Putih bersama unsur DPD itu berjalan dengan fair. Maka Koalisi Indonesia Hebat tidak ambil pusing. "Ini demokrasi lah. Saya kira ini fair. Kita ucapkan selamat dan hormat saja dan apresiasi. Biasa, kalah menang begini," kata Karding.

Seperti diketahui, paket B pimpinan MPR yang dimotori Koalisi Merah Putih mengusung Zulkifli Hasan sebagai ketua didampingi Mahyudin, EE Mangindaan, Hidayat Nur Wahid dan Oesman Sapta sebagai wakil ketua. Hasil akhir penghitungan suara, Paket A memperoleh 330 suara dan Paket B memperoleh 347 suara.
http://news.detik.com/read/2014/10/0...53/2712607/10/


Kata Hidayat, Pimpinan Komisi Dikuasai KMP Sesuai Keinginan Jokowi untuk Bekerja
Rabu, 29 Oktober 2014 | 19:56 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid menyebut pemilihan alat kelengkapan DPR RI tanpa mengakomodasi partai politik dari Koalisi Indonesia hebat (KIH) ialah sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo. "Pak Jokowi kan sudah bilang, mari bekerja, kerja, kerja. Jadi, ya salah sendiri, rakyat semua silakan menilai," ujar Hidayat di Kompleks Parlemen, Rabu (29/10/2014) sore.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menyayangkan aksi buang-buang waktu yang dilakukan parpol KIH, yakni meminta skors pemilihan alat kelengkapan DPR hingga empat kali. Pimpinan DPR pun, lanjut Hidayat, juga sudah cukup mengakomodasi permintaan KIH. "Tapi, kita taat pada ketentuan hukum. Sudah ada di UU MD3 dan Tatib. Mudah kok baca UU dan Tatib itu," ujar Hidayat.

Dalam UU dan Tatib, lanjut Hidayat, pemilihan pimpinan DPR dan alat kelengkapan DPR bisa dilakukan melalui paket yang diparipurnakan. Hidayat meminta partai politik pendukung Joko Widodo-Jusuf Kalla legawa menerima kenyataan bahwa alat kelengkapan dikuasai oleh Koalisi Merah Putih (KMP). Dia berharap tidak ada lagi gugatan soal pimpinan komisi pada kemudian hari.

Diberitakan, pemilihan dan penetapan komisi di DPR telah dilakukan sepanjang Rabu siang. Hasilnya, hampir semua kursi pimpinan dijabat oleh fraksi dari partai politik anggota KMP. Pemilihan pimpinan komisi ini tidak melewati perdebatan sengit sebab tak ada paket calon pimpinan untuk menandingi paket calon pimpinan yang diajukan KMP. Saat rapat pemilihan dan penetapan pimpinan komisi berlangsung, tak ada satu pun anggota KIH yang hadir. Di luar itu, tak ada juga anggota Fraksi PPP yang hadir dalam rapat tersebut.
http://nasional.kompas.com/read/2014....untuk.Bekerja


Politisi PDIP Ini Anggap KMP Perkuat Pemerintahan Jokowi-JK
Kamis, 09/10/2014 13:39 WIB

kabar24..com, JAKARTA— Ketua DPD PDIP Sulawesi Tenggara, Hugua, menyatakan Koalisi Merah Putih (KMP) yang menguasai parlemen akan memperkuat pemerintahan Joko Widodo - Jusuf Kalla (Jokowi-JK) sesuai koridor konstitusi negara. "Dengan kontrol atau pengawasan yang kuat dari parlemen, pemerintahan akan berjalan sesuai koridor perundang-undangan yang berlaku dan bisa menekan berbagai bentuk pelanggaran dan penyelewengan," katnya di Kendari, Kamis (9/10/2014). SIMAK:

Menurut dia, pemerintahan dan parlemen ibarat matahari dan bulan yang menjalankan tugas menyinari Bumi bagi kehidupan makhluk di muka bumi. "Tugas pemerintah menjalankan berbagai PROGRAMpembangunan untuk kesejahteraan rakyat, sedangkan parlemen menentukan anggaran, membuat regulasi dan mengawasi PROGRAM pembangunan yang dijalankan pemerintah," katanya.

Menurut dia, jika pemerintah menjalankan PROGRAMpembangunan untuk kesejahteraan rakyat sesuai koridor undang undang, parlemen pasti akan mendukungnya. "Kalau KMP menjegal atau menghambat program pembangunan yang diajukan pemerintah, mereka akan berhadapan dengan masyarakat. Anggota parlemen dari KMP, pasti akan mendapat sanksi tidak akan dipilih lagi oleh rakyat saat pemilu mendatang," katanya. Namun, Ketua PDIP Sultra dan juga Bupati Wakatobi ini tidak yakin KMP akan menjadi koalisi parmanen.
[url]http://www.kabar24..com/nasional/read/20141009/98/232572/politisi-pdip-ini-anggap-kmp-perkuat-pemerintahan-jokowi-jk[/url]


KABINET KERJA JOKOWI:
Jangan Ragukan Kabinet, Ragukan Kemampuan Politik PDIP
Jum'at, 31/10/2014 15:43 WIB

kabar24..com, JAKARTA— Pengamat politik menilai masyarakat belum sepatutnya ragu terkait kerja kabinet Jokowi yang baru dibentuk, tetapi patut ragu dengan kemampuan politik PDIP yang mampu memengaruhi kabinet.

Peneliti Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Philips J Vermonte mengatakan masyarakat belum sepatutnya memiliki keraguan terhadap kabinet Jokowi. Apalagi, lanjutnya, 100 hari pertama kabinet belum terlewati. “Di sisi lain, keraguan masyarakat dapat menjadi keuntungan. Masyarakat sebaiknya lebih ragu terhadap kemampuan politis PDIP yang dapat berpengaruh kepada kabinet,” ujarnya dalam materi diskusi di Menara Jamsostek, Jakarta, Jumat (31/10/2014).

Menurutnya, dalam pemilu 2014, PDIP yang dikenal sebagai partai oposisi mendapat kekuasaan melalui pemilihan langsung. Demokrasi hanyalah satu-satunya cara bagi PDIP. Masalahnya, kini jumlah anggota DPR yang berseberangan dengan partai pemenang pemilu tersebut hampir sama. "PDIP patut lebih diragukan dalam kapasitasnya sebagai partai pemenang yang kalah di DPR," katanya.

Di sisi lain, menurutnya Jokowi mampu mengubah model kampanye politik menjadi gaya dalam menjalankan pemerintahan, meluruskan benang kusut permasalahan dalam pembangunan, serta mempersiapkan administrasi, dan organisasi pendukung dalam pencalonan presiden dengan baik. “Momentum Jokowi ada dalam 100 hari pertama, yang akan menjadi penting. Contohnya kebijakan yang mampu mengalahkan keraguan, seperti subsidi bahan bakar minyak,” jelasnya.
[url]http://www.kabar24..com/nasional/read/20141031/9/235210/kabinet-kerja-jokowi-jangan-ragukan-kabinet-ragukan-kemampuan-politik-pdip[/url]

--------------------------

Kalau sudah berhasil bikin 'DPR & MPR Tandingan', langkah terakhir tinggal bikin 'NKRI Tandingan' ....